Matamatanews.com, SRI LANKA – Rabu (23/08/2017), dilansir dari Associated Press, pada 21 Agustus lalu, Menteri Hukum Sri Lanka, Wijeyadasa Rajapakse yang menentang penjualan saham mayoritas perusahaan operator pelabuhan Sri Lanka menyatakan bahwa, dengan menjual saham pelabuhan itu sama saja mengobral Sri Lanka.
Rajapakse meminta pelabuhan itu diambil alih kembali demi kebaikan bangsa, karena diduga pelabuhan tersebut akan dijadikan pangkalan militer. Terkait pernyataan Rajapakse, pemerintah Sri Lanka menepis hal itu dengan menjamin pengelolaan pelabuhan tetap dikuasai pemerintah.
Didesak partai pendukungnya, Partai Persatuan Nasional, Presiden Sri Lanka, Maithripala Sirisena memutuskan untuk memecat Rajapakse dalam kabinetnya karena bersikeras menentang penjualan saham mayoritas perusahaan operator pelabuhan kepada Cina.
Mereka menuding, pernyataan yang dilakukan Rajapakse itu untuk mengalihkan perhatian nasional terkait pengusutan kasus korupsi yang diduga dilakukan mantan Presiden Sri Lanka, Mahinda Rajapakse dan keluarganya. Namun tudingan tersebut disangkal oleh Rajapakse.
Pada bulan Juli yang lalu, pemerintah Sri Lanka dan Cina telah meneken perjanjian penjualan saham berjangka pada pelabuhan setempat sebesar 70 persen dari nilai total USD 1,5 miliar. Penanda tanganan itu, disebabkan karena pemerintah Sri Lanka tidak bisa membayar pinjaman dari Negeri Tirai Bambu untuk pembangunan pelabuhan, yang sejatinya perjanjian itu sudah lama ditunda.
Saat ini Cina sedang melakukan ekspansi untuk menjalankan proyek Jalan Sutra Modern. berbagai cara mereka lakukan untuk merayu sejumlah negara supaya mau memberi kemudahan akses perdagngan melalui jalur darat, udara, dan laut yang membentang dari Laut Cina Selatan hingga Teluk Persia.
Namun, proyek yang dijalankan oleh Cina ini membuat India khawatir. Sebab, perairan Samudera Hindia adalah kawasan penyangga bagi mereka, terutama soal pertahanan. Apalagi mereka memiliki fasilitas senjata nuklir dan selalu terlibat perlombaan senjata dengan negara tetangganya yakni Pakistan.
Keputusan Presiden Sri Lanka ini membuat banyak pihak marah, terutama oposisi Sri Lanka yang menuding bahwa rezim Sirisena saat ini seperti menjual negara kepada Cina. [Did/Mdk/Berbagai Sumber]
No comment