Matamatanews.com, RIYADH---Koalisi pimpinan Arab Saudi menuduh milisi Houthi melakukan serangan terhadap rumah sakit dan pasar ikan di Yaman hingga puluhan orang tewas. Juru bicara koalisi Kolonel Turki Al-Maliki mengatakan bahwa kelompok yang didukung Iran itu menargetkan situs di pelabuhan Hodeidah pada Kamis lalu dengan mortir yang mereka sebut sebagai “serangan teroris”.
Laporan awal menyebutkan bahwa serangan yang menimpa dekat Rumah sakit Al-Tahwra disalah satu kabupaten terbesar itu menewaskan lebih dari 20 orang, namun angka itu meningkat menjadi 26 orang.Sedangkan Palang Merah pada Jum’at kemarin mengatakan 55 orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka.
Media Pro-Houthi menuding koalisi Arab yang melakukan serangan udara di rumah sakit, namun tuduhan itu dibantah keras Al-Maliki.”Target ini bukan dari koalisi dan persenjataan yang digunakan adalah mortir yang berasala dari Houthis,” katanya.
Al-Maliki memperlihatkan bukti gambar dan menunjukkan mortir Houthi yang digunakan dalam serangan serta peta Hodeidah yang dijadikan target. Ia mengatakan target koalisi adalah fasilitas penyimpanan senjata yang jaraknya sekitar 7,5 km dari rumah sakit, di timur Hodeidah.Sehari sebelumnya, pada Selasa, koalisi telah mencapai target sekitar 2,5 km dari rumah sakit.
Dan seperti diketahui Hodeidah adalah salah satu pelabuhan terbesar di negara tersebut yang masih dikuasai dan di kendalikan Houthi. Pasukan pro-pemerintah yang didukung koalisi hampir merebut kota tersebut sebelum menghentikan serangan pada bulan lalu guna memungkinkan upaya mediasi PBB terus berlanjut.
Al-Maliki mengatakan Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menerima “laporan dari salah satu organisasi tidak sah” yang menyalahkan koalisi.Ia mengatakan bahwa koalisi telah menerapkan standar internasional dan kemanusiaan dalam operasi penargetannya di Yaman. Juru bicara koalisi itu mengatakan bahwa kelompok Houthi yang didukung Iran itu telah menargetkan rumah sakit dan pasar ikan dengan peluru mortir hingga menyebabkan 60 orang terluka dan lainnya tewas.
Lise Grande, koordinator kemanusiaan PBB untuk Yaman, mengutuk serangan rumah sakit itu sebagai hal yang "mengejutkan".
“Rumah skit dilindungi oleh hukum humaniter internasional. Tida ada yang bisa membenarkan kehilangan nyawa ini,” katanya. Ia menambahkan bahwa ratusan ribu orang bergantung pada rumah sakit untuk bertahan hidup.
Seperti dilansir AFP, Kamis (3/8/2018) kemarin, utusan PBB untuk Yaman, Martin Griffiths mengatakan pertemuan Dewan Keamanan ia telah menyerukan pembicaraan antara pihak yang berseteru untuk duduk bersama pada 6 September mendatang di Jenewa. Pihak pemerintah akan menghadiri pertemuan itu meskipun” tidak optimis” akan membuahkan hasil.
Al-Maliki mengatakan pihak koalisi selalu berusaha mencari solusi politik, namun agresi Houthi selalu menghalangi. “Kami telah memberi mereka waktu untuk solusi politik dan juga peluang yang banyak,”katanya.”Selama ini kami tahu bahwa 22 juta suku Yaman telah hancur. Tapi, alasan sebenarnya di balik oenderitaan rakyat adalah kudeta.”
“Koalisi akan terus melanjutkan pekerjaan guna membebaskan Yaman dan mengembalikan tanah yaman ke pemerintah yang sah.”
Konflik di Yaman dimulai ketika Houthi merebut ibukota Sanaa pada tahun 2014 dan memaksa pemerintah yang diakui secara internasional untuk melarikan diri ke Aden. Koalisi Arab campur tangan pada 2015 untuk mengembalikan negara itu ke kendali Presiden Abed Rabbo Mansour Hadi.
Perang Yaman telah menewaskan hampir 10.000 orang dan memicu apa yang disebut PBB sebagai krisis kemanusiaan terbesar di dunia. Pada hari Jumat, Organisasi Kesehatan Dunia memperingatkan bahwa Yaman mungkin berada di ambang epidemi kolera baru dan menyerukan gencatan senjata tiga hari untuk memungkinkan dilakukan vaksinasi.
"Kami telah mengalami dua gelombang besar epidemi kolera dalam beberapa tahun terakhir dan sayangnya data tren yang kami lihat di hari-hari terakhir hingga minggu menunjukkan bahwa kita mungkin berada di titik puncak gelombang besar epidemi kolera ketiga di Yaman,"kata ketua tanggap darurat WHO Peter Salama di Jenewa. (bar/Arab News/AFP)
No comment