Waspada Dana Bansos Saat Pilkada

 

Matamatanews.com, JAKARTA – Calon incumbent kepala daerah sering sekali memanfaatkan anggaran pemerintah daerah agar dapat kembali memenangi pilkada. Direktur Center for Budget Analysis Uchok Sky Khadafi mengatakan, menjelang pemilihan kepala daerah, incumbent sering menyalahgunakan anggaran bansos untuk melakukan praktik suap kepada masyarakat.

Tujuan tersebut dilakukan agar incumbent dapat mempertahankan posisinya sebagai kepala daerah. Uchok menambahkan, “Bansos ini hanya sebagai pola permainan anggaran yang digunakan untuk mendulang suara saat pemilihan”. Berbagai macam modus penyalahgunaan bansos dilakukan dengan cara menunda laporan pertanggungjawaban anggaran tahun berjalan.

Kemudian Uchok memberi contoh kenaikan dana bansos di Kabupaten Bekasi yang melonjak secara signifikan. Kabupaten Bekasi mengalokasikan dana bansos Rp 122 miliar pada APBD 2016, padahal alokasi dana belanja yang sama pada APBD 2012 hanya sebesar Rp 1,5 miliar.

Sementara itu, dari 101 kabupaten/kota dan tujuh provinsi terdapat dana hibah dan bansos yang sangat besar yakni Rp 13,4 triliun, dana tersebut siap digelontorkan menjelang pilkada nanti. “Itu sangat rawan sekali, ini permaianan untuk memenangkan incumbent. Saat kondisi seperti ini, masyarakat tidak akan fokus untu memantau dana hibah dan bansos”, tegas Uchok.

Menurut pengamat politik Karyono Wibowo, penyalahgunaan APBD menjelang pilkada ialah bentuk nyata dari sebagian praktik untuk mempertahankan dinasti politik. Karyono menjelaskan,”Pos anggaran pengeluaran di APBD yang paling enak untuk mempengaruhi para pemilih, ya dana bansos dan hibah, begitu menjelang pilkada, anggaran melonjak sangat jauh”.

Karyono menilai pembengkakan biaya bansos dan hibah ialah bukti keterkaitan antara tingginya biaya untuk pilkada dan angka korupsi di daerah. Untuk itu, para penegak hukum tidak bisa mengendurkan pengawasan terhadap pemanfaatan dana bansos menjelang pilkada. (Atep/berbagai sumber)

sam

No comment

Leave a Response