Warga Pulau Bangka Desak Hentikan Penambangan

 

Matamatanews.com, Jakarta – Pemerintah pusat didesak menghentikan kegiatan penambangan anak perusahaan Aempire Resource Group, yakni PT Mikgro Metal Perdana (PT MMP) di Pulau Bangka, Minahasa Utara, Sulawesi Utara.

“Mahkamah Agung telah menolak permohonan kasasi korporasi itu. PT MMP kalah di Pengadilan Tata Usaha Negara setelah digugat aliansi warga Pulau Bangka dan Putusan MA itu keluar Agustus, tapi sampai sekarang tidak ada tindak lanjut," ujar Koordinator Jaringan Advokasi Tambang Nasional Merah, Johan, saat ditemui di Jakarta.

Menurut Merah, pemerintah pusat tidak melakukan koordinasi dengan pihak terkait sehingga eksekusi terhadap PT MMP jalan di tempat. Kementerian Perikanan dan Kelautan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berwenang mengeluarkan izin penambangan di Pulau Bangka. "Mereka selalu meminta kami menunggu koordinasi. Tapi pada kenyataannya tidak ada," kata Merah.

Staf Khusus Menteri Perikanan dan Kelautan Fika Fawzia menuturkan, lembaganya tidak berwenang menghentikan operasionial PT MMP meskipun MA telah menerbitkan keputusan, tahun 2014 KKP telah meminta Pemda Minahasa Utara membuat perda tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau kecil. Perda itu seharusnya menjadi acuan pemberian izin usaha tambang.

Fika juga mengatakan, KKP telah meminta Kementerian ESDM mempertimbangkan penghentian sementara penambangan di Pulau Bangka. PT MMP diminta menyelesaikan seluruh perizinan. "Posisi kami (KKP) jelas. Tapi semua harus sesuai prosedur. Kami tidak bisa serta merta menggusur PT MMP. Semua ada perjanjiannya." Lebih dalam lagi, Fika menyatakan KKP tidak pernah menyetujui adanya kegiatan penambangan di Pulau Bangka. Aktivitas PT MMP di Pulau Bangka harus didasarkan pada izin pemanfaatan pulau-pulau kecil. "Ini diatur UU 27/2007 yang sudah dirubah menjadi UU 1/2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil." ujarnya.

Bupati Minahasa Utara Sompie Singal memberikan Izin eksplorasi bijih besi kepada PT MMP tahun 2008, Pulau Bangka yang sudah berstatus pulau kecil. PT MMP mendapatkan kesempatan untuk mengeksplorasi lahan seluas dua ribu hektare atau 41,6 persen wilayah Pulau Bangka. Bupati Minut, memperpanjang izin itu dua kali: tahun 2010 dan 2012. Sementara Dewan Perwakilan Daerah pernah mengatakan Pulau Bangka harus bebas dari aktivitas penambangan. Persoalan PT MPP di Pulau Bangka terus bergulir, bahkan beberapa kali menyebabkan pertikaian antar warga. [Did/Berbagai Sumber]

sam

No comment

Leave a Response