Warga Banten Tolak Investasi Mayora

 

Matamatanews.com--SERANG--Pengembangan usaha Grup PT Mayora di Kecamatan Cadasari,  Kabupaten Pandeglang,  Provinsi Banten,  ditolak oleh warga sekitar.  Penolakan berawal tidak adanya sosialisasi kepada warga yang berada di kecamatan perbatasan,  padahal kawasan yang dibebaskan oleh PT Tirta Fresindo Jaya (TFJ) itu berada dalam dua wilayah kabupaten.  Penolakan itu kini berujung ke ranah hukum.

Pada tahun 2014,  PT TFJ yang merupakan Grup Mayora,  membebaskan lahan pertanian produktif di Desa Cadasari,  Kecamatan Cadasari,  Kabupaten Pandeglang.  Lahan yang dibebaskan sekitar 22 hektar.  Izin prinsip rencana investasi itu dikeluarkan oleh Pemkab Pandeglang. Namun Pemkab sepertinya tidak menjelaskan bahwa areal yang dibeli oleh PT TFJ itu 12 hektar yang berada di bagian belakang,  masuk ke wilayah Kecamatan Baros,  Kabupaten Serang.  Lokasi lahan ini persis di pinggir ruas jalan nasional.  Warga mengenal kawasan ini dengan sebutan Palwates.

Pada pelaksanaan sosialisasi,  ternyata warga Baros tidak pernah diundang.  Awal 2015,  warga Baros mulai bereaksi.  Saat PT TFJ melakukan ground breaking (dimulainya pekerjaan perataan tanah),  ratusan warga yang bergabung dengan santri pondok pesantren Salafi,  menghadang.  Mereka menentang alih fungsi lahan pertanian itu menjadi pabrik.
“Warga menolak karena ada empat sumber mata air yang selama ini menjadi hantungan hidup warga,  ditutup.  Tidak ada sumber mata air lainnya bagi warga kecuali yang empat itu.  Ratusan kepala keluarga kini kesulitan air bersih.  Dan dampak dari pengurugan areal resapan air itu,  setiap hujan deras permukiman warga yang berada di bawahnya kebanjiran, ” ujar juru bicara,  KH Oni Syahroni,  yang juga pengasuh Pondok Pesantren Salafi Riyadul Awwamil,  Cangkudu,  Baros.

PT TFJ yang dibekingi para calo pembebasan lahan,  oknum jawara,  dan oknum aparat pemerintah,  bersikukuh akan terus melakukan pembangunan.  Rencana,  di atas lahan tersebut akan dibangun pabrik yang memproduksi air minjm kemasan merek Pucuk Harum dan produk sejenisnya.  Setali tiga uang,  warga juga melakukan perlawanan.  Berkali-kali warga melakukan penghadangan setiap ada aktivitas di dalam kawasan.  Unjuk rasa besar-besaran yang melibatkan ratusan warga dan santri dilakukan di depan Pemkab Pandeglang.  Warga menuntut Pemkab membatalkan seluruh izin yang telah diterbitkan untuk PT TFJ.
Upaya komunikasi antara pihak PT TFJ dengan warga penolak,  tidak membuahkan hasil.  Merasa telah mengantongi perizinan legal,  PT TFJ membuat pagar pembatas kawasan,  warga kembali melawan dengan cara membongkarnya.  Peristiwa saling adu kekuatan ini nyaris memicu bentrok komunal,  karena pada saat bersamaan ada warga lain yang pro-TFJ,  yaitu warga yang tanahnya telah dibeli PT TFJ.

Upaya Adu Domba,  buntut penolakan ini semakin panjang.  Konflik kepentingan antara PT TFJ dan warga kemudian menyeret nama tokoh ulama kharismatik Banten,  yaitu Abuya Muhtadi.  Abuya Muhtadi terpaksa berada di barisan depan membela warga setelah PT TFJ dinilai sengaja memantik-mantik konflik,  padahal situasi dalam kondisi potensi rusuh.  Namun keberadaan Abuya Muhtadi yang berada di pihak warga ini dimanfaatkan oleh PT TFJ membuat siasat adu domba.  Abuya Murtado,  adik kandung Abuya Muhtadi,  sengaha dirangkul PT TFJ dengan dalih bahwa investasi itu akan banyak manfaat positifnya untuk warga sekitar,  terutama akan menampung banyak tenaga kerja setempat dan hidupnya ekonomi mikro warga sekitar.

“Upaya adu domba itu hampir saja berhasil memecah belah warga,  terutama warga dari kalangan pesantren.  Karena keduanya adalah tokoh ulama.  Tapi setelah kami melakukan investigasi,  kami memastikan bahwa itu adalah upaya adu domba.  Saking zalimnya pihak perusahaan m,  selain memecah belah warga,  mereka juga membuat fitnah bahwa Abuya Muhtadi telah mengeluarkan surat persetujuan,  juga telah menerima konpensasi uang.  Dan semua itu bohong, ” timpal KH Matin Syarkowi,  pengasuh Pondok Pesantren Al-Fthaniyah.

KH Oni Syahroni,  KH Matin Syarkowi,  KH Sonhaji,  dan sejumlah kiai muda lainnya kemudian berada di garis depan barisan penolak PT TFJ setelah Abuya Muhtadi memberikan fatwa bahwa “melawan Mayora adalah berjuang demi anal makruf nahyi munkar”.  Berbagai cara mereka lakukan agar PT TFJ menghentikan rencana investasinya.  Langkah perlawanan mereka itu sangat berisiko,  intimidasi melalui telepon hingga ancaman pembunuhan datang silih berganti.
Audiensi yang dilakukan warga dengan pimpinan elDPRD Provinsi Banten menghasilkan satu rekomendasi tertulis,  bahwa pimpinan dewan berada di pihak warga dan akan mengeluarkan surat relomendasi kepada Gubernur agar membatalakan rencana investasi PT TFJ.  Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah menilai investasi itu jika dipaksakan berpotensi konflik.

“Jika Abuya Muhtadi sudah turun langsung menyikapi,  berarti situasi itu sudah sangat-sangat serius.  Pihak-pihak terkait harus memperhatikan karakter santri yang patuh pada kiai,  jangan mencoba main-main, ” ujar Asep.
Perlu diketahui,  lahan yang dibeli oleh Mayora itu adalah lahan konservasi air tanah.  Dalam peta Geohidrologi nasional,  areal itu berada dalam Cekungan Air Tanah (CAT) Serang-Tangerang.  Daya tampung air pada CAT ini dalam setahun diperkirakan kurang-lebih 500 juta kubik.  Atu resapan dari tiga gunung yang berada di wilayah Kabupaten Pandeglang,  yaitu Gunung Aseupan,  Karang,  Pulosari (Akarsari).  Volume air yang tertampung dalam CAT ini selama ratusan tahun menyuplai air tanah untuk wilayah Tangerang hingga Jakarta melalui kanal-kanal bawah tanah pada kedalaman 100-200 meter di bawah permukaan tanah.  Jika beroperasi,  PT TFJ akan mengeksploitasi air tanah pada kedalaman ini selama 24 jam nonstop.

“Undang-undang telah tegas melarang eksploitasi air tanah yang berlebihan pada kawasan konservasi,  apalagi ini akan dimanfaatkan untuk kepentingan usaha milik swasta.  Pemerintah saja tidak diperbolehkan karena dilarang aturan.  Dan di atas CAT itu adalah areal pertanian sangat produktif yang juga dilarang dialihfungsikan karena berada pada kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang juga dilindungi undang-undang.  Jika dari pihak pemerintah tidak ada yang berupaya menghentikan investasi Mayora ini,  kami menduga ada konspirasi jahat, ” tandas KH Matin Syarkowi kepada Mata-mata,  pekan lalu.

PT TFJ sepertinya sengaja memancing konflik.  Reaksi warga yang dinilai oleh aparat keamanan akan berpotensi anarkis itu,  tetap saja dianggap sepele.  Upaya melanjutkan pembangunan terus saja akan dilanjutkan.  Ternyata upaya itu sengaja dilakukan untuk menjebak warga.  Saat warga merangsek masuk kawasan dengan cara menjebol pagar tembok beton,  aksi perusakan spontanitas itu  kemudian dibawa ke ranah hukum.

Sejumlah tokoh warga yang sebagian besarnya adalah pengasuh ponpes salafi dipanggil resmi oleh Ditreakrimum Polda Banten.  Salah satunya adalah KH Nachrawi (75 tahun),  salah satu kiai sepuh yang dihormati warga Baros.  Pemanggilan ini dinilai warga sengaja dirancang oleh polisi dan PT TFJ untuk mengkriminalisasi tokoh ulama dalam upaya menghentikan penolakan warga.  Padahal tidak ada satu pun dari 10 orang kiai yang dimintai keterangan itu berada di lokasi unras pada saat kejadian.
“Dan pada saat warga merobohkan pagar beton itu kami tidak ada yang melihat,  apalagi menyuruh.  Warga yang datang kan dari berbagai penjuru karena kawasan Mayora itu berada di tengah permukiman dua desa.  Polda seharusnya memanggil pihak-pihak yang telah mengambil untung dari pembebasan lahannya serta pada proses perijinannya.  Mereka sengaja menutupi status lahan,  padahal lahan itu kawasan terlarang untuk dialih fungsibdan dieksploitasi.  Ada apa ini dengan polda? Bukankah polda seharusnya membela masyararakat? Kami bukan anti inbestasi,  tapi posisi inbestasi itu berada di titik yang salah.  Kami menolak karena benar,  dan ini demi kelangsungan hidup ratusan ribu umat manusia yang bergantung dengan air, ” ungkap KH Oni Syahroni.

Setelah warga gencar melakukan penolakan,  posisi lahan milik PT TFJ itu ternyata berada dalam jalur perbatasan dua wilayah kabupaten.  Posisi ini semakin melemahkan PT TFJ.  Karena secara otomatis perizinan yang dimiliki yang dikeluarkan Pemkab Pandeglang gugur,  karena kewenangan pemberian perizinan ada dalam wewenang pemerintah propinsi.
“Dan kami tidak akan memberikan rekomendasi, ” ujar Gubernur Banten Rano Karno pada saat pertemuan muspida dan tokoh masyarakat di Mapolda Banten.
Saat melakukan peninjauan lokasi,  Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah yang didampingi unsur Muspida antara lain Ketua DPRD Kabupaten Serang Muchsinin dan Dandim 0602 Serang Letkol Inf.  Oki Andriansah menyatakan bahwa lahan yang telah dibeli Mayora Grup adalah kawasan yang tidak boleh diutak-atik.  “Ini adalah kawasan konservasi dua fungsi sekaligus.  Ini adalah kawasan terlarang untuk dieksploitasi.  Jika Mayora memaksakan kehendak,  akan kami pidanakan, ” ancam Tatu.  *(ADE SATRIA MADANI)

sam

No comment

Leave a Response