Uni Eropa Nyatakan Tidak Bisa Mundur Dari Kashmir

Matamatanews.com, UNI EROPA— Hari Jum’at (30/7/2021) lalu Wakil presiden Parlemen Eropa Fabio Massimo Castaldo dan 15 anggota lainnya melayangkan surat kepada  presiden Komisi Uni Eropa dan kepala kebijakan luar negeri blok tersebut terkait situasi kemanusiaan dan hak azasi manusia yanag melelahkan di Kashmir.

“ Uni Eropa tidak dapat mundur”, kata Fabio Massimo Castaldo dalam twitter yang dibagikan itu.

 “Sebagai pembela hak asasi manusia universal, kebebasan fundamental, dan tatanan internasional berbasis aturan, UE harus bersuara menentang pelanggaran hak asasi manusia yang memengaruhi rakyat Jammu dan Kashmir,” bunyi surat yang ditujukan kepada Ursula von der Leyen dan Josep. Borrel.

Dikatakan bahwa “Uni Eropa harus menggunakan semua pengaruh dan alatnya” untuk bekerja sama dengan India dan Pakistan “untuk menghormati janji yang dibuat untuk Kashmir oleh komunitas internasional” dan untuk mengimplementasikan resolusi PBB.

Surat itu menyoroti beberapa pelanggaran hak asasi manusia, dengan mengatakan “pengekangan hak untuk bergerak, akses ke informasi, perawatan kesehatan, pendidikan, serta kebebasan berbicara telah diintensifkan oleh pandemi Covid-19.”

Penahanan sewenang-wenang dan larangan berkumpul di depan umum terus berlanjut, kata surat itu, seraya menambahkan jurnalis dan pembela hak asasi manusia “semakin menjadi sasaran.”

“Selain menjadi krisis kemanusiaan, perselisihan lama tentang Jammu dan Kashmir di Asia Selatan juga merupakan ancaman besar bagi perdamaian, stabilitas, dan keamanan di kawasan itu,” katanya.

“Sangat penting bahwa suara rakyat Kashmir didengar, aspirasi mereka ditanggapi dan mereka diberi kesempatan untuk memutuskan masa depan mereka sendiri,” tambahnya.

Wilayah yang disengketakan

Kashmir, wilayah Himalaya yang mayoritas Muslim, dikuasai oleh India dan Pakistan sebagian dan diklaim oleh keduanya secara penuh. Sepotong kecil Kashmir juga dipegang oleh Cina.

Sejak mereka dipartisi pada tahun 1947, New Delhi dan Islamabad telah berperang tiga kali – pada tahun 1948, 1965, dan 1971 – dua di antaranya memperebutkan Kashmir.

Juga, di gletser Siachen di Kashmir utara, pasukan India dan Pakistan telah bertempur sebentar-sebentar sejak 1984. Gencatan senjata mulai berlaku pada 2003.

Beberapa kelompok Kashmir di Jammu dan Kashmir telah berperang melawan pemerintahan India untuk kemerdekaan, atau untuk penyatuan dengan negara tetangga Pakistan.

Menurut beberapa organisasi hak asasi manusia, ribuan orang dilaporkan tewas dalam konflik tersebut sejak 1989.(cam/al mujtamaa magazine/aa)

redaksi

No comment

Leave a Response