Tuding Orang Sebagai ‘Pengemplang Pajak’ Ahok Harus Ditegur

 

Matamatanews.com, JAKARTA — Wakil Ketua DPRD Jakarta, Mohamad Taufik mengatakan, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama seharusnya mendapat teguran dari Presiden Joko Widodo. Hal ini dikatakannya karena sebelumnya Ahok selalu menuding pihak-pihak yang mengikuti program Tax Amnesty adalah pengemplang pajak.

Saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Taufik menyatakan "Harusnya Presiden langsung tegur nih. Saya kira ini Ahok harus ditegur sama pemerintah pusat karena tax amnesty kan programnya pemerintah pusat yang ditanggapi positif oleh publik," Dia juga mengatakan, banyak pihak, termasuk Presiden Joko Widodo, mendaftarkan perusahaannya untuk mengikuti program tax amnesty. "Jadi, Jokowi juga pengemplang pajak dong? Sayang banget Gubernur gagal paham," kata Taufik.

Sebelumnya Ahok juga menyebut tantangan Sandiaga untuk melaporkan harta kekayaan melalui LHKPN tak sebanding. Masyarakat non-pejabat, tak perlu melaporkan harta kekayaannya melalui LHKPN, tetapi wajib melaporkan pajaknya, kata Ahok. Oleh karena itu, pemerintah menjalankan program tax amnesty.

Senin (3/10/2016), Ahok mengatakan "Tax amnesty ini untuk orang biasa yang tidak bisa membuktikan pajak yang dia bayar dengan gaya hidupnya. Dalam hal ini, Pak Sandiaga ikut (tax amnesty) berarti itu juga membuktikan Pak Sandiaga dulu tuhngemplang pajak, enggak bayar pajak gitu ya, he-he-he." [Did/Berbagai Sumber]

 

sam

No comment

Leave a Response