Trisakti Jadi Negeri Harga mati, Pemerintah Harus Ambil langkah Cepat

 

Matamatanews.com, JAKARTA—Pengamat dunia Islam dan pegiat pendidikan , Imbang Djaja menegaskan pemerintah harus mengambil langkah cepat dan tepat untuk merespon aspirasi Universitas Trisakti menjadi Universitas Negeri.

“Keinginan itu bukan keinginan pemerintah melainkan keinginan pihak Universitas  dan orang-orang  yang peduli terhadap keberadaan Universitas  tersebut untuk menjadi negeri.Pemerintah harus mengambil langkah cepat karena persoalannya sudah lama dan berlarut-larut sehingga dikhawatirkan digemboskan oleh pihak-pihak tertentu  dengan berbagai alasan yang tidak jelas,” kata Imbang Djaja kepada  Matamatanews.com, Rabu (02/10/2019) di Jakarta.

Menurut Imbang, sejauh ini wacana untuk menjadikan Universitas Trisakti berubah status dari swasta menjadi negeri masih sebatas wacana , selain itu dari pemerintah sendiri seakan tidakmemiliki keinginan yang kuat dan serius sehingga sampai sekarang perubahan status Trisakti terlunta-lunta.

“Memang harus disadari ,proses menjadi  universitas negeri itu menyangkut banyak dimensi hukum, baik pendidikan maupun  berbagai aset yang ada di dalamnya. Oleh karena itu perlu pengkajian yang dalam agar perubahan status dari swasta ke negeri itu tidak salah langkah, karena menyangkut aset yang ada  agar tidak jatuh ke pihak-pihak tidak memiliki kepedulian terhadap dunia pendidikan dan masa depan para mahasiswa itu sendiri. Tapi yang terpenting itu adalah Tridharma Perguruan Tinggi yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian dapat terjamin dan berjalan dengan baik sesuai dengan visi dan fungsinya,” ujar Imbang , serius.

Dalam kaitan itu, lanjut Imbang, negara bertanggung jawab karena negara mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan. Pemerintah sebagai manifestasi negara yang paling kongkrit dan bertanggung jawab atas pendidikan, baik negeri maupun swasta harus mengambil langkah-langkah cepat agar wibawa dunia pendidikan  memiliki digdaya.

“Saya harap menteri pendidikan maupun pemerintah jangan berlambat-lambat dalam hal ini, setidaknya harus ada kata pasti dari pemerintah, serius atau tidak untuk menjadikan Universitas Trisakti (Usakti) sebagai universitas negeri atau sebaliknya menjadi universitas swasta saja,” kata Imbang.

Jika sudah ada kata pasti dari pemerintah maka baru bisa dilakukan proses pengalihan pengelolaan pendidikan dari masyarakat ke negara, selain itu aset yang dimilikinya pun akan diawasi ketat,baik pengeluaran maupun pemasukannya sehingga kekhawatiran penyalahgunaan aset sangat kecil.

Saat ini, kata Imbang proses pengalihan status Usakti dari swasta ke negeri  seakan menggantung bahkan terkesan di pimpong dari pejabat satu pe pejabat lainnya hingga menimbulkan ketidakpastian.Akibat berlarut-larutnya masalah alih status Usakti dari swasta ke negeri tersebut berdampak negatif,mengganggu Tridharma Perguruan Tunggi Universitas Trisakti yang melibatkan  ribuan mahasiswa, ratusan doktor dan maupun guru besar di kampus tersebut.

“Seharusnya lembaga-lembaga kompeten seperti MPR mau pun DPR sebagai lembaga legislasi memberi dukungan dan perspektif dengan mengacu dan melihat berbagai aturan dan memberikan rekomendasi-rekomendasi ,bahkan bila perlu parlemen menyampaikan desakannya kepada pemerintah untuk mengambil langkah secepat mungkin, dan pasti demi menyelamatkan masa depan  dunia pendidikan ,” tegasnya.

“Mungkin karena belum adanya langkah-langkah kongkrit dan kepedulian dari para pemegang keputusan terutama anggota parlemen saat ini, perubahan status Universitas Trisakti dari swasta ke negeri  masih menggangtung dan  terjegal di tengah jalan nasibnya.Sudah saatnya pemerintah memberikan atensi penuh terhadap persoalan ini. Dan pemerintah jangan terlalu mengedepankan aspek hukum,karena ada penyelesaian lain di luar legal formalistik, artinya pemerintah harus mengambil langkah cepat dan tepat terhadap perubahan status Trisakti seperti yang diharapkan banyak pihak.Namun demikian juga, tidak asal tunjuk dan menyerahkan pengelolaan kepada pihak yang tidak memiliki kepedulian terhadap dunia pendidikan itu sendiri,” tegas Imbang.

Dibagian lain,sejumlah orangtua siswa Usakti yang ditemui media ini mengatakan, sepatutnya pemerintah sedini mungkin mengambil langkah cepat agar peralihan status Usakti tidak berlarut-larut dan terbengkalai.

“Karena masalah ini sudah lama dan berlarut, dikhawatirkan akan mengganggu prose belajar mengajar,maka sebaiknya pemerintah mengambil langkah cepat dan merespon permintaan atau keinginan para sesepuh Usakti tersebut agar berubah status dari swasta ke negeri,” ungkap salah seorang wali siswa Usakti kepada Matamatanews.com di Jakarta.

“Konstitusi menyatakan,tetap saja negara bertanggungjawab atas pendidikan,karena universitas Trisakti merupakan bagian integral pendidikan yang tidak terpisahkan,oleh karena itu pemerintah harus cepat ,jangan berlarut-larut untuk mengambil langkah dan sikapnya. Atau menunggu munculnya gejolak atau reaksi dari mahasiswa baru  berani mengambil langkah tepat meluluskan keinginan para sesepuh pendidikan Usakti? Menjadi negeri itu harga mati lho,kata mereka .” Ucap Imbang,akhiri.(cam)

 

 

redaksi

No comment

Leave a Response