Tidak Ada Tempat Bagi Perusak Citra dan Kinerja Kepolisian

 

Matamatanews.com, JAKARTA—Tampaknya  imbauan Kepala Badan Reserse Kriminal  (Kabareskrim) Polri Komjen Agus Andrianto yang meminta jajarannya untuk menghentikan permainan kotor dalam pelayanan penyelidikan dan penyidikan kepolisian, belum sepenuhnya dipatuhi dan di dengar.

Ungkapan  Agus Andrianto yang disampaikan saat memberikan pengarahan kepada jajaran kewilayahan  dalam rangka mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional di tengah pandemi COVID-19, pada Selasa (4/5) lalu itu selayaknya menjadi perhatian serius, terutama bagi kalangan kepolisian.

“Sebagaimana yang sudah saya sampaikan, Bapak Kapolri juga telah menyampaikan lebih dari dua kali, meminta kepada Kapolda untuk ikut berpikir, memikul, dan bertanggung jawab dalam mewujudkan hal tersebut,” kata Agus Andrianto dalam keterangannya, pada hari Rabu (5/5/2021) lalu, melalui video conference yang diikuti para Kapolda, Dirreskrimum, Dirreskrimsus, dan Dirnarkoba seluruh Indonesia.

Imbauan Kabareskrim Komjen Agus Andrianto  tampaknya belum sepenuhnya di dengar dan dipatuhi oleh segelintir oknum polisi di tingkat bawah,hal itu terlihat masih adanya oknum kepolisian yang melakukan pelayanan dan penyelidikan maupun penyidikan kepolisian tidak sesuai prosedur yang telah ditentukan.

Cerita kurang sedap yang melibatkan oknum polisi ini terjadi di wilayah Bojonggede, Jawa Barat, antara pengutang dan pemberi utang hingga Paminal Polres Depok turun tangan dan menciduk oknum polisi dari Polsek Bojonggede.

Dari keterangan Sekretaris Jenderal DPN LAKRI, Bejo Sumantoro kepada Matamatanews.com, bahwa pihak hanya menjembatani laporan dari korban yang mengaku merasa tidak nyaman dan merasa dirinya terintimidasi oleh ulah dan tindakan oknum tersebut sehingga laporan digulirkan ke Paminal Polres Depok.

Diluar dugaan laporan korban ditanggapi dan layani dengan profesional sehingga oknum tersebut bisa diamankan pihak Paminal Polres Depok.

“Ya, kami berharap bahwa kasus ini bisa ditangani sesuai dengan ketentuan yang ada, dan kami yakin kinerja kepolisian dalam hal ini yang terkait dengan ulah oknum kepolisian bisa ditangani secara profesional,tegas dan terukur. Semuanya sudah ditangani pihak Paminal Depok, biarkan kasus ini menjadi pembelajaran bagi oknum lainnya agar tidak melakukan tindakan serupa hingga merugikan dan merusak citra dan kinerja kepolisian,” jelas Bejo Sumantoro.

“Awalnya, saya meminjamkan uang kepada saudara Muchlis sebesar Rp 94.390.000 dengan cara diangsur. Dan peminjaman itu pun dilengkapi dengan surat pernyataan dia atas materai bahkan sudah dicicil sebesar Rp 38.500.00.Karena perjanjiannya lima kali pembayaran,” cerita Dede.

Tapi lanjut Dede, diluar dugaan beberapa hari kemudian dirinya dilaporkan oleh Muchlis ke pihak kepolisian dengan tuduhan telah menggelapkan uang.”Padahal terakhir dia membayar utang pada saya sebesar Rp 15 juta dengan alasan bisnis telornya digelapkan.Penggelapan uang yang mana, saya tidak mengerti,justru sebaliknya saya yang memberikan pinjaman kepada dia malah dilaporkan katanya menggelapkan uang,” terang Dede, bingung.

Tidak sampai disitu, beberapa hari kemudian Dede didatangi 9 oknum kepolisian dari Polsek Bojonggede hingga dirinya tidak nyaman dan terasa terintimidasi akibat laporan palsu tersebut. Dede yang awalnya selaku pemberi pinjaman kepada Muchlis, mendadak berubah seolah menjadi pesakitan.Ia merasa oknum yang memintai keterangan dirinya melakukan intimidasi hingga rasa nyaman dan amannya terampas.

Sejumlah sumber menyebutkan bahwa para oknum itu kini diamankan pihak Polres Depok untuk dimintai keterangan dan akan dilakukan penindakan sesuai prosedur yang berlaku.Di bagian lain, Ketua Komite Independen Anti Korupsi Indonesia (KIAK) Irjen Pol (purn) Daradjat Tirtayasa, SH, menyatakan dukungannya terhadap tindakan yang dilakukan Paminal Polres Depok terhadap para oknum kepolisian yang bisanya hanya merusak citra dan kinerja kepolisian.

“Jangan sampai,kasus –kasus memalukan seperti itu mencoreng nama baik kepolisian yang saat ini sedang giat-giatnya melakukan perbaikan diberbagai bidang. Dan tindakan memalukan oknum kepolisian yang merugikan masyarakat akan merusak citra dan kinerja kepolisian saja.Siapa pun yang melanggar aturan dan merusak citra kepolisian harus dilakukan penindakan tegas,bahkan bila perlu dikeluarkan bila sudah tidak bisa lagi dibina. Kini publik atau masyarakat butuh pelayanan yang teduh, aman,nyaman dan profesional dari para penegak hukum. Dan pernyataan Kabareskrim untuk menghentikan permainan kotor dalam pelayanan penyelidikan maupun penyidikan sudah saatnya digalakkan dan didukung semua pihak,tanpa kecuali,” tegas Daradjat Tirtayasa.

Daradjat menambahkan,meski kini masih dalam masa pandemi dan ekonomi serba sulit bukan alasan untuk tidak melakukan penindakan terhadap para oknum kepolisian yang mencoreng dan merusak citra kepolisian di masyarakat.

“Justru sebaliknya, pernyataan Kabareskrim harus dijadikan pijakan awal dalam upaya mengurangi berbagai praktik kotor yang melibatkan para oknum kepolisian di lapangan hingga merugikan masyarakat," papar Daradjat Tirtayasa, serius. (cam)

redaksi

No comment

Leave a Response