Tessi Levino Mencari Keadilan Di atas Lahan Miliknya

Matamatanews.com, BUKITTINGGI—Mencari keadilan dan kebenaran di negeri ini tampaknya tidak semudah membalikkan telapak tangan, dan itu dialami Tessi Levino, notaris asal Bukittinggi, Sumatera Barat. Sejak dirinya membeli sebidang tanah pada 18  September 2006  seluas 373 M2 bernomor 34/Djorong Aur Burigo dan gambar tertanggal 4 September 1970  No.195/1970 seharusnya ia sudah bisa menggunakan tanah tersebut sesuai  keinginan dan peruntukkannya.

Tessi mengaku bahwa tanah yang dibelinya pada 2006 ketika itu masih menggunakan blanko lama sehingga  kemudian diganti blanko sertifikat baru  dengan Nomor.972/Kel.Birugo, Surat Ukur tanggal 03 November 2006, Nomor 24/Birugo/2006 dengan luas 373 M2, kepunyaan dan tercatat a/n Hj.Tessi Levino,SH yang terletak di Jalan Sudirman, Kelurahahn Birugo, Kecamatan ABTB, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat yang dikeluarkan oleh Kantor badan Pertanahan Nasional Kotamadya Bukittingi.

“Selama  tanah tersebut menjadi hak milik saya, sebagai warga negara yang baik saya memenuhi kewajiban membayar pajak, bahkan sebagian tanah saya telah digunakan oleh negara sebagai jalan umum. Dan pada tahun 2007 saya mengajukan permohonan izin bangunan kepada Badan Perizinan, sesuai persyaratan yang telah ditentukan bahkan Badan Perizinan telah mengeluarkan papan pengumuman. Kemudian papan pengumuman tersebut kami pasang sesuai petunjuk dari Badan Perizinan, lalu masuklah surat dari pengurus masjid dengan alasan menutup view masjid dan menutup bandar nagari hingga permohonan IMB saya dipending,” kata Tessi Levino kepada  Matamatanews.com, pekan lalu di Bukittinggi.

“Tapi pada tahun 2010 saya mengajukan permohonan IMB ke Badan Perizinan,  keluar lagi Papan Pengumuman dengan nomor:158/PIMB/KPPT/BKT/IV/2010, lalu saya melakukan pendekatan kepada pengurus masjid, ninik mamak dan pemuda untuk permisi membangun diatas  tanah yang kami miliki, namun dari badan perizinan tetap menangguhkan pembangunan saya dengan alasan yang sama,” lanjut  wanita yang akrab disapa Tessi ini dengan nada  serius.Sebelum mengajukan permohonan IMB kata Tessi, ia telah melakukan pendekatan kepada masyarakat Birugo dan intinya mereka tidak keberatan.

“Akhirnya saya mengajukan lagi permohonan IMB kepada instansi Pemerintah Kota Bukittinggi. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu satu pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja. Pada 17 Februari 2017 papan Pengumuman keluar. Dan sebagai warga negara yang baik, sebelum memasang saya menemui Ninik Mamak Nagari Birugo dan Pengurus  Masjid, Ketua  Pemuda Birugo untuk permisi memasang Papan Pengumuman tersebut dan intinya mereka merasa tidak keberatan saya membangun diatas tanah yang saya miliki,” kata Tessi.

“Lalu pada Februari 2017,saya menerima surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu satu pintu, Perindustrian dan Tenaga  dengan Nomor : 277/DPMPTSPPTK.B/BKT/2017 yang ditandatangani  Drs.H.Johni tanpa ada tanggal pada bulan Februari 2017 itu dengan perihal penolakan permohonan IMB. Padahal papan pengumuman ditulis pada tanggal 17  Februari , dipasang dalam jangka waktu 14 hari lamanya. Jadi masa pemberitahuan mulai tanggal 17 Februari 2017 berakhir sampai dengan 03 Maret tetapi sebelum habis masa pengumuman Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu satu pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja pada  bulan Februari telah mengeluarkan Surat Penolakan dengan Nomor: 277 /DPMPTSPPTK-PP.B/BKT/2017,”ungkap Tessi.

Dalam surat yang  ditujukan kepada Walikota Bukittingi c/q  Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Bukittinggi tertanggal 10 Mei 2010 perihal permohonan penerbitan IMB , Tessi menjelaskan bahwa adanya dalih  dari pengurus masjid dan Nagari Birugo yang mengatasnamakan warga masyarakat Birugo  tidak benar.

“Itu tidak benar ,hal itu dibuktikan dengan surat dari seorang ketua keamanan Birugo bahwa dia tidak pernah dikonfirmasi tentang adanya penangguhan izin mendirikan bangunan (IMB) atas nama saya Hj.Tessi Lovino,SH,” tegas Tessi, meyakinkan.

Menuntut Keadilan Ditegakkan

Bagi Tesssi sebenarnya ia bisa menerima tawaran tukar guling dari pihak Pemkot Bukittinggi asalkan tanah penggantinya sesuai dengan tanah miliknya saat ini. “Jika tanah pengganti yang ditawarkan sesuai kenapa tidak? Pasti saya mau menerima tawaran tersebut, tapi bila mau dibeli pun saya bersedia  asalkan harganya sesuai. Tapi sejauh ini belum ada  tawaran seperti itu kepada kami, dan kami akan terus memperjuangkan hak kami sampai kemana pun,meski terasa pahit dan melelahkan,” pungkas Tessi.

“Siapapun berhak mendapat pelayanan dan kepastian hukum ,terkait perizinan mendirikan bangunan selama tanah tersebut bukan milik orang lain dan tidak dalam sengketa harus dilayani dengan baik,” ujar praktisi dan pegiat masalah pertanahan, Herman Wiryawan,SH,MH,P.hd kepada Matamatanews.com, Senin (27/8/2018) di kawasan Senayan City, Jakarta.

Dalam perkara perdata kata Herman, sebenarnya bisa dilakukan win-win solution sehingga tidak berbenturan dan saling lempar kesalahan. “Selama yang bersangkutan memiliki bukti yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum harusnya pihak-pihak yang terkait bisa memenuhi permohonan yang diajukan untuk mendapatlkan haknya tersebut, kecuali memang terdapat muatan politis didalamnya, itu lain lagi ceritanya,” tambah Herman. (cam)

 

 

 

sam

No comment

Leave a Response