Terlalu,Sejak 2004 Sebanyak 434 Kepala Daerah Terjerat Hukum

 

Matamatanews.com, JAKARTA—Meski korupsi telah menjadi kejahatan bersama,namun tampaknya tidak membuat segelintir orang jera untuk melakukannya.Seringnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjerat kepala daerah belakangan ini tampaknya tidak membuat mereka kapok untuk mengerem tindakannya menilep uang negara dengan cara kongkalikong maupun pat gulipat.

Meski setiap lima tahun jumlah kepala daerah yang terjerat kasus hukum mengalami penurunan, namun praktik haram tersebut seakan menjadi ‘warisan menggiurkan’ bagi sebagian kepala daerah ataupun pemegang kekuasaan lainnya.Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sendiri mencatat sebanyak 434 kepala daerah terjerat kasus hukum sejak tahun 2004 hingga sekarang.

Dalam acara diskusi  di Jakarta pada Sabtu (27/10/2018) lalu Sekretaris  Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik Piliang mengatakan pada kurun 2004 sampai 2009, sebanyak 241 kepala daerah tersandung masalah hukum. Sedangkan periode 2009 hingga 2014 mengalami penurunan drastis, hanya berkisar 101 kepala daerah.Seringnya KPK menjerat kepala daerah belakangan ini menjadi perhatian masyarakat yang geram dengan perilaku korupsi.

Mendagri menilai, perhatian masyarakat cukup tinggi karena korupsi telah menjadi sebuah kejahatan bersama. “Itu sebuah kondisi yang positif, kita juga berharap ini mendorong pengawasan,” katanya.Dan seperti diketahui, dalam dua pekan terakhir KPK berhasil menangkap dua kepala daerah, yakni Bupati Bekasi Neneng hasanah dan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi sastra. Bupati Sunjaya menjadi kepala daerah ke 100 yang dijerat KPK sekaligus yang ke 19 selama periode tahun 2018.

“Artinya praktik korupsi itu masih menjadi primadona bagi sebagian kepala daerah karena iming-iming yang menjanjikan, mereka seakan lupa bahwa tindakan dan perilaku yang dipertontonkannya telah mencederai rasa keadilan. Penangkapan Bupati Bekasi dan Cirebon, bukan akhir dari segalanya pasti masih ada lagi episode berikutnya yang mungkin tidak kalah fantastisnya dengan kedua kepala daerah tersebut,” kata Imbang Jaya pengamat dunia Islam dan pegiat bisnis untuk Timur Tengah dan Eropa dari Telsra dibilangan Sawangan, Depok, Jawa Barat, Senin (29/10/2018) kemarin.

Menurut Imbang perilaku yang mendasari para kepala daerah berani melakukan korupsi karena adanya berbagai peluang yang bisa dimanfaatkan, diantaranya perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pajak dan retribusi serta pengadaan barang. “ Kesemua celah itu otoritasnya hanya ditangan kepala daerah, dan hanya mereka yang bisa melakukannya,” tegas Imbang.

Sedangkan menurut Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik Piliang, ada tujuh area rawan korupsi yang menjebak kepala daerah sehingga dicokok KPK meliputi perencanaan anggaran pendapatn dan Belanja daerah (APBD), pajak dan retribusi, pengadaan baran dan jasa, hibah dan bansos, perjalanan dinas, perizinan, dan mutasi.

“Kepala daerah punya banyak kewenangan dan otoritas yang harus diawasi. Karena punya ruang kemungkinan terjadi,” jelasnya. Ia berharap kepala daerah menghindari area rawan korupsi tersebut.

Imbang juga berharap agar semua pihak untuk melakukan evaluasi agar perilaku koruptif dapat dikurangi,terutama kepala daerah dan.”Untuk mengurangi atau meminimalisir tindakan koruptif memang butuh penanganan serius dari semua pihak, termasuk masyarakat itu sendiri. Artinya seluruh komponen ikut dilibatkan dalam mengawasi perilaku atau tindakan koruptif kepala daerah di wilayahnya sehingga seluruh kebijakan yang diambil tidak menabrak rambu dan norma-norma hukum,terutama yang terkait dengan korupsi,” ujar Imbang, mengakhiri. (sam/Rpl/berbagai sumber)

sam

No comment

Leave a Response