Terkait PTSL Desa Pucungbedug, Matamatanews Konfirmasi ke Kanit II Polres Banjarnegara

 

Matamatanews.com, BANJARNEGARA-Matamatanews.com menemui Kanit II Reserse Polres Banjarnegara meminta konfirmasi terkait kasus pembiayaan dana PTSL Desa Pucungbedug pada hari Senin (14/10/19).Kasus ini bermula setelah adanya pengaduan LBH Gakosh Pekalongan yang melaporkan kasusnya ke Polres Banjarnegara. Ujung ujungnya Panitia Desa mendapat panggilan untuk klarifikasi di Polres Banjarnegara pada tanggal 22 Juni 2019.  Namun seiring berjalannya waktu kasus tersebut ditutup tanpa syarat.

Menurut kronologi yang di sampaikan Suyono, Kanit II Reskrim  mengungkapkan, saat kasus itu bergulir Polres melakukan pemeriksaan terhadap panitia, ternyata mereka baru menarik uang 100 ribu, tetapi ada juga yang 50 ribu sesuai kemampuan dan akan melunasi saat sertifikat jadi. 

"Kalau memang mau menarik sesuai Undang-Undang monggo, silahkan dilanjutkan, tapi kalau tidak ya dirapatkan lagi ke panitia untuk biaya pembuatan sertifikat, " ungkapnya.

"Saya dengar mereka tetap narik sesuai dengan kesepakatan panitia lagi, nah otomatis dari Unit III yang kami suruh untuk menyelidiki. Saat ini baru sekedar panggilan untuk konfirmasi.” ujar Suyono.

Suyono menambahkan bahwa pelapor merupakan warga desa tersebut. Sebenarnya menurut Suyono Desa lainnya juga banyak, ada beberapa desa.

"Saya hanya mengambil sampel di Desa Pucungbedug dan kita sampaikan ke Kades kalau biaya sebesar itu tidak cukup dan perlu koordinasi dengan BPN, " katanya.Tambahnya lagi nanti dikonfirmasikan dengan yang menangani permasalahan ini, biar proses pemeriksaan bisa berjalan, pada akhirnya kami bisa memberi masukan. 

"Nanti kalau hasilnya masih sama dengan hasil pemeriksa dulu, berarti belum ada pelanggaran. Maka sampaikan ke panitia, lebih bagus secara formal kita datangi. Sebenarnya kalau nilainya sampai 300 ribu itu tidak boleh, kita bicara aturannya dulu yang diperbolehkan 150 ribu. Kalau memang seperti itu anda harus ikuti BPN biar ikut tanggung jawab apa yang terjadi di lapangan. Ada masalah bukan anda sendiri yang bertanggung jawab, "ujar Suyono.

Sementara dari pihak panitia desa menerangkan bahwa untuk pembiayaan sertifikat sebesar 300 ribu sesuai kesepakatan panitia dan masyarakat desa Pucungbedug. Suyono menambahkan saat itu dirinya menyampaikan kalau bisa tarifnya jangan 300 ribu.

"Saya masuk setelah berjalannya PTSL dan mendengar ada aduan dari LBH Gakosh. Setelah ada pengaduan kita konfirmasi dan kita panggil secara reguler. Ternyata memang ada kesepakatan di angka 300 ribu, kalau kita bicara Undang-Undang kesepakatan itu kan mufakat jahat ya, " imbuh Suyono.

"Kita memaklumi kalau dilapangan kurang untuk tarif di angka 150 ribu, tapi harus ada legal standingnya. BPN juga harus ikut bergabung disana, tetapi setelah kita minta keterangan dari BPN ternyata memang seluruh biaya diserahkan ke desa, " pungkasnya.(Nusa)

 

redaksi

No comment

Leave a Response