Target Pembangunan Nasional Menurut Menteri Bappenas

 

Matamatanews.com, JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas menghadiri Rapat dengan Komisi XI DPR RI, membahas kembali Arah Kebijakan Ekonomi Makro dan Target Pembangunan dalam Rancangan RKP 2021 pada Senin, 22 Juni 2020, di Jakarta.

Dalam rapat kali ini Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa memaparkan lima hal yang menjadi target pembangunan tahun 2021. Target pertama menurutnya adalah penurunan tingkat kemiskinan. Pandemi Covid-19 diperkirakan meningkatkan jumlah penduduk miskin, maka pemulihan tingkat kemiskinan bisa dilakukan dengan reformasi perlindungan sosial.

“Dengan reformasi perlindungan sosial, utamanya perbaikan data penerima  bansos, tingkat kemiskinan tahun 2021 ditargetkan  menjadi  9,2 – 9,7  Persen,” ujar menteri.

Selain kemiskinan menurutnya pandemi juga menjadi penyebab meningkatnya jumlah pengangguran dikarenakan adanya pemutusan hubungan kerja dan penurunan jam kerja. Penurunan tingkat pengangguran terbuka menjadi target pembangunan kedua yang harus segera diselesaikan.

“Pada penurunan tingkat pengangguran terbuka, terdapat strategi kebijakan memulihkan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja dan mewujudkan angkatan kerja yang berkualitas dan produktif, ” ungkap menteri.

Target pembangunan ketiga ialah memperbaiki penurunan ketimpangan rasio gini. Kebijakan rasio gini dibuat agar tetap sesuai dengan target, yakni diarahkan pada kelompok masyarakat pendapatan menengah bawah dan masyarakat pendapatan tinggi. 

Target pembangunan keempat untuk peningkatan Indeks Pembangunan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dimana IPM di Indonesia terus meningkat dan sudah masuk kategori tinggi. Hal ini menjadi target pembangunan berikutnya dimana harus dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan IPM.

“Target pembangunan kelima yaitu penurunan emisi gas rumah kaca. Akibat Covid-19 ini diperkirakan penurunan emisi GRK pada tahun 2024 mendekati target RPJMN 2020-2024 (sekitar 27%), apabila implementasi aksi pembangunan rendah karbon mulai tahun 2022 sudah full recovery dan ada upaya carryover dari target tahun 2020 dan 2021, ” imbuh Menteri.(A Hari/hen/berbagai sumber)

 

redaksi

No comment

Leave a Response