Tagihan Pajak Google Indonesia Capai Rp 5,5 Triliun

 

Matamatanews.com, JAKARTA —  Google Indonesia sempat menolak penyelidikan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) pada Kamis pekan lalu (15/9/2016), saat ini pemerintah berencana mengejar Google atas utang pajak selama lima tahun, dan perusahaan tersebut harus membayar tagihan Rp 5,5 triliun untuk tahun 2015 saja, jika terbukti telah menghindari pembayaran, menurut pejabat senior pajak.

Muhammad Haniv, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta untuk Kasus Khusus, mengatakan bahwa para penyelidik mendatangi kantor Google di Jakarta hari Senin (19/9/2016). Kantor pajak menduga PT Google Indonesia membayar kurang dari 0,1 persen dari total pendapatan,  dan pajak-pajak pertambahan nilai yang harus dibayarnya tahun lalu.

Saat diminta menanggapi pernyataan Haniv, Google Indonesia mengulangi pernyataan minggu lalu,  mereka mengatakan akan terus bekerjasama dengan pihak berwenang dan telah membayar semua pajak yang berlaku. Haniv menambahkan bahwa kantor pajak berencana mengejar perusahaan-perusahaan internet lainnya untuk pajak-pajak yang belum dibayar.

Jika dinyatakan bersalah, Google Indonesia harus membayar denda sampai empat kali lipat jumlah tagihan, yakni Rp 5,5 triliun untuk tahun 2015, ujar Haniv. Ia menolak menyebutkan estimasi untuk periode lima tahun. Sebagian besar penghasilan yang didapat dari negara ini dibukukan di kantor pusat Google Asia Pacific di Singapura. Google Asia Pacific menolak untuk diaudit bulan Juni, mendorong kantor pajak untuk meningkatkan kasus tersebut menjadi kasus kriminal, ujarnya.

"Argumen Google Indonesia adalah bahwa mereka hanya melakukan perencanaan pajak," ujar Haniv. "Perencanaan pajak itu legal, tapi perencanaan pajak yang agresif, sampai negara tempat mereka menghasilkan uang tidak mendapat apa-apa, itu tidak legal." Kantor pajak akan memanggil para direktur Google Indonesia yang juga memegang posisi di Google Asia Pasifik, Haniv menambahkan bahwa pihaknya bekerjasama dengan kepolisian.

Secara global, jarang sekali penyelidikan negara atas struktur pajak korporasi ditingkatkan menjadi kasus kriminal. Kasus di Indonesia sepertinya akan memakan waktu yang cukup lama, sedikitnya tiga tahun sampai pengadilan membuat keputusan mengenai kasus kriminal terkait pajak, ujar Yustinus Prastowo, direktur eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis. [Did/Reuters/Berbagai Sumber]

 

sam

No comment

Leave a Response