Sulitnya Ahmad Safri Mencari Keadilan

 

Matamatanews.com, KISARAN, SUMUT—Sebuah kenyataan pahit harus jujur kita ungkapkan, bahwa Indonesia telah menjadi ladang empuk bagi pelaku tindak pidana korupsi, pencucian uang dan penyuapan. Empuk, karena mereka bisa seenaknya mempergunakan akal bulusnya di area perbankan, instansi, departemen bahkan institusi sekalipun yang disukai untuk dijadikan lahan patgulipatnya.

Suka atau tidak, harus diakui memang tampak ada peningkatan intensitas dalam proses penegakan huukum kasus-kasus korupsi, sebut saja seperti diseretnya sejumlah kepala daerah seperti gubernur, bupati dan anggota DPR-DPRD yang diduga masuk dalam pusaran kongkalikong .

Perburuan terhadap koruptor memang masih berjalan hingga sekarang, begitupun dengan kasus KKN, maupun  kejahatan perbankan dan lainnya. Selain perkara korupsi dan KKN, kasus kriminalisasi masih  menjadi keprihatinan banyak pihak, terutama pecinta kebenaran dan keadilan, salah satunya adalah yang menimpa Ahmad Safri, kelahiran 28 April 1979 yang kini tinggal Jl.Imam Bonjol Kelurahan Tebing Kisaran, Kecamatan Kisaran Barat, Sumatera Utara.

Dalam keteranganya kepada media ini, Safri mengaku heran seluruh laporan yang pernah diajukan ke berbagai instansi maupun Lembaga resmi tidak pernah ditanggapi atau direspon positif.Padahal, kata Safri laporan yang dibuatnya merupakan laporan valid yang bisa dipertanggung jawabkan, bukan fiktif.

“ Yang saya laporkan adalah status tanah warisan dari almarhum kakek (atok) saya  yaitu Koentjoe selaku pemilik Grand Sultan No.5703 dengan register jual beli No.470, pada tanggal 17 Maret 1936 sesuai Putusan Pengadilan Agama Kisaran, dan Penetapan Ahli Waris No.23/Pdt.P/2003/P.A.kls.Dan berdasarkan Grand Sultan tersebut, saya mengakui memiliki atau menguasai sebidang tananh yang terletak di Kelurahan Sei Raja Pasar Baru, Muara Sentosa, Kecamatan Sei Hualang Raso dan Kelurahan Kapias Pulau Buaya, Kecamatan Teluk Nibung Kotamadya Tanjung Balai, Sumatera Utara,” jelas Safri kepada Sasidin, dari Matamatanews.com, Kamis Pekan lalu.

Safri mengaku, baru mengambil alih tanah tersebut setelah sekian lama dikuasai oleh PT.ARKACO dengan  menggunakan HGU.Dari perusahan tersebut kemudian berpindah haknya ke PT.DSK dengan transaksi jual beli menjadi HGB. Namun, setelah saya mendengar dari warga dan bukti-bukti yang ada bahwa HGB yang dimiliki mereka cacat hokum secara administrasi. Saya kemudian langsung mengambil hasil kelapa dan memotong batang kelapa yang ada di kebun milik Atok saya tersebut5, karena saya yakin bahwa kebun tersebut adalah milik atok saya.Tapi yang terjadi, saya justru dilaporkan karena dianggap telah merusak dan melakukan pencurian oleh perusahaan tersebut karena dianggap lahan itu adalah milik mereka,” papar Safri.

Kini, Safri hanya bisa berharap bahwa kasus yang menimpa dirinya terselesaikan dan tidak dimasukkan dalam ranah kriminalisasi.

“Saya berharap kasus saya ini bisa terselesaikan dengan baik, bukan sebaliknya.Peralatan potong kayu kelapa yang hingga kini masih ditahan pun, saya berharap bisa dikembalikan agar bisa digunakan sebagai pencari nafkah.Yang menjadi pertanyaan saya, masihkah keadilan itu berpihak pada saya, atau sebaliknya saya di kriminalisasi ? Saya berharap keadailan itu bisa juga berpihak mkepada saya sebagai rakyat kecil,” pungkas Safri. (sas/mak)

 

 

redaksi

No comment

Leave a Response