Sebagian Kebijakan Imigrasi Trump di Berlakukan Lagi

 

Matamatanews.com,WASHINGTON—Senin (26/6/2017) lalu Mahkamah Agung Amerika Serikat (AS) mengeluarkan keputusan yang mengizinkan pemerintah Presiden Donald Trump melarang masuk imigran asal enam negara berpenduduk mayoritas muslim.Larangan diberlakukan selama 90 hari,namun terdapat sedikit perbedaan mengenai orang-orang yang dikenaikan kebijakan tersebut.

Keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam putusannya menyatakan, kebijakan imigrasi yang memuat larangan perjalanan bagi enam warga dari negara mayoritas Muslim untuk datang AS hanya berlaku bagi mereka yang benar-benar berstatus sebagai warga negara asing. Termasuk di dalamnya orang yang tidak memiliki hubungan terpercaya dan resmi dengan individu maupun entitas di Amerika Serikat.

Keputusan MA Amerika Serikat ini sekaligus membatalkan keputusan pengadilan di bawahnya yang memblokir “travel ban” pemerintah Trump. Keputusan MA ini juga dianggap sebagai kemenangan Presiden Donald Trump dalam kontroversi hukum terbesar sejak dia menjabat.

Keputusan larangan perjalanan tersebut berlaku bagi semua warga asing.Mahkamah Agung AS mengumumkan aturan ini akan  berlaku efektif dalam waktu 72 jam sejak diputuskan,yaitu Kamis (29/6/2017) besok.Presiden Trump menyambut gembira keputusan dikeluarkan Mahkamah Agung AS tersebut,bahkan dalam sebuah pernyataannya di jejering sosial twitter,ia menyatakan larangan perjalanan bagi warga asing menjadi kemenangan untuk keamanan nasional negaranya.

”Sebagai presiden, saya tidak bisa membiarkan orang masuk ke negara kita yang ingin menyakiti kita. Saya ingin orang-orang yang bisa mencintai Amerika Serikat dan seluruh warganya, dan siapa yang akan bekerja keras dan produktif,” kata Trump, seperti dikutip Reuters, Selasa (27/6/2017).Kebijakan imigrasi kontroversial,pertama kali dikeluarkan Trump melalui perintah eksekutif pada 27 januari 2017. Awalnya ada tujuh negara yang masuk dalam daftar larangan perjalanan,yaitu Irak,Iran,Somalia,Suriah,Sudan,Libya, dan Yaman.

Nama Irak kemudian dihapus dari daftar dengan dalih pemeriksaan visa bisa melalui pemerintah negara disertai pemberian data. Kebijakan imigrasi Amerika Serikat itu seharusnya berlaku pada 16 maret 2017 lalu. Kebijakan kontroversial itu kemudian membuat sejumlah negara bagian di Amerika Serikat menolak,diantaranya Hawaii,yang kemudian mengajukan upaya untuk mencabut secara permanen aturan itu ke pengadilan banding.

Setelah direvisi,kini warga yang terkena larangan perjalanan itu meliputi Iran,Libya,Somalia,Sudan,Suriah, dan Yaman. Ahmed al-Nasi, seorang pejabat di Kementerian Urusan Luar Negeri Yaman, menyuarakan kekecewaannya atas putusan Mahkamah Agung AS.

”Kami percaya ini tidak akan membantu dalam menghadapi terorisme dan ekstremisme, namun akan meningkatkan perasaan di antara warga negara di negara-negara ini bahwa mereka semua menjadi sasaran, terutama mengingat bahwa Yaman adalah mitra aktif AS dalam perang melawan terorisme dan bahwa ada operasi gabungan terhadap elemen teroris di Yaman,” katanya. (icam/Reuters/CNN/berbagai sumber)

sam

No comment

Leave a Response