Rekomendasi Pemberantasan Pungli E-KTP

 

Matamatanews.com, JAKARTA – Pungutan liat (pungli) dalam proses pembuatan e-ktp mendapatkan sorotan yang tajam dari Ombudsman RI karena terletak di posisi paling atas dalam hal maladministrasi. Oleh karena itu, Ombudsman mendesak Kementerian Dalam Negeri untuk segera memberantas pungli terutama di 13 provinsi.

Anggota Ombudsman, Ahmad Suaedy mengatakan,”Sebanyak 38,24 persen masyarakat mengambil pungli dengan kisaran Rp 50 ribu-Rp 200 ribu. Hal ini terjadi di NTB, Kepri, Jambi, Bengkulu, Sulsel, Jabar, Jateng, Jatim, Banten, Kalsel, Kalteng, Kalbar, dan Sumsel”. Pungli paling banyak dilakukan oleh petugas kecamatan dan pengamanan selain itu pedagang setempat, petugas RT/RW, biro jasa, serta petugas dukcapil juga ikut terlibat.

Ketua Ombudsman, Amzulian Rifai mengatakan pihaknya sudah tiga kali menemui Kemendagri yang akhirnya berujung pada pemberian rekomendasi. “Berdasarkan hasil temuan dilapangan, Ombudsman merekomendasikan empat poin besar yakni pembenahan perencanaan program dan anggaran, pembaruan juklak dan juknis, sarana dan prasarana serta pemberantasan pungli”, lanjut Rifai.

Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri, Zudan menghargai rekomendasi yang diberikan Ombudsman. Pihaknya berjanji akan segera menindak lanjuti rekomendasi tersebut dengan melakukan perbaikan untuk mempercepat proses pelayanan e-ktp. Menurutnya proses pelayanan pembuatan e-ktp sudah lebih baik ketimbang di masa pemerintahan sebelumnya. (Atep/berbagai sumber)

sam

No comment

Leave a Response