Pusbakum SAW Jabar Dukung Langkah Kejagung Copot Aspidum Kajati Jabar Akibat Memaksakan Kasus

 

Matamatanews.com, KARAWANG—Belum lama ini viral di berbagai media terkait kasus seorang istri yang di vonis 1 Tahun Penjara karena memarahi suami yang mabuk. Kasus yang terjadi di wilayah Hukum Kajari Kabupaten Karawang menjadi sorotan masyarakat lantaran ada nya kejanggalan dalam penetapan tuntutan oleh JPU dalam sidang tersebut.

Tidak tanggung-tanggung, kasus ini saat ini menjadi perhatian khusus Mahkamah Agung melalui Jaksa Agung Muda bidang Pengawasan .

Kasus Velencya yang dilaporkan suaminya sendiri yakni Chan Yu Chin karena mabuk mabukan. Valencya dilaporkan oleh mantan suaminya sendiri yakni Chan Yu Ching karena mabuk-mabukan. Dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Karawang, Valencya mendapat tuntutan 1 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), Glendy karena melanggar Pasal 45 Ayat (1) jo Pasal 5 huruf Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Terdakwa Valencya disebut mengakibatkan psikis suaminya terganggu karena kerap marah dengan kata-kata kasar setiap Chan Yu Ching pulang dalam kondisi mabuk.

kasus Valencya sebelumnya ditangani oleh Kejari Karawang dan Kejati Jawa Barat, kini telah diambil oleh Kejagung.

Penanganan perkara terdakwa Valencya alias Nengsy Lim dan Terdakwa Chan Yu Ching Akan dikendalikan langsung oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum karena telah menarik perhatian masyarakat dan Pimpinan Kejaksaan Agung.

Dari tahap Prapenuntutan sampai tahap Penuntutan baik dari Kejaksaan Negeri Karawang maupun dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat tidak memiliki ‘Sense of Crisis’ atau Kepekaaan,” .

Kedua, mereka tidak memahami Pedoman Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum.

Kedua , jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Karawang telah melakukan penundaan pembacaan tuntutan pidana sebanyak 4 kali dengan alasan rencana tuntutan belum turun dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

ketiga , tidak memedomani Pedoman Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Perkara Pidana.

Menurut ketua DPW Pusbakum Jabar Deofavan Yulianto Putra , SH "kasus ini syarat sekali akan unsur yang di Paksakan . Hal ini tidak memberikan edukasi hukum yang baik bagi masyarakat umum . Ini bisa menjadi Boomerang bagi aparat penegak hukum di Indonesia .

Kasus ini sudah seharusnya bisa diselesaikan dengan Mediasi terlbih dahulu ,melihat kasus tersebut masuk dalam unsur tindak pidana ringan , wajar saja Jaksa Agung marah dan mencopot ASPIDUM KAJATI Jabar , karena dianggap lalai dalam tugas nya".

Ia juga menambahkan "sudah seharusnya ,Komnas perlindungan wanita dan anak-anak mengawal kasus tersebut agar tidak terjadi penyelewengan hukum yang seharusnya ".

Sebuah ironi ,yang dipertontonkan di negeri Hukum ini. Kasus bullying,kasus penghinaan terhadap aparat kepolisian dll saja bisa di selesaikan dengan Mediasi sebelum naik ke ranah Pidana ,kenapa kasus ini berbeda dan meberikan kesan negatif bagi masyarakat bahwa sangat jelas terkesan di paksakan.(Baim/Berbagai sumber)

 

redaksi

No comment

Leave a Response