Prof. Noralio Sebut Pemerintah Harus Menghormati Hak Hak Warga Kurang Beruntung

Matamatanews.com, PURWOKERTO—Penyampaian Akademisi IMUS Institute Philippines Prof Noralio dalam seminar The 3rd International Conference on Social Transformation, Community and Suistainable Development (STCSD) di FISIP Unsoed menjelaskan pemerintahan yang baik dalam implementasi SDG (Suistainable Development Goals).

Dia menyimpulkan beberapa point yakni  Why Governance in SDG, Innovations in Governance in SDG implementation, Role of educational institutions, Clarifying and informing SDGs at the community level,  Providing venues for engaging people in policy development, implementation, and monitoring, Developing practical IT applications.

" Pemerintahan adalah sarana dan tujuan untuk mencapai SDGs, adapun hal-hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah memupuk iklim penghormatan terhadap hak-hak universal dan mempromosikan inklusi sosial dan politik bagi warga negara yang kurang beruntung, terutama perempuan, pemuda, dan anak-anak. Dengan memberikan konteks politik dan kelembagaan untuk mewujudkan hasil pembangunan berkelanjutan (Suistainable development) yang utama, termasuk pengurangan kemiskinan, pertumbuhan inklusif, dan melindungi sumber daya alam dan mengatasi ketidaksetaraan, " terangnya.

"Apakah Pemerintahan yang baik harus dijalankan seiring dengan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan?, " tanyanya.

Noralio menjelaskan, tata pemerintahan yang baik menawarkan dan memberikan dorongan yang kuat untuk mempromosikan reformasi dalam kebijakan dan program untuk pembangunan berkelanjutan, seperti:

1. Transparansi bagi warga miskin dan kurang beruntung untuk mengakses informasi, dan mengamankan hak mereka atas  tanah, hutan dan sumberdaya energi.

2. Mendorong pemerintah untuk mengadopsi kebijakan yang lebih ramah kepada masyarakat dan lingkungan.

3. Membawa dana public untuk mitigasi dan adaptasi dan proses poltik yang kompleks udan juga mendukung negosiasi pada perubahan iklim, 

4. Menjelaskan kekuatan, kepentingan, dan sumber daya yang dipertaruhkan untuk menghasilkan hasil yang lebih baik lagi.

"Tantangan tata kelola pemerintahan yang terbesar dan juga oportuniti tata kelola pemerintahan yang terbesar adalah tantangan:

1. Mengatasi resiko konflik atas sumber daya alam dan dampak perubahan iklim pada negara-negara yang paling rentan terhadapnya untuk beradaptasi secara efektif terhadap ancaman penipisan dan dislokasi sumberdaya.

2. Mengatasi tantangan kota yang besar dan terus berkembang, yang akan semakin menjadi fokus utama daripada tata kelola di abad yang akan datang, dimana kota adalah sumber utama dari sumber ekonomi dan emisi gas rumah kaca, tetapi menghadapi tantangan besar dan terus bertambah, " jelasnya.

Peluang yang dapat diambil menurutnya, mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif, akses terhadap keadilan bagi semua dan lembaga yang efektif dan bertanggung jawab, dimasukannya perspektif tata kelola dalam konferensi perjanjian iklim paris dan data.*(hen/berbagai sumber)

 

redaksi

No comment

Leave a Response