Presiden Targetkan BPN Selesaikan Sertifikasi

 

Matamatanews.com, SOLO –Presiden Joko Widodo menargetkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk selesaikan 21 juta sertifikat tanah selama 3 tahun ke depan.

“Saya kerja harus dengan target. Karena itu saya perintahkan kepada BPN, pada 2017 harus mampu menyelesaikan 5 juta sertifikat, tahun berikutnya selesai 7 juta sertifikat, dan pada 2019 harus mampu menyelesaikan 9 juta sertifikat. Kalau enggak diberi target, nanti yang dibagi hanya sedikit,” tegas Presiden usai menyerahkan 3.515 sertifikat tanah secara simbolis, di Lapangan Kota Barat, Solo, Jawa Tengah, Minggu (16/10/2016).

Selama 35 tahun, upaya sertifikasi tanah melalui program proyek nasional (prona) baru bisa menyelesaikan 44% sehingga masih ada 56% atau 60 juta bidang tanah yang belum bersertifikat. Terkait dengan kekurangan sekitar 10 ribu juru ukur, Jokowi minta untuk menggunakan tenaga di luar Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“ Kalau tambah PNS kelamaan. Tidak usah dari PNS, tapi diberi sertifikat juru ukur. Diuji, langsung bantu BPN ukur tanah,” ungkap Jokowi.

Presiden juga mengingatkan kepada pemegang sertifikat untuk menyimpannya dengan baik. “Sertifikatnya jika mau dipakai untuk nambah modal, silahkan pinjam di bank. Tapi hati – hati, dikalkulasikan, dihitung. Jangan utang untuk beli kendaraan, tidak boleh. Kalau pinjam untuk hal produktif, untuk tambah modal usaha yang produktif. Jangan sampai, seperti kata pak Gubernur (Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo) untuk nambah istri. Awas ini juga saya awasi,” ujar Jokowi disambut tawa para hadirin.

Ganjar Pranowo berharap, masyarakat yang mendapatkan sertifikat tanah hendaknya bisa menggunakan sertifikat sebijak mungkin.

“ Mimpi apa coba bapak ibu? Sudah mendapatkan sertifikat yang menyerahkan Presiden dan gratis lagi,” tuturnya.

Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil meyatakan optimis pada 2025 bisa menuntaskan target 60 juta sertifikat. Apalagi, BPN sudah menemukan pola tepat guna memudahkan penyelesaian puluhan juta bidang tanah yang belum bersertifikat, yakni menggunakan lembaga outsourcing untuk merekrut ribuan juru ukur dan juru data. (Adith/Berbagai sumber)

sam

No comment

Leave a Response