Potongan Masa Hukuman Bagi Napi Kasus Korupsi Mencederai Rasa Keadilan

 

Matamatanews.com, JAKARTA—Potongan masa hukuman bagi narapidana kasus korupsi yang dilakukan Mahkamah Agung (MA) seperti mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham, dan mantan Ketua DPD Irman Gusman rupanya mengusik rasa penasaran Imbang Djaja, pengamat dunia Islam dan pegiat bisnis untuk urusan Timur Tengah dan Eropa.Imbang mengatakan, bahwa pemberian potongan masa hukuman itu tidak mengagetkan karena Mahkamah itu sendiri memiliki catatan buruk mengenai pengabulan peninjauan kembali.

Menurut Imbang pemberian potongan masa tahanan yang dilakukan Mahkamah Agung sedikit banyak akan berimplikasi serius.” Dikhawatirkan para pelaku korupsi tidak akan jera , karena dengan adanya pemberian potongan masa hukuman terhadap para pelaku koruspi oleh Mahkamah Agung, rasa keadilan kita seakan cerderai,” kata dia kepada Matamatanews.com, Kamis (26/12/2019) kemarin dikawasan Sawangan, Depok.

Imbang menilai pengurangan hukuman dalam bentuk apa pun kepada narapidana korupsi tidak bisa dibenarkan karena korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime).Ia juga mengkritik pemberian grasi terhadap narapidana kasus korupsi Annas Maamun dengan dalih kemanusiaan. Karena  kata Imbang, Presiden Joko Widodo mengaku sudah mendapatkan pertimbangan dari Mahkamah Agung.

“Pengurangan hukuman dalam bentuk apa pun terhadap narapidana korupsi tidak dapat dibenarkan, karena korupsi selain merugikan banyak orang, penuh tipu daya dan dijalankan secara sitemik,juga merupakan kejahatan luar biasa. Kalau pertimbangannya kemanusiaan, masih banyak narapidana lainnya yang cukup layak diberikan grasi,tapi bukan untuk narapidana korupsi,” jelas Imbang.

Menurut Imbang, pemberian potongan masa hukuman terhadap sejumlah narapidana korupsi oleh Mahkamah Agung seakan menggambarkan bahwa dengan pensiunnya Artidjo Alkostar dari Mahkamah Agung berdampak serius dan pelaku korupsi bisa memanfaatkan cela pengajuan peninjauan kembali kasus  mereka.

“Pada akhirnya muncul tudingan miring bahwa seakan Mahkamah Agung  sedang mengobral potongan masa tahanan kepada para narapidana kasus korupsi.Dan orang-orang yang mengajukan kasasi serta peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung ada yang mendapat keringanan hukuman.Tudingan miring tersebut muncul lantaran nama-nama yang mengajukan kasasi maupun peninjauan kembali di dominasi narapidana korupsi, dan inilah saatnya bagi Mahkamah Agung untuk membuktikan sekaligus menjelaskan kepada publik bahwa pemberian potongan masa hukuman itu bukan atas tekanan maupun kepentingan politik apalagi obral,” tegas Imbang,mengakhiri.(cam)

 

 

 

redaksi

No comment

Leave a Response