Politik Kekuasaan "Semau Gue"

 

Matamatanews.com, JAKARTA - Berawal dari era Presiden Gus Dur, mengutip harian detiknews tanggal 14 mei 2019, Rachmawati Soekarno Putri mengatakan, dibandingkan Kievlan Zein, secara objektif Megawati di saat menjadi Wakil Presiden dapat disebut melakukan tindakan makar karena melakukan tindakan "INSUBORDINASI" dalam memilih KAPOLRI yang kala itu melakukan pembangkangan terhadap perintah Gus Dur selaku Presiden. 

Begitu pula pada saat wawancara bersama Andy F Noya tanggal 15 november 2007, Gus Dur menyebutkan nama Megawati sebagai salah satu orang yang berperan dalam pelengserannya. Namun, tuduhan terjadinya makar tidak sekalipun terucap kala itu. Bahkan, dikala mereka menggulingkan Presiden Soeharto, makar tidak pernah menjadi delik hukum, tapi tidak halnya sekarang yang sedikit-sedikit disebut makar. 

Dua tahun kepemimpinannya sebagai Presiden, Megawati melakukan swastanisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), "Indosat dan Dua Pulau Terjual," Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) saat itu membela dengan mengatasnamakan "untuk melunasi hutang yang disebabkan oleh orde baru." Namun, hal itu berubah ketika Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat menjadi Presiden. 

Megawati dan PDIP mengawasi ketat Badan Usaha Milik Negara dan aset negara agar tidak dijual hanya untuk melunasi hutang negara. Disaat SBY menaikkan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Tarif Dasar Listrik (TDL), Megawati kemudian marah dan kader PDIP menangis "lebay" menolak kebijakan tersebut karena merasa peduli dan kasihan terhadap nasib "Wong Cilik" (rakyat kecil).

.Mereka pun menuntut melepaskan diri dari International Monetary Fund (IMF) dan menurunkan rasio hutang Luar Negeri (LN). Ketika putra kedua SBY mulai aktif dalam politik, mereka terus mengawasi dan mengingatkan agar tidak terjadi nepotisme politik karena itu dapat menumbuhkan dinasti politik (kekuasaan). Namun, ketika mereka kembali menguasai negeri ini dengan menempatkan kadernya sebagai presiden, nilai-nilai itu pun sontak berubah.

Ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikkan BBM dan TDL, mereka berkata kalau hal itu benar dan harus dilakukan. Rakyat yang protes dihinakan dengan tuduhan-tuduhan yang menyakitkan. Rasio hutang LN kembali naik dan berhutang pada IMF diperbolehkan atas nama percepatan pembangunan infrastruktur. 

Rakyat yang protes kemudian dicounter dengan pernyataan pendukung fanatiknya dengan dilarang lewat jalan tol yang dibangun era Jokowi. Ketika anak dan menantu Jokowi mencalonkankan diri dalam Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA), mereka berkata nepotisme politik tak selamanya buruk dan dinasti politik tidak akan pernah terjadi di negara dengan sistem demokrasi. 

Jika para politikus masih bersikap semau sendiri dan merasa benar sendiri seperti ini, sampai kapan sistem pemerintahan akan berjalan akan berjalan dengan baik. Rakyat hanya menjadi korban pertarungan politik yang sarat dengan kepentingan kelompok politik masing-masing. (Javi/berbagai sumber)

 

redaksi

No comment

Leave a Response