Polisi Akan Tindaklanjuti Korban Penipuan Calon PNS

 

Matamatanews.com-JAKARTA—Menciptakan sistem yang komprehensif untuk memberantas praktik percaloan penerimaan calon pegawai negeri sipil (PNS) seperti yang dirindukan Presiden merupakan keniscayaan yang tak boleh ditunda-tunda. Penerimaan calon pegawai negeri sipil ,dari tahun ke tahun selalu menyisakan masalah. Padahal Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi telah menegaskan berkali-kali bahwa hingga saat ini belum mengeluarkan surat resmi mengenai rencana jadwal rekruitmen calon pegawai negeri sipil (CPNS).

Masyarakat diminta  tidak mempercayai adanya informasi menyesatkan yang beredar, yang diyakini merupakan penipuan dari orang-orang yang tidak bertanggungjawab. “Biasanya orang tersebut selalu mengaku dekat dengan pejabat badan kepegawaian negara serta pejabat lainnya,tetapi intinya orang-orang itu tidak bisa menunjukkan kapasitas profesionalismenya.Akibatnya sejumlah orang dirugikan,karena diiming-imingi janji bisa masuk dan diterima sebagai calon pegawai negeri  disertai  kutipan biaya administrasi,”papar Arman Afandie,SH ,MH praktisi dan pemerhati kebijakan publik dari Ikra Centre kepada matamatanews.com.

Untuk menghentikan rumor terkait penerimaan CPNS memang bukan pekerjaan mudah,apalagi perkara ini melibatkan banyak pihak dan oknum tertentu yang berujung pungutan atas nama administrasi yang nilainya variatif. Untuk itu, Menteri Yuddy meminta para Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) ,khususnya Gubernur,Bupati dan Walikota untuk menginformasikan kepada masyarakat di wilayah masing-masing mengenai ketidakbenaran penjadwalan penerimaan CPNS dimaksud. Penegasan itu disampaikan melalui Surat Bernomor B/501/M.PAN.RB/01/2016,tertanggal 27 Januari 2016. Surat tersebut ditembuskan kepada Wakil Presiden,Menteri Keuangan,Menteri Dalam Negeri,KAPOLRI,Kepala BIN dan Kepala BKN.

Dalam surat tersebut,Menteri  mengingatkan bahwa sejak tahun 2014 seleksi CPNS sudah menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) . “ Dengan sistem ini ,dipastikan tidak ada pihak manapun yang dapat membantu kelulusan peserta,”jelasnya. Dikatakan lebih lanjut, dengan sistem CAT , tidak mungkin orang yang tidak mengikuti tes akan mendapatkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai CPNS. Sebab itu, Yuddy wanti-wanti agar  masyarakat di seluruh Indonesia lebih waspada terhadap penipuan yang dilakukan para oknum yang mengaku bisa meloloskan menjadi CPSN.”Apalagi kalau orang tersebut meminta bayaran sejumlah uang,”imbuhnya.

Apa yang dilontarkan Yuddy terkait dengan terbongkarnya kembali kasus penipuan CPNS yang terjadi di Maluku belum lama ini.. Menurut Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, pihaknya telah mengungkap adanya penipuan yang dilakukan oleh dua PNS di Provinsi Maluku.  Kedua PNS tersebut,LML, pegawai  pada Badan Pengelolaan Pendataan Keuangan dan Aset daerah Provinsi Maluku, dan NT, yang merupakan pegawai di RSUD dr.M.Haulessy Ambon.

Diungkapkan,kedua PNS tersebut melakukana penipuan arau percaloan sebanyak dua kali. Kasus pertama terjadi pada tahun 2011-2013. Yang bersangkutan mengaku kepada para pencari kerja bahwa dia mampu membantu mengurus pengangkatan CPNS dengan imbalan uang sebesar  Rp 30 juta per orang. “ Saat itu aada dua puluh orang, sehingga uang yang terkumpul mencapai Rp 600 juta,”imbuh Bima.

Perbuatan tersebut terungkap pada tahun 2013,, dan keduanya telah dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat satu tingkat selama satu tahun. Mereka juga telah m embuat surat pernyataan janji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Tampaknya sanksi tersebut belum membuatnya jera, dan keduanya kembali beraksi.. Kasus ini terungkap pada tanggal 19 Januari 2016 lalu, menyusul menghadapnya  7 orang korban yang datang ke kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Maluku.

Mereka membawa 7 SK pengangkatan CPNS palsu, yang disertai kuitansi penyerahan uang dari korban kepada pelaku.. Jumlahnya bervariasi, antara dua puluh juta sampai empat puluh juta rupiah. “Berdasarkan keterangan para korban itu, Kepala BKD Provinsi Maluku memanggil kedua pelaku penipuan tersebut,”imbuh Bima dalam laporan tertulisnya kepada Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi.

Pada saat yang bersamaan ,Kepala BKD juga menghubungi Polres Pulau Ambon untuk minta menangkap kedua PNS pelaku penipuan tersebut,  dengan tuduhan memalsukan tanda tangan Sekretariss Daerah. Tidak berhenti sampai disitu,sehari kemudian ,tanggal 20 Januari 2016 datang tujuh orang korban lainnya, dan tanggal 21 juga datang dua orang korban.”Sampai saat ini korban yang sudah melapor sebanyak 16 orang. Hingga saat ini,jumlah uang yang terkumpul diperkirakan telah mencapai lima ratus juta rupiah,”ujar Kepala BKN.

Ditambahkan, saat ini pelaku telah ditahan Polre Pulau Ambon. Kini pihak Polres tengah mengembangkan kasus tersebut,karena diduga masih terdapat korban lainnya yang belum melapor. Kepala BKN juga menyarankan kepada Pemerintah Provinsi Maluku untuk memberhentikan sementara kedua PNS tersebut. Hal itu sesuai dengan ketentuan pasal 88 ayat (1) huruf c Undang-Undang No.5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Setelah ada putusan pengadilan yang inckract atas perbuatan kedua PNS yang bersangkutan, Bima menyarankan agar segera diberhentikan tidak dengan hormat (dipecat) sebagaimPNS. Hal itu sebagaimana diatur dalam pasal 87 ayat (4)_ huruf b UU No.5/2014.

Polisi Akan Tindaklanjuti  Laporan Korban Penipuan Calon PNS
Menanggapi masih adanya korban penipuan calon pegawai negeri sipil oleh oknum tertentu, pihak kepolisian menyatakan siap menerima laporan para korban.  “Kami siap menindaklanjuti laporan para korban penipuan CPNS, siapa pun pelakunya akan kami proses,” jelas sumber di kepolisian. Para pelaku penipuan calon PNS,akan dijerat  pasal 378 dan 263 KUH Pidana “Hukumannya diatas lima tahun penjara,” jelas sumber ini di kepolisian.

“Siapa pun oknumnya, harus ditindak sesuai ketentuan yang ada.Apalagi korbannya ada,karena dalam perkara ini pelaku selalu ada peran perekrut .Lalu ada yang berperan sebagai pemalsu dokumen dan oknum PNS yang seolah-olah menjadi staff badan kepegawaian negara (BKN). Makanya hukumannya diatas lima tahun,” tegas Arman Afandie,SH ,MH praktisi dan pemerhati kebijakan publik,serius. Siapa berani lapor hayo? (SM Akbar/berbagai sumber)

 

 

sam

No comment

Leave a Response