Polemik Perpanjangan Sertifikat HGB, Dianggap Mencaplok "Bondo Deso" Desa Dieng

 

Matamatanews.com, WONOSOBO -Kasus sengketa tanah antara pihak Desa Dieng dan PT Dieng Djaya terus berlanjut ke ranah Pengadilan, memasuki tahab mediasi Gugatan Perdata Nomor 9/PdtG/PN WSB. Terbitnya sertifikat HGB serta SPPT untuk tanah yang menjadi obyek sengketa juga dipermasalahkan oleh Pemerintah Desa Dieng. Kepada wartawan Kades Dieng Mardi Yuwono menjelaskan, pihak desa tidak mengetahui kenapa bisa ada sertifikat HGB tanah yang notabene menjadi obyek sengketa antara Desa Dieng dan PT Dieng Djaya.

“Kami pihak desa sangat kaget dengan kemunculan perpanjangan sertifikat HGB atas nama PT Dieng Jaya ditahun 2019 hingga tanggal 28 -11- 2039. Mengapa pihak desa tidak tahu dan tidak dilibatkan? Karena bila ada perpindahan hak tentunya kami dilibatkan dan warkah letter c seharusnya tertulis rinciannya, namun ini tidak ada,” kata Kades Dieng.

“Saat itu kami diperlihatkan copian letter c nya, kami menemukan bahwa pelaksana tugas kades waktu itu Agus Setiyawan, telah mengetahui/ mengesahkan salinan sesuai dengan aslinya dan menandatanganinya, tertanggal 28-05-2019," katanya.

“Saya dulu sudah mewanti wanti kepada Plt nya, jangan pernah menanda tangani apapun yang berkenaan dengan obyek yang sedang disengketakan. Tapi mengapa malah sekarang muncul sertifikat tersebut,” jelasnya.

Untuk mengetahui pokok permasalahan wartawan mendatangi kantor Kecamatan Kejajar untuk meminta kejelasan dari Camat Kejajar, Raden Agus Setyo Tomo A.P., MM, dan mantan plt Agus Setiyawan yang kebetulan  bekerja di kantor kecamatan tersebut.

Saat  diwawancara, Raden Agus Setyo Tomo mengatakan bahwa dulu pihaknya sudah mengingatkan kepada Plt Agus Setiyawan untuk tidak menandatangani apapun yang bersangkutan dengan obyek yang sedang disengketakan.

“Saya belum pernah menandatangani apapun setelah adanya sengketa. Kecurigaan muncul pada saat peralihan. Saya dengan Plt waktu itu sangat berhati hati. Saya malah baru mengetahui kalau ini (letter c) ditandatangani oleh beliau,” kata Agus Setyo Tomo sambil melirik ke arah mantan Plt kades Dieng Agus Setiawan.

Agus setiawan sendiri mengakui bila waktu itu dia tidak menandatangani apapun.

“Ini bukan tanda tangan saya, tanda tangan saya besar. Saya belum pernah menandatangani apapun ketika proses sengketa ini ada, dan pada saat saya menjadi Plt. Ketika PT Dieng Djaya beberapa kali datang ke sini untuk minta tandatangan, saya dan pak camat sepakat tidak mau menandatanganinya,” imbuh Agus Setiawan.

Seperti diketahui penerbitan sertifikat tersebut berdasar sertifikat HGB NO 00004 yang ditandatangani oleh Bambang Respati, S.Si selaku Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Wonosobo, tertanggal 02-12-2019.

Sertifikat tersebut mengacu kepada SURAT daftar isian 202, Surat Kakantah kabupaten Wonosobo tanggal 28-11-2019, No 14/HGB/BPN-11.25/2019, SURAT UKUR tertanggal 03-12-2019. No.00698/Dieng/2019, seluas 12.234 m2, akan dipergunakan untuk homestay, toko dan restaurant.

Sementara kuasa hukum Desa Dieng Harmono S.H, M.M, CLA, CPL C.Me,  mengatakan bahwa SHM 00004 HGB terkesan buru buru, proses pembuatannya terlalu cepat.

“Ya, memang prosedurnya prematur terburu buru kalau lihat sertifikatnya, antara tanggal ukurnya dan tanggal penerbitannya. Tanggal ukurnya tertulis 03-12-2019 sedang surat penerbitannya lebih dulu yaitu tertanggal 02-12-2019. Sertifikat itu dibuat saat Pj Kades Dieng 2019. Kami minta BPN menunjukkan "obyek bondo desa" tersebut. Menurut kami ada di obyek HGB seluas 12.345 m2,” ungkap Harmono saat mediasi di Pengadilan Negeri Wonosobo, Senin (22/3).

Dia berharap dalam persoalan ini jangan sampai ada oknum yang bermain atau pihak swasta yang bermain dengan oknum mencaplok bondo deso. 

"Kami berpandangan sesuai ketentuan pidana tertuang dalam Pasal 56 KUHP yang menyebutkan bahwa mereka yang sengaja memberikan kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan maka dapat dipidana sebagai pembantu kejahatan. Pasal 55 KUHP juga menyebutkan bahwa mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dapat dipidana sebagai pelaku tindak pidana ditindaklanjuti," katanya.

"Jangan sampai ada modus oleh oknum oknum mafia tanah dalam permasalahan ini,” tegasnya.

Ketika dikonfirmasi kepala Kantor BPN Wonosobo Budiono, A.Ptnh. M.H  menjelaskan bahwa pihaknya membuat sertifikat dengan acuan kelengkapan data dari pihak pemohon. 

"Ketika data sudah lengkap kami memprosesnya. Jadi bukan kami yang mencari data namun pemohon sendiri yang memberikan datanya,” jelas Budiono.(One/timawi)

 

redaksi

No comment

Leave a Response