PKL Banjarnegara Butuh Pembinaan Dan Wadah Sebagai Payung Organisasi

 

Matamatanews.com, BANJARNEGARAPedagang Kaki Lima Banjarnegara sampai saat ini masih belum terorganisir dengan baik, hal ini mengakibatkan mereka tidak mendapatkan lokasi usaha sebagaimana mestinya orang berjualan. Para pedagang sekarang menggunakan trotoar dan ruas jalan sebagai tempat untuk menjajakan dagangan mereka.  Sebenarnya kalau pedagang  tersebut ditempatkan pada porsinya yakni berjualan dengan difasilitasi oleh pemerintah daerah dan dikoordinasikan dengan pihak swasta  dapat dilahirkan suatu kebijakan tentang Peraturan Daerah terkait Pedagang Kaki Lima. 

Sebagaimana diutarakan oleh Wisnu Candra, salah satu pedagang di lapak Taman Kota Banjarnegara. Saat ditemui awak media Matamatanews.com dia menjelaskan bahwa selama ini pejalan kaki ataupun pengguna jalan seakan kehilangan sebagian haknya dikarenakan sepanjang trotoar dan juga ruas jalan dipergunakan untuk berjualan. 

Wisnu juga mengatakan bahwa penerapan zona dagang bagi PKL seharusnya memperhatikan tata ruang kota. Akan tetapi yang terjadi sekarang penyebaran para pedagang yang telah terbagi ke dalam tiga kelompok kawasan  seharusnya bisa ditertibkan untuk diberikan fasilitas yang khusus sebagai tempat berjualan. 

Sebagai contoh sekarang ini pedagang terbagi dalam tiga kategori lokasi yaitu  di Taman Kota, Taman Kuliner dan Tempat Wisata yang termasuk dalam zona hijau. Sepantasnya  mereka berjualan di tempat tersebut.  Di Jalan Veteran, Dipayuda dan sebagian Alun alun seharusnya ditetapkan sebagai zona kuning karena mengganggu aktifitas pengguna jalan dan trotoar. Fasiltas umum sepert Rumah Sakit, Tempat Ibadah serta Kantor Aparatur Pemerintah baik itu TNI, Polri ataupun ASN termasuk dalam zona merah yang sama sekali tidak boleh untuk berjualan. 

Namun demikian dengan diberlakukanya sistem zona bisnis juga memunculkan fenomena yang lain.  Sudah sering terjadi di Taman Kota banyak pengemis, pengamen dan gelandangan keluar masuk ke area kuliner tersebut walaupun Taman Kota adalah fasilitas umum. Keberadaan mereka dirasakan sangat mengganggu kenyamanan para konsumen yang menjadi pelanggan di tempat kuliner Taman Kota. 

Untuk itu perlu perhatian serius dari pemerintah daerah guna menertibkan para pedagang, dalam hal ini menyediakan fasilitas lokasi berjualan bagi para PKL juga dampak sosial yang ditimbulkan. PKL perlu dibuatkan wadah sebagai payung organisasi agar pembinaan dan penertiban lebih mudah dilakukan.*(javi,andi,hen)

 

sam

No comment

Leave a Response