Petani Kendal Sambangi KPK, Terkait Dugaan Korupsi Tanah

 

Matamatanews.com, KENDAL – Senin (17/10/2016) sejumlah warga Surokonto Wetan, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah datangi Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta. Terkait dugaan korupsi di balik sengketa tanah yang dijual PT Sumur Pitu ke PT Semen Indonesia.

“ Kami mengadukan tanah negara yang dijual PT Sumur Pitu kepada PT Semen Indonesia. Tanah yang sudah berpuluh – puluh tahun dikelola warga,” ujar Sutrisno Rusmin, Perwakilan warga.

Warga melaporkan permasalahan ini karena menduga ada tindak pidana korupsi yang terjadi di ranah pemerintah provinsi hingga ke tingkat desa. Namun, Sutrisno tidak menyebutkan pasti siapa yang melakukan perbuatan itu. Ia juga tidak menjelaskan secara rinci mengenai dugaan tersebut dan hanya menyebut ada koruptor, sehingga tanah itu bisa berpindah kepemilikan.

Sutrisno mengatakan warga sudah bertemu dengan pejabat pemerintahan setempat. Namun, mereka justru dirayu untuk mengalah. “Padahal warga ingin mengamankan aset negara,” ungkapnya.

Warga di kawasan tersebut, termasuk Sutrisno, harus berurusan dengan hukum karena menggarap lahan di sekitar kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan hutan oleh Perhutani. Warga tidak terima lantaran Keputusan Menteri Kehutanan yang menetapkan kawasan tersebut sebagai kawasan hutan dianggap tidak jelas.

Menurut warga lahan tersebut sebagai lahan pengganti untuk Perhutani karena lahan Perhutani di Rembang dijadikan pabrik oleh PT Semen Indonesia. Namun, perusahaan malah membelinya dari PT Sumur Pitu.

125  hektare lahan pengganti ialah milik negara yang dikelola PT Sumur Pitu dengan sertifikat Hak Guna Usaha (HGU). Artinya, PT Sumur Pitu telah menjual lahan yang merupakan aset negara kepada PT Semen Indonesia untuk pengganti lahan milik Perhutani.

Sutrisno mengatakan sebelumnya hal ini sudah dilaporkan ke KPK, Juli 2015 lalu. Namun, karena ada data yang  belum lengkap sehingga tidak bisa ditindaklanjuti. Ia juga menyatakan bahwa pihak KPK telah menerima sebagaian data tersebut, karena itu ia berharap laporannya kali ini dapat ditindaklanjuti.

Sejumlah petani yang mendatangi kantor KPK serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menuntut SK penetapan kawasan hutan tersebut agar dicabut. (Adith/Berbagai sumber)

sam

No comment

Leave a Response