Persatuan Ahli Hukum Internasional Kecam Upaya Kudeta Yang Dilakukan Presiden Tunisia

 

Matamatanews.com, TUNISIA –Hari Selasa (27/7/2021) lalu, akhirnya Persatuan Ahli Hukum Internasional ( UHUB – International Jurist Union) bersuara lantang terkait dengan upaya kudeta di Tunisi.Dalam pernyataannya, UHUB mengecam upaya kudetaa tersebut, dan mengatakan bahwa Presiden Kais Saied mengambil otoritas eksekutif dan menangguhkan parlemen dengan mengklaim Pasal 80 Konstitusi memberinya otoritas merupakan tindakan melanggar hukum.

Menurut UHUB, Pasal 80 tidak memberikan wewenang seperti itu kepada Presiden, namun sebaliknya menekankan tindakan tindakan Saied tidak diragukan lagi merupakan”kudeta”.

Seperti diketahui bahwa Tunisia merupakan pelopor Musim Semi Arab pada tahun 2010 dimana upaya kudeta berujung kegagalan.

 “Kami, sebagai UHUB, mengutuk keras upaya kudeta di Tunisia yang melanggar hukum nasional dan internasional,” bunyi salah salah satu pernyataan UHUB seperti dikutip Anadolu Agency yang dilansir Al Mugtama’a Magazine.

Lebih lanjut, UHUB mengatakana bahwa pihaknya mendukung warga sipila dan politisi yang menentang upaya kudeta.

“ Mengetahui bahwa menolak kudeta adalah tugas sipil, kami sekali lagi menyatakan bahwa kami menentang semua kudeta di dunia.”

Saied mengumumkan 25 Juli bahwa ia menangguhkan semua kekuasaan majelis serta kekebalan para deputi, memberhentikan Perdana Menteri Hisham al-Mashishi dan akan mengambil kekuasaan eksekutif dengan seorang perdana menteri yang akan dia tunjuk.

Ia juga mendeklarasikan dirinya sebagai jaksa agung.Selain itu,tentara juga melarang Ketua Parlemen Rached Ghannouchi dan para deputi memasuki gedung.

Sejak Januari, negara itu berada dalam kebuntuan politik di tengah perselisihan antara Saied dan al Mashishi mengenai perombakan pemerintah yang ditolak oleh Saied.

Tunisia juga menghadapi krisis ekonomi dan lonjakan infeksi virus corona di tengah peringatan kemungkinan runtuhnya sistem perawatan kesehatannya.(bar)

redaksi

No comment

Leave a Response