Pencabutan Sanki Terhadap Myanmar Tuai Kritikan

 

Matamatanews.com.WASHINGTON—Presiden Amerika Seriakat, Barack Obama berjanji akan mencabut sanksi – sanksi yang masih berlaku terhadap Myanmar. Sebagai ganjaran bagi pergerakan negeri itu yang tengah menuju demokrasi setelah beberapa decade di bawah kekuasaan rezim militer.

Langkah Obama langsung menuai kritikan para pemimpin kelompok pembela Hak Asasi Manusia (HAM), yang mencemaskan pencabutan sanksi – sanksi terlalu dini atas perubahan yang lambat di Myanmar. Pasalnya sebagian kursi parlemen dan kementrian penting masih dalam pengawasan militer serta masih ada perlakuan buruk terhadap minoritas muslim Rohingnya.

Seperti dikutip The New York Times, pengumuman rencana pencabutan sanksi itu muncul bermula saat kunjungan pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi, ke Gedung Putih, pada Rabu (14/9/2016). Dalam pertemuan itu, Obama mengumumkan rangkaian langkah untuk mempercepat transformasi negara Asia Tenggara itu. “ Amerika Serikat kini siap mengakhiri sanksi – sanksi yang kami terapkan atas Burma. Hal itu ‘Segera‘ terwujud.” ujar Obama.

Direktur Human Rights Watch, John Sifton menyatakan pencabutan larangan berbisnis dengan militer Burma dan perusahaan – perusahaan terkait itu, termasuk para teman dan para kroni yang telah memperkaya diri selama beberapa dekade, hal itu tidak benar. “ Itu sangat menguntungkan pihak – pihak terkait dan pastinya bukan rakyat Myanmar pada umumnya.” kata John Sifton.

Suu Kyi pun dikiritik karena terlalu minim dalam menangani kasuk Rohingnya. Hukum Myanmar juga belum mengakui Rohingnya sebagai satu dari 135 kelompok etnik sehingga Rohingnya tidak diakui sebagai warga negara.

The Council on American Islamic Relations (CAIR), organisasi advokasi dan hak – hak sipil muslim terbesar di Amerika Serikat. Pada Rabu (14/9/2016), meminta Obama tetap menerapkan sanksi – sanksi terhadap Myanmar sampai hak – hak kewarganegaraan Rohingya dihormati.

Juman Kubba dari Global Witness mengecam rencana penarikan sanksi sebagai kemunduran. “Pencabutan sebelum pemerintah baru melaksanakan reformasi dapat berdampak buruk.” ujarnya di Financial Times.

Dalam laporan ABC Australia, beberapa anggota kongres Amerika Serikat menyatakan kecemasan terkait catatan buruk HAM Myanmar. Ketua Komite Hubungan Luar Negeri DPR itu meminta komitmen negara tersebut dalam upaya melindungi minoritas Rohingnya yang tertndas. (aditia/Berbagai sumber)

sam

No comment

Leave a Response