Pemerintah Sepakat Bentuk UU Tentang Penyadapan

 

Matamatanews.com, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi Pertahanan dan Informasi Dewan Perwakilan Rakyat, Tubagus Hasanudin, mengatakan bahwa pemerintah dan parlemen telah sepakat untuk segera merancang Undang-Undang khusus tentang penyadapan. Kesepakatan tersebut termasuk bagian dari hasil revisi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik, pasal 31 ayat (4).

Menurut Hasanudin, revisi pasal penyadapan dipengaruhi keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengartikan informasi atau dokumen elektronik bernilai hukum. Selain itu, dokumen tersebut dapat menjadi bukti pidana jika diminta aparat penegak hukum,  Bahkan dapat diperketat dengan izin pengadilan negeri setempat.

Komisi 1 DPR maupun Kementerian Komunikasi dan Informasi telah menyelesaikan revisi UU ITE yang direncakan akan disahkan dalam rapat paripurna pekan depan. Selain rencana RUU penyadapan, Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara mengatakan revisi UU ITE telah mensinkronkan substansi aturan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Revisi tersebut ikut mewajibkan para penyelenggara sistem elektronik untuk mempunyai sistem penghapusan permanen dokumen elektronik yang melanggar hukum. Direktur Eksekutif ICJR, Supriyadi Eddyono menilai dokumen elektronik atau rekaman dapat menjadi petunjuk penting dalam perkara pidana.

Selain itu, Supriyadi mendukung langkah pemerintah dan parlemen untuk merancang UU penyadapan. “Rekaman dapat menjadi alat bukti (bukan barang bukti), namun selama ini tidak diberikan terjemahan yang baik dalam UU ITE sehingga menjadi masalah”, tutur Supriyadi. (Atep/berbagai sumber)

sam

No comment

Leave a Response