Matamatanews.com, JAKARTA - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan di DPR tentang adanya keterlambatan datangnya vaksin ke Indonesia, akibatnya program vaksinasi menjadi tidak tentu kapan berakhirnya. Kejadian ini membuat Pemerintah Presiden Jokowi menjadi terjepit karena harus memilih, apakah merisikokan kesehatan atau aktifitas rakyat ?
Ini pilihan yang sangat sulit bagi Presiden Jokowi, karena dua pilihan itu bisa mencelakakan rakyat. Kepemimpinan dan kompetensinya benar-benar diuji, belum lagi berbagai kasus lain yang juga mengguyur pemerintahan Presiden Jokowi secara bersamaan, termasuk kasus korupsi, teroris, bencana alam, defisit APBN, hancurnya UMKM dan sektor informal, PHK besar-besaran, kredit macet di semua bank dan lain sebagainya.
APAKAH ADA SOLUSINYA ?
Semua masalah pasti ada solusinya, tinggal kecerdikan Presiden Jokowi dalam mendapatkan solusi tersebut.Ketidak pastian adanya vaksin membuat program vaksinasi berantakan semua, yang semestinya di vaksin kedua terpaksa batal, yang belum di vaksin tidak jelas kapan di vaksinnya. Efikasi yang sudah di vaksin juga tidak terbaca, karena semua tidak teratur lagi.
Embargo vaksin ini menguras dana tapi hasilnya tidak menentu, ditambah lagi semakin lamanya penerapan Protokol Kesehatan yang juga tidak dipraktekkan dengan disiplin di berbagai daerah. Akibatnya semua amburadul dan tanpa hasil apapun juga, padahal dana yang ada dalam cadangan makin tipis dan pendapatan negara kian berkurang.
APA YANG SEBAIKNYA DILAKUKAN ?
Pilihan Presiden Jokowi untuk menyelamatkan rakyat yang sedang terpuruk sangat sedikit. Tidak adanya vaksin akibat Embargo dan keringnya cadangan dana akan menambah berat krisis kesehatan dan krisis ekonomi. Jika dipaksakan terus penerapan Protokol Kesehatan berarti negara wajib menyediakan dana BANSOS atau BLT. Sementara daya tahan keuangan kita sudah hampir habis bahkan kedodoran. Jadi kita dihadapkan pada situasi seperti buah simalakama. Dimakan ibu mati tidak dimakan bapak mati.
Dalam situasi seperti ini keberanian Presiden Jokowi untuk mengambil keputusan yang penuh risiko sedang diuji. Situasi genting ini adalah kesempatan emas bagi Presiden Jokowi untuk mengambil keputusan yang luar biasa atau "Extra Ordinary".
Cara penyelamatan bangsa dan negara ini sudah pernah diusulkan oleh para pakar ekonomi kita, yaitu "Memberi Dana Stimulus Besar Kepada Rakyat Dan Dunia Usaha", kemudian secara paralel "Meniadakan Protokol Kesehatan".
Menurut para pelaku dan pengamat ekonomi, walaupun diberi dana stimulus yang besar, ekonomi tetap tidak akan bertambah baik bila Protokol Kesehatan tidak dicabut.
DARI MANA DANA STIMULUSNYA DAN BAGAIMANA CARA MENIADAKAN PROTOKOL KESEHATAN TANPA RISIKO ??
Selama setahun lebih saya terus menerus menawarkan kepada Pemerintahan Jokowi "Solusi Total" untuk menolong rakyat yang susah, baik melalui sahabat-sahabat saya yang bisa bertemu langsung dengan Presiden Jokowi maupun melalui media on line seperti "Konfrontasi, Bening News, Matamatanews.com, Metro Soerya dan Potret Indonesia. Tapi semua tidak direspon dengan serius.
Sekarang kondisi Indonesia adalah "tidak pasti" untuk mendapatkan vaksin dan sedang sangat kesulitan mendapatkan dana dalam jumlah besar. Jadi tidak jelas kemampuan kita dalam cara mengatasi masalah vaksin yang tidak bisa diprediksi kapan tersedianya dan masalah dana besar yang dibutuhkan.
Dalam situasi seperti ini sebenarnya Presiden Jokowi "punya alasan kuat dan tidak akan disalahkan siapapun jika demi keselamatan bangsa dan negara", Presiden dapat melakukan langkah-langkah darurat yang risikonya sama atau bahkan lebih kecil dibandingkan jika masih meneruskan kebijakan yang saat ini sedang dijalankan.
Menurut saya, Presiden Jokowi seharusnya tidak ragu menyediakan Dana Stimulus dalam jumlah besar sekaligus dan menyediakan Obat COVID-19 temuan anak bangsa yang sudah terbukti sangat manjur.
DARI MANA DANA DAN OBATNYA ?
Saya punya sahabat-sahabat yang jadi pintu masuk ke dana-dana besar yang dibutuhkan dan yang mempunyai obat COVID-19. Syaratnya adalah semua pejabat yang terlibat wajib soleh dan soleha. Karena dana dan obat tersebut datangnya dari Allah Subhanahu Wa Ta’ala, sehingga yang menjalankan harus orang-orang yang kompeten, baik dan benar. Lagipula pengalaman membuktikan bahwa sebagian pejabat kita rajin korupsi, jadi dalam realisasi BANSOS dan BLT banyak disalah gunakan.
Saya pribadi juga hanya mau bantu pemerintahan Presiden Jokowi jika ada "surat tugas" yang jelas seperti yang dibuat oleh mantan Presiden Soeharto untuk Menko Kesra pada waktu itu Azwar Anas di tahun 1997.Waktu yang dimiliki Presiden Jokowi saat ini sangat sempit, jika salah perhitungan maka rakyat tidak akan sanggup menahan diri untuk tidak marah karena harus menjalani keadaan yang sangat parah.
Saya tidak bisa mengontrol kekuasaan, jadi tidak bisa apa-apa walaupun Insya Allah saya ada gambaran cara mengatasi masalah dana dan obat COVID-19. Saya sangat berharap Presiden Jokowi berani mengambil keputusan yang "Out Of The Box" dengan segera karena keadaan bangsa dan negara kita sedang sangat kritis. Wallahu a'lam bissawab.(Abdurrahman Imbang Djaja Chairul - Ketua Lembaga Ekonomi Islam).
No comment