Pemerintah Akan Beri Hak Kelola Hutan Selama 35 Tahun

 

Matamatanews.com,JAKARTA—Tampaknya pemerintah akan menindaklanjuti pernyataan Presiden Joko Widodo tentang hak kelola hutan desa, hutan tanaman rakyat, dan hutan kemasyarakatan yang tak hanya diberikan kepada korporasi, tetapi juga diberikan kepada masyarakat.Dalam waktu dekat pemerintah berencana memberikan akses perhutanan sosial kepada masyarakat selama 35 tahun.

Masyarakat rencananya akan mendapatkan akses tanah perhutanan sosial untuk bisa diolah menjadi tanah produktif. Hal itu telah disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution secara khusus kepada Presiden Joko Widodo terkait rencana pemberiaan hak pengelolaan hutan.

Dan pemerintah sendiri tampaknya telah menyiapkan  aturan,plus kerjasama antarlembaga terkait yang menangani perhutanan.”Itu adalah tanah dari dari Perhutani yang diberikan akses kepada masyarakat, sekarang pun sudah berjalan sebagian. Tapi,sebagian lagi masih mangkrak,macam-macamlah ya. Itu akan diberi akses selama 35 tahun,”kata Darmin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/7/2017) kemarin.

Saat ini pemerintah memberikan hak kelola lahan tidak lagi kepada para pihak besar atau korporasi seja, tetapi masyarakat kecil pun akan mendapatkan hak yang serupa.Pemberian akses perhutanan sosial kepada masyarakat,kata Darmin akan di evaluasi lima tahun sekali,sehingga jika masyarakat yang diberikan izin pengelolaan tanah tidak memanfaatkan dengan baik,maka pemerintah akan mencabut kembali izin akses pengelolaan lahan tersebut.

Disebutkan Darmin Nasution, rencananya Presiden Joko Widodo akan meluncurkan pemberian izin pengelolaan perhutanan sosial di Karawang,Jawa Barat,pada Juli bulan ini setelah kunjungan kenegaraan ke Eropa.Inilah barangkali program pemerintah yang paling banyak ditunggu,terutama kalangan masyarakat kecil dan menengah. (sam/berbagai sumber/republika)

sam

No comment

Leave a Response