Pembongkaran Toko Panama Yodeki Terkesan Tebang Pilih?

 

Matamatanews.Com,AUR KUNING—Toko Panama Yodeki yang biasa menjual gordyn atau lazim disebut decor itu memang telah dibongkar oleh satuan SK4 (satuan kerja keamanan ketertiban kota) pemerintah Kota Madya Bukit Tinggi,Sumatera Barat,pada 25 April 2017 lalu. Toko Panama Yodeki dianggap telah melakukan pelanggaran  garis sempadan bangunan (GSB) hingga terpaksa dibongkar paksa.Pembongkaran tersebut kata pemilik toko, Kiki terkesan dipaksakan.

“Menurut mereka yang diberikan surat peringatan pembongkaran ada tiga toko,seperti toko raja Murah dan Umar Said, tetapi kenapa toko kami saja yang dibongkar paksa ketika itu? Setahu kami,yang boleh dilakukan pembongkaran bila didirikan diatas tanah negara atau pemerintah daerah. Prinsipnya kami menerima dibongkar asalkan toko lain yang dianggap melanggarpun dibongkar serentak,bukan toko kami saja,sehingga terkesan dipaksakan,” papar Kiki kepada Matamatanews.com diruang kerjanya.

Dijelaskan Kiki, sebenarnya ia menerima penertiban yang dilakukan tim SK4  bila memang dianggap melakukan pelanggaran,akan tetapi ia kecewa ketika pembongkaran tersebut tidak dilakukan kepada toko yang serupa,sehingga terkesan dipaksakan .”Bila dianggap melanggar,kami tidak masalah akan tetapi kepada toko  yang dianggap melanggarpun harusnya ditindak juga,bukan tebang pilih,”jelas Kiki,dengan nada kecewa.

Sebelum dilakukan pembongkaran ,pihak pemerintah Kota Madya Bukit Tinggi telah melayangkan surat peringatan agar toko Panama Yodeki membongkar sendiri  garis sempadan bangunan (GSB).Surat peringatan pertama dilayangkan pada  16 Januari 2017,disusul peringatan kedua  24 Januari 2017,hingga peringatan ketiga  1 Januari 2017.

Alasan pembongkaran karena dianggap telah membangun diluar izin yang diberikan,tidak sesuai dengan Keterangan Rencana Kota (KRK) yang telah dikeluarkan pada 13 Agustus 2000 oleh Pemerintah Kota Bukittinggi,seperti bangunan diluar objek tanah (16 meter persegi) dan bangunan dalam GSB (71 meter persegi). Atas dasar itulah,pemerintah Kota Bukittinggi melakukan pembongkaran.

“Pembongkaran itu boleh saja dilakukan bila tanah tersebut bukan milik kami,tetapi  tanah tersebut adalah milik pribadi dan telah bersertifikat sehingga ketika dilakukan pembongkaran kami merasa bingung.Intinya saya menerima pembongkaran,tetapi kami minta waktu untuk melakukan pembenahan terlebih dulu,ternyata keinginan tersebut tampaknya tidak didengar sehingga pembongkaran dilakukan,”cerita Kiki.Akankah kisah ini terulang lagi? (samar)

 

 

 

 

 

sam

No comment

Leave a Response