Pelayanan Gratis Disdukcapil Kotim Memprihatinkan

 

Matamatanews.com,SAMPIT—Slogan ‘pelayanan gratis’ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Sampit,Kalimantan Tengah tampaknya belum maksimal seperti yang diharapkan masyarakat. Buktinya untuk mendapatkan pelayanan gratis, warga yang mengurus dokumen kependudukan harus rela antri sejak pukul 06.00 hingga pukul 08.00 WIB. Dalam sehari dinas kependudukan dan pencatatan sipil hanya mampu melayani seratus dokumen, itu pun harus meluai antrian panjang,mengular.

Yang cukup memprihatinkan bila dokumen yang masuk  telah mencapai seratus, para petugas langsung meninggalkan meja pelayanan meski jam kerja masih menunjukkan pukul 09.00 pagi. “Padahal jam  layanan kantor tertulis dari pukul 08.00 WIB sampai pukul 15.00 sore WIB. Tetapi dijawab oleh petugas tanpa seragam ,bahwa pelayanan sudah di tutup. Jam 12.00 siang adalah batas  akhir jam kerja meski antrian masih panjang dan membludak mas,” terang salah satu warga yang di temui matamatanews.com.

“ Saya  sudah bolak balik selama tiga hari pak dari Mustika Sembuluh tetapi sampai hari ini tidak terlayani juga.Biaya perjalanan saya sudah habis tiga ratus lima puluh ribu rupiah. Lebih baik layanan berbayar daripada gratis tetapi menghabiskan waktu , tenaga dan uang hanya untuk antri saja “ kata  Hartati dengan nada sedikit kesal.  Hal serupa juga dialami warga lain, ia mengaku sudah lima kali datang dan mengorbankan pekerjaannya,namun tetap tidak terlayani. “Saya hanya antri dan tidak terlayani,kecewa dengan pelayanan seperti ini. Tidak sesuai dengan slogannya. Lebih baik bayar,ketimbang gratis tetapi tidak terlayani ,” papar warga yang mengaku datang dari Palangka Raya ini.

“Seharusnya di buat perkecamatan saja , Kecamatan di Kotim hanya ada 17 jadi di buat saja meja dengan 17 petugas berdasarkan kecamatan sehingga warga langsung di layani sesuai kecamatan masing masing” ujar Udin salah seorang warga yang mengaku sejak Juni lalu mengurus dokumen,namun hingga kini belum selesai.Panjangnya antrian bukan saja mengurangi wibawa petugas pelayanan, tetapi juga dimanfaatkan sejumlah pihak untuk mencopet miliki warga.

“Seharusnya petugas kepolisian dan satuan polisi pamongpraja dilibatkan untuk mengamankan antrian dan pelayanan tersebut,sehingga warga merasa aman dari gangguan tangan-tangan jahil.terlebih pada layanan jam ke dua yaitu pukul 13.00 WIB sampai pukul 15.00 WIB. Selain itu perlu  dipikirkan juga jalan keluar terbaik, agar jam kedua tidak dibatasi nomor antriannya sehingga warga diberi kesempatan untuk mendapatkan pelayanan yang maksimal,”lanjut Udin. Warga menyesalkan pelayanan jam kedua dibatasi hanya 50 orang,padahal antrian masih panjang .

“Wajar bila kemudian warga kesal lalu melampiaskannya dengan cara yang berbeda,sehingga timbul keributan. Seharusnya ditangani dan dipersiapkan secara maksimal,bukan sebaliknya,” tambah Udin. Dalil pemerintah ada  semata-mata untuk melayani  masyarakat,tampaknya belum sepenuhnya dipahami petugas pelayanan disini. Padahal  beberapa hari sebelumnya  Bupati Supian Hadi telah menegur  dinas yang bersangkutan terkait buruknya layanan. Hingga berita ini diturunkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Mardzuki ,ketika dihubungi ,baik via telepon maupun permintaan bertemu lewat stafnya belum bersedia ditemui untuk konfirmasi dengan alasan masih sibuk.Tampaknya dalil pemerintah ada semata-mata untuk melayani,masih sebatas lip service. Seharusnya dalil itu bersifat universal . Siapa pun ,kapan pun, dan di mana pun pemerintah itu berada semestinya selalu mendudukkan tugas melayani publik di atas kepentingan yang lain. Tetapi, tampaknya , konsep yang sesungguhnya sederhana itu tetap saja selalu luput dalam perilaku pejabat. Yang terjadi bahkan sebaliknya, pejabat pemerintah lebih asyik menjadi pelayan diri sendiri ketimbang melayani masyarakat. Sudahkah slogan pelayanan gratis ini sesuai harapan masyarakat,  terutama Sampit? Entahlah (Parlin.S/Yudi F/Samar)

sam

No comment

Leave a Response