Palestina Darurat Pertolongan dan Perhatian Komunitas Internasional

 

Matamatanews.com, RAMALLAH—Peringatan Hari Anak Sedunia yang digelar Kementerian Pendidikan dan Masyarakat Tahanan Palestina (PPS) hari ini, Sabtu (20/11/2021), ada dua pernyataan penting terpisah yang menyebutkan, bahwa awal tahun 2021 Israel telah membunuh 15 pelajar Palestina dan  menahan  1.149 anak dibawah umur.Sampai akhir bulan Oktober tahun ini dia pertiga dari anak-anak yang ditahan telah disiksa secara fisik.

Dilansir dari kantor berita Palestina WAFA News Agency, PPS mengatakan bahwa saat ini ada 160 anak dibawah umur Palestina yang ditahan di tiga penjara di Israel.Sementara Kementerian Pendidikan membenarkan  adanya informasi yang menyebutkan sejak awal tahun 2021 Israel telah membunuh 15 siswa dan menahan 78 siswa lainnya selama penggerebekan dari rumah ke rumah hingga sekolah.

Selain  membunuh dan menahan sejumlah siswa dibawah umur, pasukan pendudukan Israel juga melakukan seratus serangan terhadap sekolah, dan menembakkan gas air mata serta peluru karet ke arah siswa hingga menyebabkan puluhan siswa luka-luka.

“Itu membuktikan bahwa Israel tidak lagi mematuhi aturan hukum internasional, terutama hak azasi manusia.Apapun tindakan yang dilakukan pasukan pendudukan Israel terhadap warga Palestina seperti penggusuran rumah, pertanian, maupun tanah milik Palestina di Jalur Gaza seakan tidak ada respon positif  dari negara-negara Islam di dunia, kecuali bila sudah terjadi pertumpahan darah,” ujar Ketua Lembaga Ekonomi Islam (LEI) Imbang Djaya kepada Matamatanews.com di Jakarta, Sabtu (20/11/2021)

Menurut Imbang, tindakan represif pasukan pendudukan Israel terhadap warga Palestina di Tepi Barat maupun di Jalur Gaza sebenarnya sudah melampaui batas  bahkan bisa disebut melanggar hak azasi manusia (HAM). Akan tetapi karena masih adanya sikap diam dari sejumlah negara-negara Islam maupun komunitas internasional lainnya, tindakan represif tentara maupun aparat keamanan  Israel terus berlangsung.

Sementara itu pegiat kebijakan publik dan praktisi hukum dari YLBH Pusbakum Satria Advokasi Wicaksana (SAW), Muhammad Reza Putra, SH, MH, CILL, menilai bahwa tindakan penghilangan nyawa maupun penyiksaan terhadap siswa, terlebih masih dibawah umur , itu sudah memenuhi kriteria pelanggaran HAM berat.

Kata Reza, sebenarnya tindakan brutal pasukan pendudukan Israel di Tepi Barat maupun di Jalur Gaza bisa diminimalisir sejauh pemerintah Zionis itu bisa dipegang kata-katanya.Karena pelanggaran pasukan pendudukan Israel terhadap warga Palestina saat ini bukan lagi sekedar kasuistis, melainkan terstruktur dan memiliki agenda terselubung.

“Karena penghilangan nyawa seseorang itu sudah masuk kategori pelanggaran HAM berat, termasuk penyiksaan terhadap tawanan, apalagi anak-anak dibawah umur yang kebetulan masih berstatus pelajar.Dalam pernyataan umum tentang Hak Azasi Manusia , Perserikatan Bangsa – Bangsa sendiri Pasal 5 menyebutkan bahwa,”Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, memperoleh perlakuan atau dihukum secara tidak manusiawi atau direndahkan martabatnya,” itu artinya tindakan represif terhadap warga Palestina oleh Israel tidak dibenarkan, apalagi membunuh maupun menahan tanpa proses hukum,” tegas Reza.

Praktik Penyiksaan Terhadap Anak – Anak Masih Dilakukan Israel

Meski sejauh ini pemerintah Israel selalu menyangkal adanya penyiksaan terhadap anak-anak ditahanan, namun sejumlah sumber lokal yang ditemui di kawasan Rafah menyatakan bahwa penyiksaan masih berjalan secara sistematis  dan meluas.

Aksi penyiksaan aparat keamanan terhadap anak-anak Palestina yang dilakukan setelah penangkapan, bukan saja mencederai rasa keadilan, tetapi kata PPS juga melanggar hak azasi manusia terutama Konvensi Menentang Penyiksaan dan Konvensi Hak Anak.

Dalam pernyataannya PPS menyebutkan, bahwa sejak penangkapan, anak-anak itu menjalani interogasi yang keras.

“ Mereka ditangkap dimalam hari di rumahnya masing-masing, dipukuli di depan keluarganya, di borgol dan ditutup matanya, dikurung tanpa makan atau minum selama berjam-jam, diinterogasi tanpa kehadiran keluarganya, disiksa secara psikis dan fisik, dipaksa mengaku dan menandatangani surat-surat tanpa mengetahui isinya, diancam dan diintimidasi, diinterogasi oleh petugas intelijen, dan ditahan di pusat-pusat interogasi hingga dua bulan”

Lembaga tahanan mengatakan bahwa Israel menunda pemberian izin yang diperlukan kepada para keluarga untuk mengunjungi anak mereka di penjara hingga banyak hak kunjungan keluarga hilang dan terampas secara paksa.

Otoritas pendudukan juga menempatkan anak-anak di pusat-pusat penahanan yang tidak memiliki standar minimum kemanusiaan, merampas banyak dari mereka hak atas pendidikan dan perawatan medis, menolak hak mereka untuk mendapatkan pakaian, barang-barang pribadi, dan buku, dan menghukum mereka di berbagai waktu. dan karena berbagai alasan.

PPS juga menyatakan bahwa anak di bawah umur asal Tepi Barat  ada yang diadili di pengadilan militer yang tidak memiliki dasar pengadilan yang adil, dan tanpa mempertimbangkan fakta bahwa privasi mereka sebagai anak-anak harus dilindungi.

Sementara pengadilan mengadili seorang anak berusia 16 tahun sebagai orang dewasa, bukan berusia 18 tahun sebagaimana  didefinisikan oleh Konvensi Hak Anak atau oleh hukum Israel itu sendiri untuk anak Israel.Pengadilan juga menghitung usia anak Palestina pada saat putusan, bukan pada saat penangkapannya.wah umur Palestina di mana pengadilan dapat menjatuhi hukuman berat untuk aksi protes yang dilakukan anak di bawah umur sekaligus memantau postingan media sosial mereka lalu mengadilinya karena dianggap melakukan pelanggaran “keamanan”.

“ Miris rasanya jika melihat situasi dan kondisi warga Palestina saat ini, terutama siswa dan anak-anak dibawah umur yang diperlakukan tidak manusiawi oleh Israel.Pendudukan  Israel atas Palestina sendiri sampai saat ini masih belum tuntas, masih menyisakan luka setiap tahunnya bagi  rakyat Palestina akibat tindakan represif para militer maupun aparat keamanan lainnya.Dan tidak berlebihan bila kemudian Israel disebut sebagai penjajah tanpa negara, dan ini tanggungjawab besar bagi negara – negara Islam untuk merumuskan perdamaian dan rasa keadilan di tanah Palestina menjadi kenyataann, bukan sekedar wacana dan pencitraan di diberbagai forum internasional,” tukas KH.Ronggosutrisno dari Next Saya’ti Center.(samar)

redaksi

No comment

Leave a Response