Nasib Pedagang Aur Kuning Butuh Perhatian Pemerintah Pusat

Matamatanews.com, BUKITTINGGI—Kenaikan retribusi sebesar 600 persen yang dicanangkan Pemerintah Kota (Pemko ) Bukittinggi, Sumatera Barat terhadap para pedagang pasar Aur Kuning tampaknya butuh perhatian pemerintah pusat, dalam hal ini anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia di Jakarta. Kenaikan retribusi yang semestinya tidak menimbulkan gejolak, kini berujung penolakan dan perlawan hukum dari para pedagang di Pasar Aur Kuning, Sumatera Barat.

Meski masalah retribusi ini telah disampaikan ke para anggota dewan DPRD Bukittinggi, periode 2014-2019 dan anggota DPRD periode 2019-2024 namun tampaknya  pihak pemerintah kota Bukittinggi,dalam hal ini walikota tetap kekeuh untuk meneruskan pemberlakukan kenaikan retribusi sebesar 600 persen itu.

Pengamat dunia Islam dan pegiat kebijakan publik, Imbang Djaja yang dimintai komentarnya terhadap kasus kenaikan retribusi di Bukittinggi ini mengatakan, bahwa kenaikan tersebut  tidak masuk diakal.Sebuah kebijakan itu bisa berjalan bila didukung dan sepakati masyarakat dan para wakilnya, tidak sepihak.

“Kebijakan itu sangat tidak menyentuh rasa keadilan, sebelum diberlakukan seharusnya dilakukan musyawarah mufakat terlebih dahulu antara masyarakat dalam hal ini pedagang, dan pihak Pemko , dan dibahas terlebih dulu di DPRD setempat. Bila hasilnya hanya menguntungkan sepihak dan merugikan pedagang, kebijakan itu harus ditolak. Dan sebagai pemimpin, sudah seyogyanya aspirasi masyarakat harus didahulukan,bukan ego dan menggunakan bahasa kekuasaan. Menurut saya apa yang diperjuangkan para pedagang sangat masuk diakal, dan kedua belah pihak bisa bertemu dalam forum musyawarah,bukan sebaliknya posisi pedagang diintimidasi atau sebaliknya,” jelas Imbang Djaja kepada Matamatanews.com, Minggu (24/11/2019).

“Tuntutan pedagang menurut saya  wajar dan manusiawi sekali, dan mereka tidak neko-neko .Mereka hanya minta kenaikan itu ditinjau ulang dan diberlakukan sesuai kemampuan dan kondisi ekonomi saat ini.Ingat,bahwa pemimpin itu dipilih oleh rakyat dan masyarakat, kalau masyarakat dan rakyatnya sudah tidak lagi percaya,menurut saya sebaiknya introspeksi,apakah benar saya masih dicintai masyarakat atau sebaliknya justru dibenci,” tegas Imbang, serius.

Untuk mengetahui sejauhmana masalah kenaikan retribusi tersebut, Matamatanews.com menemui dan mewawancarai Ketua Perkumpulan Pedagang Aur Kuning (PPAK), Aldian Riyadi di bilangan Jalan Thamrin, Jakarta Pusat pada Minggu (24/11/2018). Berikut wawancaranya.

Bila ditawari negosiasi, sebagai Ketua PPAK Anda terima?

“Kalau kita sebagai pedagang akan menerima segala keputusan yang dikeluarkan pemerintah kota (Pemko) dengan catatan bahwa keputusan tersebut memiliki rasa keadilan dan tidak merugikan pada pedagang, terutama pedagang di pasar Aur Kuning. Negosiasi bagi kami, bisa-bisa saja selama  negosiasi tersebut sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini,terutama pendapatan paara pedagang yang semakin melemah,artinya omset jauh berkurang atau menurun. Kalau negosiasi itu didasari atas saling menguntungkan, kami akan menerima sepenuhnya. Tetapi bila negosiasi tersebut hanya sekedar menguntungkan sepihak, kami sangat keberatan.”

Ada informasi, sejumlah pedagang sudah ada yang membayar retribusi dan tarif yang diberlakukan oleh Pemko Bukittinggi ,dalam hal ini Walikota?

“Memang sudah ada yang membayar, tetapi pembayaran tersebut dilakukan karena adanya indikasi intimidasi atau tekanan dengan dikeluarkannya SP1 sampai SP3 yang intinya untuk melakukan penyegelan bila pedagang menolak membayar retribusi tarif baru yang diberlakukan oleh pihak Pemko. Artinya pembayaran dilakukan karena keterpaksaan semata agar toko tidak dilakukan penyegelan oleh pihak Pemko.”

Menurut Anda harga yang diterapkan oleh pihak Pemko dalam hal ini Perwako No.40-41/2018 terlalu tinggi hingga para pedagang tidak mampu membayar?

“Dari awal Perwako yang dikeluarkan Pemko tidak melalui proses musyawarah dan mufakat sehingga ketika dikeluarkan dan diberlakukan, para pedagang merasa kaget dan keberatan terutama tarif yang diberlakukannya tidak menyentuh rasa keadilan. Padahal kondisi ekonomi saat ini sedang memprihatinkan, dan omset penjualan menurun drastis.Menurut saya keputusan atau kebijakan tersebut terlalu tergesa-gesa sehingga menimbulkan kegelisahan para pedagang,terutama pedagang di pasar Aur Kuning.”

Dari informasi yang didapat, sudah ada sejumlah pedagang yang membayar, artinya pedagang sudah tidak ada lagi masalah dengan Pemko.Benarkah kini hanya segelintir pedagang saja yang tidak ingin membayar retribusi tarif baru?

”Kalau sudah ada yang membayar itu benar, tetapi kalau sudah tidak ada masalah dengan pihak Pemko, itu dugaan yang salah.Karena mereka membayar dengan rasa takut dan keterpaksaan lantaran adanya SP1 sampai SP3 yang intinya penyegelan toko bila menolak membayar retribusi tarif baru yang kenaikannya hingga 600 persen (Rp 728.000/bulan) yang awalnya biasa membayar sebesar Rp 120.000 per bulan.”

Menurut sinyalemen, Selasa (26/11/2019) besok akan dilakukan penyegelan oleh pihak Pemko, apa tanggapan Anda, menerima atau akan tetap melakukan perlawanan hukum?

“Silakan saja dilakukan penyegelan seperti yang diinginkan pihak Walikota dalam hal ini Pemko Bukittinggi, akan tetapi kami sebagai pedagang di Aur Kuning akan terus melakukan perlawanan hukum karena kami menuntut adanya kebijakan yang saling menguntungkan terutama terkait dengan  retribusi tarif baru sebesar Rp 728.000 per bulan yang harus dibayar oleh para pedagang. Padahal kondisi ekonomi saat ini sangat tidak memungkinkan, selain omset yang terus menurun, kenaikan retribusi tersebut tidak pernah dibicarakan  melalui musyawarah dengan para pedagang di Aur Kuning sehingga dampaknya sangat terasa  dan terlalu membebani pedagang.”

Apa tanggapan para anggota dewan di DPRD Bukittinggi terhadap kasus yang tengah dihadapi para pedagang di pasar Aur Kuning?

“Sebenarnya para anggota dewan di DPRD Bukittinggi telah melaporkan masalah ini kepada  Walikota dalam hal ini Pemerintah Kota, dan kami sudah menyampaikan aspirasi ini sudah dua kali kepada  DPRD periode 2014-2019, dan kini kepada anggota DPRD  Periode 2019-2024 juga telah dua kali membahas masalah ini, tetapi hingga saat ini dari pihak Pemko tetap ngotot memberlakukan Perwako 40-41/2018 dengan ketentuan tidak ada lagi pintu untuk bernegosiasi .”

Artinya segala bentuk musyawarah maupun negosiasi antara para pedagang dan pihak Pemko tertutup sudah? Bisakah pedagang menerima keputusan sepihak tersebut, meski tidak menyentuh rasa keadilan?

“Sebagai Ketua Perkumpulan Pedagang Aur Kuning (PPAK) saya sangat menyayangkan tindakan tersebut bila memang dilakukan oleh Walikota, karena bagaimana pun juga  pedagang bisa menerima keputusan Pemko sejauh memiliki nilai dan norma yang saling menguntungkan dua belah pihak, artinya bukan sepihak saja.Pedagang itu bisa saja menerima keputusan sepihak Pemko, dan itu bisa terjadi bila diintimidasi secara masif, tetapi kalau ditanya sejujurnya dari hati yang dalam seluruh pedagang tidak menerima keputusan kenaikan retribusi 600 persen itu.Dan saya yakin, disaat kondisi ekonomi yang sulit dan omset yang terus menurun,para pedagang tidak akan mau membayar dengan harga sepihak seperti yang dicanangkan pihak Pemko.”

Apa sikap Anda bila pihak Pemko membuka peluang untuk bernegoasi  guna menyelesaikan masalah retribusi dan kartu kuning, menerima atau sebaliknya menutup peluang tersebut?

“Kami sebagai pedagang apapun akan menerima keputusan tersebut bila keputusan itu tidak memberatkan dan merugikan para pedagang itu sendiri, dan mendukung seluruh kebijakan yang ada demi kemajuan kota Bukittinggi sejauh keputusan dan kebijakan tersebut saling menguntungkan dan tidak ada yang dirugikan.Dengan adanya kenaikan retribusi sebesar 600 persen itu membuat posisi para pedagang semakin memberatkan dan terbebani terlebih lagi Kartu Kuning kini telah dibekukan sehingga tidak dapat lagi dipergunakan untuk agunan ke bank maupun pindah sewa kepada pihak lain atau balik nama. Kalau memang peluang negosiasi itu benar masih ada ,kenapa tidak. Dan kami selalu terbuka dengan musyawarah dan mufakat,asalkan saling menguntungkan dan memiliki nilai keadilan,artinya tidak sepihak.” * (cam)

 

 

redaksi

No comment

Leave a Response