Miris, Mantan Rektor UINSU Tersandung Kasus Korupsi Pembangunan Gedung

 

Matamatanews.com, JAKARTA—Sebuah kenyataan pahit harus jujur kita ungkapkan, bahwa Indonesia tampaknya telah menjadi ladang empuk bagi pelaku tindak pidana korupsi, pencucian uang dan penyuapan. Empuk, karena mereka bisa seenaknya mempergunakan akal bulusnya di area perbankan, instansi, departemen, hingga perguruan tinggi, bahkan institusi sekalipun yang disukai untuk dijadikan lahan pat gulipatnya.

Suka atau tidak , kita akui memang tampak ada peningkatan intensitas dalam proses penegakan hukum kasus-kasus korupso, sebut saja diseretnya sejumlah kepala daerah seperti gubernur, bupati dan anggota DPR – DPRD hingga ketua partai politik yang diduga masuk dalam pusaran kongkalikong.

Perburuan terhadap koruptor memang masih  berjalan hingga sekarang, begitupun dengan kasus kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN), maupun kejahatan perbankan dan lainnya. Kini, dugaan korupsi kembali terulang di Sumatera Utara (Sumut) hingga menyeret nama mantan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Prof.Dr.S, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) UINSU,SS dan Direktur PT.MKBP, JS (rekanan) pada awal  September 2020 lalu oleh Polda Sumut ditetapkan sebagai tersangka.

GMPKSU Desak Mantan Rektor UINSU Ditahan

Meski sejauh ini pihak Mapolda Sumut telah menetapkan tiga tersangka dan salah satunya adalah mantan Rektor UIN Sumut Prof.Dr.S, namun kasus tersebut tetap menjadi pusat perhatian Gerakan Mahasiswa Pengawal Keadilan Sumatera Utara (GMPKSU), bahkan mereka menggelar aksi demo di depan Mapolda Sumut pada hari Kamis (22/10/2020) lalu, mendesak pihak kepolisian untuk menuntaskan penyelidikan dugaan korupsi pembangunan gedung UINSU terpadu tahun 2018 silam.

Koordinator Aksi GMPKSU, Alihot Sinaga mengungkapkan, bahwa penetapan mantan orang nomor satu di UINSU dan dua orang lainnya menjadi tersangka oleh Poldasu berdasarkan hasil audit perhitungan BPKP Sumatera Utara dengan Nomor R-64/PW02/5.1/2020 tanggal 4 Agustus 2020 dengan kerugian senilai Rp 10.350.091.337,98.

“Kami meminta dengan tegas, agar penyidik Ditreskrimsu Poldasu melakukan penahanan kepada ketiga tersangka, yaitu mantan Rektor UINSU, PPK dan pihak rekanan. Kami khawatir ketiga tersangka dapat menghilangkan barang bukti dan akan mempersulit proses penyelidikan selanjutnya,” kata Alihot Sinaga.

GMPKSU kata Alihot, selain mendukung sepenuhnya penyelidikan yang dilakukan  penyidik Ditreskrimsus  untuk menuntaskan kasus tersebut, juga menuntut penyidik lebih profesional diantaranya melakukan penahanan terhadap mantan Rektor  UINSU dan dua tersangka lainnya.

“Sudah tepat dan dan pantas Poldasu melakukan penahan terhadap mantan Rektor UINSU dan dua orang lainnya,, karena kasus yang menimpa mantan Rektor UINSU ini telah menjadi pembicaraan dikalangan mahasiswa dan aktivis, sehingga untuk tidak menimbulkan persepsi yang lain-lainya sudah sepantasnya dilakukan penahanan,” ujar Alihot.

Meski pihak kepolisian telah menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Gedung Universitas Islam Sumatera Utara (UINSU, namun dilingkungan kampus sempat beredar isu tidak sedap bahwa tersangka mantan Rektor UINSU kasusnya akan dikeluarkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) oleh kepolisian.

“Penyidik menetapkan tersangkanya pada awal September 2020 lalu, lalu kenapa muncul atau beredar isu akan di SP3 kan. Semestinya, penyidik melakukan penahanan terhadap ketiga tersangka dan menepis isu yang beredar itu,” tegas Alihot seraya mengatakan akan terus melakukan aksi dan menuntut penahanan mantan Rektor UINSU dan kedua orang lainnya.

Di bagian lain, Nawir Siregar, Koordinator Lapangan GMPKSU menyatakan, selain kasus dugaan korupsi pembangunan Gedung UINSU dengan kerugian mencapai Rp 10.350.091.337,98, juga ada  persoalan Program Ma’had yang kini juga  ramai diperbincangkan sejumlah kalangan.Dalam perkara ini, disinyalir mahasiswa yang baru masuk UINSU  diwajibkan mengikuti Program Ma’had.Namun, karena telah menjadi perbincangan banyak kalangan, Program Ma’had tersebut konon telah dibatalkan oleh pihak Rektorat UINSU. Lalu bagaimana dengan mahasiswa baru yang kadung telah membayar dan melunasi Program Ma’had  ke pihak Rektorat?

Nawir mensinyalir bahwa sampai hari ini mahasiswa yang terlanjur telah membayar uang Ma’had diduga uangnya belum dikembalikan oleh pihak UINSU.” Dikhawatirkan, persoalan ini akan menjadi KKN,” kata Nawir.

Untuk itu, banyak kalangan maupun GMPKSU berharap  pihak penegak hukum secepatnya melakukan pengkajian dan penelusuran terhadap Program Ma’had , termasuk menelisik aliran dana yang diawali dari pembangunan Asrama sampai pengelolaan uang Ma’had yang kadung telah dibayar para mahasiswa baru.

Dalam aksi unjuk rasa pada Kamis (22/10/2020) di Mapoldasu lalu itu,  tidak ada seorang pun pejabat dari Poldasu yang dapat memberikan tanggapan karena sedang tidak ada ditempat.Dan seperti diketahui, bahwa jauh sebelum aksi demo di Mapoldasu digelar, pada  hari Senin (19/10/2020) sebelumnya pihak GMPKSU telah melangsungkan aksi demo di kantor AKAejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

Kejatisu melalui L Lumbanbatu , saat itu menyampaikan bahwa berkas dugaan korupsi pembangunan Gedung UINSU yang melibatkan mantahn rektor UINSU Prof.Dr.S belum dilimpahkan penyidik Poldasu.

“Kita apresiasi apa yang dilakukan GMPKSU. Namun, kami jelaskan, terkait dugaan korupsi yang melibatkan Rektor UINSU belum dilimpahkan penyidik Poldasu ke Kejatisu,” jelas L Lumbanbatu.

Akankah kasus dugaan korupsi pembangunan Gedung Universitas Islam Sumatera Utara (UINSU) berakhir happy ending seperti yang diharapkan oleh  GMPKSU? Entahlah, hanya Tuhan dan mereka yang tahu. (bar)

 

 

 

 

redaksi

No comment

Leave a Response