Meski Rumahnya Telah Dieksekusi, Faridawati Menuntut Keadilan Ditegakkan

 

Matamatanews.com, JAKARTA—Perlahan tapi pasti  kejanggalan kasus eksekusi rumah milik Faridawati, 62 tahun, pemilik swalayan Budhi Market di Simpang By Pass Pakoan Jorong  Aro Kandikia, Nagari Gadut, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat akan terungkap ke permukaan.

Perempuan, kelahiran 30 Oktober 1959 di Bukittingi, Sumatera Barat ini, mengaku merasa dipecundangi dan dibohongi hingga  rumahnya melayang di eksekusi oleh Pengadilan Negeri (PN) Bukittinggi, Sumatera Barat pada hari Kamis (4/11/20210) lalu.

Cerita eksekusi ini berawal dari perjanjian kredit antara Faridawati dengan  Bank BNI cabang Bukittingg pimpinan Zamzami yang kemudian berujung masalah. Bank BNI merasa bahwa Faridawati telah melakukan wanprestasi dalam melunasi sisa pinjaman kreditnya.

Padahal kata Faridawati, pada pertengahan Maret 2019 ia dan anak laki-lakinya, Bob Trifano telah mendatangi pimpinan Cabang BNI Bukittinggi, Zamzami untuk bernegoasi karena Perjanjian Kredit harus diperbarui pada bulan April 2019, yaitu satu bulan ke depan.

“Tujuan negosiasi ini adalah,, karena kami tidak ingin melanjutkan lagi Perjanjian Kredit, tetapi hanya akan mengangsur Pokok Pinjaman setiap bulan sampai terjualnya aset Nasabah (Faridawati) yang pada saat itu sedang berlangsung proses penjualan,” kata Faridawati kepada Matamatanews.com, Ahad (7/11/2021) kemarin.

Rupanya  negosiasi antara Faridawati dengan pihak BNI Cabang Bukittinggi dalam hal ini diwakili Zamzami tidak berjalan mulus, hingga hanya ada dua pilihan, yaitu Perjanjian Kredit tetap dilanjutkan dan Membayar lunas piutang sebesar Rp 2.900.000.000,00.

“Jadi belum ada kata sepakat, dan sejak bulan Mei 2019 tidak ada pembayaran karena tidak diizinkan untuk mengangsur pokok sampai bulan Januari 2020.Nah, pada tanggal 14 Ferbruari 2020, Kepala bagian Kredit (AR) mendatangi nasabah (Faridawati) dan memberitahukan bahwa sudah boleh mengangsur Pokok Pinjaman minimal Rp.1.000.000.000,00,” papar Faridawati, serius.

Akhinrya nasabah atau Faridawati menyanggupi untuk mengangsur pokok pinjaman sebesar Rp 140.000.000,000 (seratus empat puluh juta rupiah).Namun, ketika Faridawati menyetorkan  angsuran pokok sebesar Rp 140 juta  ke Kepala Bagian Kredit (AR) tidak ingin memberikan tanda terima resmi dari bank yang katanya belum ada dalam sistem.

Setelah didesak, akhirnya Kepala Bagian Kredit (AR) memberikan surat yang menyatakan bahwa Faridawati telah mengangsur pokok pinjaman sebesar Rp 140 juta dan meminta agar Faridawati menambah setoran hingga Rp 1.000.000.000 sebelum 28 Februari 2020 dan melunasi piutangnya paling lama pada tanggal 28 Desember 2020.

“Tetapi di bulan Februari 2019 telah berlangsung COVID-19 (pertama), dan resmi dari pemerintah.Dan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) resmi dari pemerintah dimulai awal bulan Maret 2020.Lalu awal Oktober 2020 terjual salah satu aset.Lalu kami ke Bank BNI Cabang Bukittinggi untuk melakukan pembayaran pinjaman kami sebesar Rp 1.700.000.000,00.Ternyata kredit kamu sudah lunas dan rumah yang menjadi agunan sudah terjual melalui lelang pada bulan Juli 2020, bahkan sudah dibalik nama tanpa sepengetahuan kami,” tegas Faridawati, seakan tidak percaya.

Meski perkara Faridawati masih dalam proses  pengadilan karena tengah melakukan upaya banding, tampaknya eksekusi menjadi jalan terakhir bagi penyelesaian kasus tersebut.

Menurut Humas PN Bukittinggi eksekusi yang dilakukan itu merupakan hasil putusan KPKNL terhadap tanggungan yang dijaminkan debitur atas utangnya di BNI.Hak tanggungan hasil lelang oleh KPKNL itu sudah memiliki kekuatan hukum tetap sehingga pemenang lelang mengajukan aanmaning kepengadilan Negeri Bukittinggi.

“Sejauh  pihak pengugat masih melakukan upaya banding ke pengadilan, eksekusi tidak boleh dilakukan.Apalagi proses lelangnya sendiri kata debiturnya  tidak transparan, bahkan ia kaget ketika akan melakukan pembayaran pinjamannya sebesar satu miliar tujuh ratus juta, ternyata kreditnya sudah lunas karena agunan rumahnya telah terjual melalui lelang pada Juli 2020. Bahkan itu sudah dibalik nama tanpa sepengetahun mereka.Bila cerita bu Faridawati itu benar, itu artinya ada kesewenang-wenang dan perlu ditelusuri dan diungkap sampai tuntas,” jelas Pengamat Ekonomi Islam dari  Telsra Satria Perkasa Mandiri, Imbang Djaya, yang dimintai pendapatnya terkait kasus Faridawati dengan Bank BNI Bukittingi yang berujung eksekusi pada Kamis (4/11/2021) lalu.

Setali tiga uang,  Ketua Umum YLBH Pusbakum Satria Advokasi Wicaksana (Pusbakum SAW), Muhammad Reza Putra, SH, MH, CILL, mengamini pernyataan Imbang Djaya, yang menyatakan bahwa seseorang yang tengah melakukan upaya hukum ke pengadilan, tindakan hukum apapun tidak dibenarkan.

“Bila upaya hukum sedang dilakukan dan prosesnya masih berjalan di pengadilan memang sudah selaiknya tidak diperbolehkan adanya tindakan hukum lain, sebelum adanya putusan tetap.Eksekusi pun demikian, tidak bisa dilakukan sebelum adanya keputusan tetap, terlebih katanya proses lelangnya sendiri tidak transparan dan merugikan pihak debitur karena tidak adanya pemberitahuan.Saya setuju bila memang proses lelangnya tidak transparan dan merugikan debitur,sebaiknya dilakukan pengusutan, sehingga nanti ketahuan siapa sebenarnya yang bermain dalam perkara kredit tersebut, dan siapa yang salah akan terlihat jelas,” ungkap pria yang biasa disapa Reza ini di kantornya,  Senin (8/11/2021).

Meski eksekusi rumah milik Faridawati, owner Swalayan Budhi Market di Simpang By Pass Pakoan Jorong Aro Kandikia, Nagari Gadut, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat telah dilakukan, namun kasus tersebut menyisakan luka, terutama bagi kalangan nasabah atau debitur di Indonesia. Betapa tidak, kasus yang semestinya bisa diselesaikan secara negosiasi malah sebaliknya berujung eksekusi.

“Bila merasa diperlakukan tidak adil dan merasa proses lelangnya tidak transparan dan tidak adanya pemberitahuan, sudah selayaknya kasus tersebut dilakukan pengusutan tuntas, hingga nantinya akan terlihat siapa yang salah dan siapa yang benar.Dan bila kasus ini diduga ada permainan atau pat gulipat segelintir oknum didalamnya, maka sudah sepantasnya kasus ini diselesaikan dengan cara elegan dan terukur,” tambah Imbang Djaya.

Reza menambahkan, meski pengadilan berhak memutuskan dan menilai sutau perkara namun pada hakekatnya harus berpedoman kepada kebenaran dan keadilan yang didasari bukti danb fakta-fakta yang ada, bukan sebaliknya.

“Kita berharap, kasus seperti ini tidak terulang di wilayah lain, dan cukup berhenti di kasus yang menimpa bu Faridawati .Karena kasus-kasus seperti ini bila dibiarkan akan merugikan wibawa hukum dan penegak hukum di masyarakat,” tegasnya.

Masihkah keadilan berpihak kepada Faridawati seperti yang diharapkannya? Atau sebaliknya berakhir happy ending? Yang jelas, eksekusi rumah milik Faridawati menyisakan luka dan dugaan rekayasa dalam proses lelangnya masih menjadi pergunjingan banyak pihak.(bar)

 

 

redaksi

No comment

Leave a Response