Meski Pemerintah Cabut Perda Miras ,Papua Tetap Berlakukan

 

Matamatanews.com-JAYAPURA—Meski Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mencabut perda minuman keras (miras), Pemerintah Provinsi Papua tetap bertekad melarang peredaran minuman keras di wilayah hukumnya. Disebutkan Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Papua Elia Loupatty,bahwa minuman beralkohol telah banyak menghilangkan nyawa orang sehingga pencabutan perda tersebut tidak menyangkut regulasi, melainkan hati nurani.

Ia yakin jika dibuat angket, 95 persen anak-anak,terutama di Papua setuju minuman  beralkohol dilarang.”Jadi,meskipun tanpa  regulasi,pencegahan terhadap peredaran,penjualan, serta produksi barang haram ini tetap harus dilakukan,” tegas Elia Loupatty,Sabtu (21/5/2016) lalu. Yang dibutuhkan  Pemerintah Provinsi Papua  dan pemegang keputusan lainnya saat ini ialah dukungan terpadu dalam memberantas  peredaran minuman beralkohol karena pemerintah pusat  telah mencabut perda miras tersebut.

Disebutkan sejumlah sumber di Papua, bahwa intensitas  peminum miras  di Papua  sangat tinggi meski perda pelarangan beralkohol diberlakukan.” Diberlakukan saja mereka masih berani terang-terangan  melakukan praktik pembelian dan minum ditempat umum,apalagi dicabut. Minuman beralkohol di Papua harus ditertibkan dan penerap[an sanksinya harus diwujudkan,karena dampak  dari peredaran minuman beralkohol disini (Papua)  sangat terasa sekali dampaknya,”jelas Jacobus kepada matamatanews.com .
Terkait keberadaan perda miras pada awal April lalu, Gubernur Papua Lukas Enembe menyatakan, bahwa inntinya pemerintah ingin melindungiorang asli Papua dari kepunahan.”Pemerintah ingin melindungi orang Papua asli dari kepunahan yang sedang mengincar lewat peredaran minuman beralkohol,”katanya.

Mengkonsumsi miras,jelas dia bisa berujung pada perbuatan kriminal dan kematian.Perda miras menurutnya sebuah langkah maju.” Ini s ejarah yang sedang kta buat untuk masa depan anak cucu kita. Orang Papua harus mau dengan pendidikan dan kesehatan yang terjamin,”kata Lukas Enembe.Selain Papua perda miras di Nusa Tenggara Barat dan Daerah Istimewa Yogjakarta (DIY) juga terancam dicabut.
“Sudah ada Undang-Undang Otonomi Daerah,kenapa pemerintah mengabaikan itu,”jelas  Afnan Hadikusumo,anggota Dewan Perwakilan Daerah asal DIY,sambil menyatakan bahwa interveni pemerintah pusat soal pera miras memantik persoalan baru.

Menurut dia, pemerintah tak melihat mudarat miras dan malah mengabaikan manfaat perda yang sangat besar untuk mengendalikan peredaran miras di daerah.Pembatalan perda miras itu,ditegaskan Menteri Dalam Negeri  Tjahjo Kumolo karen a bertentangan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. “Psal –pasal tertentu atau seluruh isi perdadapat dibatalkan bila bertentangan dengan perpres itu,”ujar Tjahjo. Prinsipnya,kata dia ,daerah dapat m engatur produksi dan distribusi atau peredaran minuman beralkohol, tetapi harus sesuai dengan perpres.

”Berdasarkan pengamatannya, Mendagri menyatakan , banyak daerah memiliki perda larangan minuman beralkohol, tetapi mereka juga menerbitkan izin peredaran miras. Dan kebijakan ini tidak konsisten,kata Mendagri. Di bagian lain Komisi II DPR Arwani Thomas menyatakan akan segera memanggil Mendagri terkait dicabutnya perda miras terssebut. Innalillahi...(samar/republika/icam)

 

sam

No comment

Leave a Response