Meski Gugatannya Dikabulkan TUN, Jabatan Warek I Belum Dipulihkan

 

Matamatanews.com, JAKARTA ---Meski  gugatan Wakil Rektor I Universitas  Trisakti, Prof. Yuswar Zainul Basri, Ak,MBA yang diberhentikan secara sepihak oleh Menteri Riset Tekhnologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) dengan SK.Menristek Dikti Nomor.458/M/KPT.KP/2017  tanggal 3 November 2017  telah dikabulkan hakim, namun putusan tersebut hingga kini belum dijalankan sesuai amar putusan.

Yuswar Zainul Basri yang diberhentikan secara sepihak sebagai Wakil Rektor I Universitas Trisakti dengan SK.Menristek Dikti No.458/M/KPT.KP/2017  dan telah dikabulkan gugatannya oleh oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTTUN) pada kenyataannya hingga kini jabatannya belum dipulihkan seperti sediakala. Padahal Majelis Hakim yang dipimpin Nelvi Christin dalam amar putusan telah memerintahkan Menteri Riset, Tekhnologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) untuk segera mencabut Keputusan tersebut karena dinilai telah menabrak aturan.

“Mengabulkan gugatan penggugat sebagian. Menyatakan batal dan mewajibkan kepada tergugat untuk mencabut keputusan tergugat berupa surat Keputusan Menteri Riset, Tekhnologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 458/M/KPT.KP/2017 tanggal 3 November 2017 tentang pemberhentian wakil rektor dan pengangkatan Pelaksana Tugas wakil Rektor pada Universitas Trisakti sepanjang mengenai pemberhentian dengan hormat penggugat dari jabatan Wakil Rektor I Universitas Trisakti dan pengangkatan Prof.Ir. Asri Nugrahanti, M.S, Ph.D, sebagai Pelaksana Tugas Wakil Rektor I Universitas Trisakti,”kata Ketua Mejelis Hakim Nelvy Christin saat membacakan amar putusan di PTUN, Senin 7 Mei 2018 silam.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan bahwa Menristek Dikti tidak cermat dalam membuat kebijakan. Seharusnya menteri melihat dan mempertimbangkan seluruh aturan yang ada. Dalam hal ini, pemberhentian wakil rektor harus melalui persetujuan statuta Senat, ungkap Kuasa Hukum Yuswar Zainul Basri, Gugum Ridho, SH saat itu. Dengan adanya putusan tersebut, kata Gugum Ridho, pemberhentian kliennya oleh Menristek Dikti melanggar hukum.

Meski jabatannya sebagai Wakil Rektor I Universitas Trisakti belum dipulihkan, namun Yuswar tetap menerima dengan lapang dada dan menjalani kesehariannya sebagai pendidik seperti sediakala. Ia hanya prihatin dengan perubahan kampus pasca dirinya diberhentikan secara sepihak oleh SK.Menristek Dikti tersebut, padahal majelis hakim Pengadilan Tinggi  Tata  Usaha Negara (PTTUN) Jakarta Timur  telah memenangkan gugatannya.

Diantara keprihatinan  Yuswar terkait dengan kampus adalah adanya perubahan struktural seperti 3  fakultas dijadikan satu, yaitu fakultas seni rupa dan desain, fakultas tekhnik lingkungan ,lanskap, dan fakultas tekhnik dan perencanaan. Ketiga fakultas tersebut rencananya akan digabung m enjadi Fakultas Tekhnik Sipil dan Perencanaan.

“Dengan adanya perubahan tersebut secara otomatis berdampak pada pengurangan karyawan, padahal situasi ekonomi kampus berjalan seperti biasa dan tidak adan masalah dengan keuangan,” jelas Yuswar Zainul Basri kepada Matamatanews.com, Jum’at (28/9/2018) kemarin.

“Saya bersyukur, dengan adanya putusan tersebut sehingga nama baik saya bisa dipulihkan, dan saya telah mengabdi puluhan tahun di Trisakti sehingga kini bisa pensiun dengan tenang. Menanggapi belum dipulihkannya jabatan Wakil Rektor I (Warek I) Universitas Trisakti  Prof.Yuswar Zainul Basri, Ak, MBA oleh pihak Universitas Trisakti, Pengamat Dunia Islam dan Pegiat Bisnis untuk Timur Tengah dan Eropa Imbang Jaya mengatakan bahwa tindakan tersebut sangat aneh dan terkesan menantang putusan TUN.

“Bunyi isi putusan itu kan jelas menyatakan batal dan mewajibkan kepada tergugat untuk mencabut keputusan berupa surat Keputusan Menteri Riset, Tekhnologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, jadi apalagi pertimbangannya? Dan keputusan itu  menjadi momen penting bagi dunia pendidikan kita, terutama bagi perguruan tinggi swasta  bahwa  pemberhentian seorang wakil rektor maupun dosen tidak bisa gegabah dan  harus melalui mekanisme dan aturan yang biasa berlaku di perguruan tinggi,” kata Imbang yang ditemui di bilangan Sawangan, Depok kepada Matamatanews.com, Sabtu (29/9/2018) lalu.

Menurut Imbang, keputusan PTUN Jakarta sudah selayaknya dijalankan dan jabatan Warek I Prof.Yuswar Zainul Basri,Ak,MBA dipulihkan seperti semula.”Dengan dikembalikannya jabatan tersebut ke Warek I ,maka publik akan melihat terutama kalangan perguruan tinggi di Indonesia bahwa Universitas Trisakti memiliki profesionalisme  yang tinggi dan taat hukum. Tetapi bila kenyataannya hingga kini posisi Warek I  belum dikembalikan ke porsi jabatan awalnya, maka hal itu sangat disayangkan dan seakan menantang putusan TUN,” jelas Imbang dengan  nada heran.

“ Artinya, kalau  perguruan tinggi swasta sekelas Trisakti saja bisa diperlakukan seperti itu, tidak menutup kemungkinan perguruan tinggi lainnya bisa diperlakukan hal yang sama . Dan seharusnya putusan PTUN itu diimplementasikan secepatnya  agar nama baik yang bersangkutan segera dipulihkan, bukan sebaliknya menunggu dan menunggu,” papar Imbang.

Meski gugatan Yuswar telah dikabulkan PTUN, namun sejauh ini belum ada tanda-tanda  dari Menristekdikti untuk segera mencabut Surat Keputusan Pemberhentian yang pernah dikeluarkannya, padahal Yuswar selama ini dikenal sebagai salah satu tokoh yang berjuang dan berupaya dalam perubahan status Usakti menjadi negeri.

Salah satu upaya tersebut ialah mendorong Kementerian Keuangan melalui Dirjen kekayaan Negara menerbitkan Surat Keputusan, Nomor 206/KM 6/2003, tertanggal 22 Juli 2013 yang isinya menetapkan status lahan Universitas Trisakti yang luasnya sekitar 7 hektare merupakan milik negara. Disamping itu Yuswar juga dikenal sebagai orang yang mengawal persidangan hingga Majelis Hakim PTUN Jakarta  pada 19 November 2014 silam mengeluarkan putusan Nomor 90/G/2014/PTUN-JKT yang isinya menetapkan bahwa aset Universitas Trisakti merupakan aset negara sebagaimana keputusan Menteri Keuangan Nomor 206/KM 6/2013. Dan pada pada tahun 2017 lalu, putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung (MA) juga memperkuat status Universitas Trisakti sebagai aset negara.

“ Tapi meski sudah ada sejumlah dasar hukum yang kuat , namun kenyataannya hingga saat ini status Universitas Trisakti belum juga berubah menjadi perguruan tinggi negeri. Dikhawatirkan, bila berlarut-larut akan menjadi masalah baru lagi di kemudian hari, padahal perubahan status itu merupakan harga mati bagi Usakti dan ini pekerjaan rumah bagi pihak yang berwenang dalam hal ini pemerintah untuk segera menindaklanjuti status Usakti menjadi negeri,” tegas Imbang, mengakhir perbincangan. (cam)

 

 

 

sam

No comment

Leave a Response