Merasa Tak Diperhatikan Para Pemilik Rumah Toko Tuntut Keadilan

 

Matamatanews.com, BUKITTINGGI— Pelan tapi pasti jeritan dan penderitaan para pemilik rumah toko di Jalan Kumango, Jalan Lorong Saudagar kawasan Pasar Atas Bukittinggi, Sumatera Barat akhirnya terkuak  juga. Sebanyak 15 anggota pemilik rumah toko yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pemilik Rumah Toko (FKRT) menumpahkan jeritan dan penderitaan yang dialaminya selama 11 tahun, pasca gempa pada tahun 2007 silam.

“Inti jeritan dan penderitaan kami selama sebelas tahun yang kami tulis itu pernah kami bacakan dalam gelar rapat di gedung DPRD Kota Bukittinggi, pada Senin tanggal 9 Juli 2018 lalu untuk menindaklanjuti surat kami kepada Kapolresta Bukittinggi tanggal 11 Juni 2018 perihal Mohon Perlindungan Hukum terhadap Pelanggaran HAM Berat dan UU Tata Usaha Negara oleh Pemkot Bukittinggi, dan surat mediasi pada tanggal 26 Juni 2018,” demikian isi salah satu surat mohon perlindungan hukum dan keadilan yang dituangkan  15 anggota Forum Komunikasi Pemilik Rumah Toko (FKRT) yang ditujukan kepada Ketua DPR RI Jakarta dalam pembukaan suratnya.

“Penjelasan tentang status tanah, sampai sebab terjadi penandatangan surat pernyataan sewa tanah dari tahun 1958 sampai dengan 1975 secara terpaksa oleh  pemilik toko di Jalan Kumango, Jalan Lorong Saudagar, dan Jalan Minangkabau. Dengan surat pernyataan sewa tanah tersebutlah Pemkot Bukittinggi kemudian mengklaim tanah kami tersebut adalah tanah Negara. Penandatangan secara terpaksa itu berdasarkan pengauan dari anggota forum ini sejak tahun 1950 sudah berjualan di Bukittinggi dan saat ini masih hidup, Alhamdulillah masih sehat pikirannya,” demikian  poin pertama yang terdapat dalam Surat Permohonan Perlindungan Hukum dan Keadilan yang dikirimkan kepada Ketua DPR RI yang di dapat Matamatanews.com, pekan lalu di Jakarta.

Dalam poin kedua, surata tersebut mempertanyakan sikap Pemkot Bukittinggi yang dinilai kurang bersikap adil terhadap 2 korban kebakaran, yaitu pertama korban bencana kebakaran pada 30 Oktober 2017 lalu, 6 bulan pasca kebakaran telah didibuatkan penampungan dan kini telah diserahkan penampungan tersebut kepada korban.

“Sedangkan kami korban gempa tahun 2007, sampai sekarang sekitar 11 tahun tidak pernah dibantu dan diperhatikan Pemkot Bukittinggi, Bahkan pemilik toko di Jalan Kumango, Jalan Lorong Saudagar, pasca gempa 2007, diperdaya oleh Pemkot Bukittinggi dengan cara melakukan pendekatan kepada kami pemilik toko, bahwa toko kami akan di revitalisasi atau di bangun kembali, karena bangunan toko kami termasuk cagar budaya, dan semua biaya pembangunan tersebut dibiayai oleh Negara sepenuhnya tanpa sepeserpun di bebankan kepada pemilik toko,” jelas Emril, salah satu anggota Forum Komunikasi Pemilik Rumah Toko (FKPRT), Sabtu (11/8/2018) lalu.

Para anggota FKPRT menyebutkan,meski telah berjalan selama 11 tahun, pemerintah kota Bukittinggi tidak pernah merealisasikan janjinya, sehingga ketika  janji tersebut ditagih malah berbalik para pemilik rumah toko diminta untuk mengurus IMB (Izin Mendirikan Bangunan).

“Pada tahun 2008 kami mengajukan surat permohonan IMB resmi ke Pemda Bukittinggi sesuai persayaratan yang ditentukan, tetapi sampai saat ini tidak ada tindak lanjut proses IMB kami tersebut. Tiba-tiba keluarlah Perda Bukittinggi N0.6 Tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah, yang menetapkan kawasan Jalan Kumango, Jalan Lorong Saudaagar adalah Ruang Terbuka Hijau,” lanjut Emril.

Pasca kebakaran Pasar Atas pada 30 Oktober 2017, Pemkot Bukittinggi pada tanggal 7 November 2017 melayangkan surat kepada para pemilik rumah toko yang isinya meminta izin menggunakan lokasi tanah milik mereka di Jalan Kumango, Jalan Lorong Saudagar sebagai tempat penampungan sementara yang diperuntukkan  bagi pedagang yang tertimpa kebakaran selama satu hingga dua tahun.

“Dalam rapat di Balai Kota Bukittinggi tanggal 10 Novmber 2017 yang dihadiri Walikota Bukittinggi, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah (Sekda) serta  Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, waktu itu kami berniat menyetujui memberi izin dengan syarat Bapak Walikota membuat sedikit memo untuk mengeluarkan IMB kami.Setelah 2 tahun di pinjam untuk penampungan, karena Walikota waktu itu memaparkan telah mengurus ke Jakarta perubahan peruntukkan kawasan Jalan Kumango, Jalan Lorong Saudagar dari Ruang  Terbuka Hijau menjadi Kawasan Bisnis. Permintaan memo tentang akan dikeluarkan IMB yang telah kami ajukan sejak tahun 2008 ditolak Wali Kota ketika rapat pada tanggal 10 November 2017lalu”.

Akan Laporkan Kasusnya ke Presiden Jokowi

Meski sejauh ini para anggota FKPRT belum menerima kepastian penyelesaian yang jelas dari Pemkot Bukittingi dan hanya berujung janji-janji surga, namun mereka berharap pemerintah pusat dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) maupun pihak yang berwenang di pusat mengambil tindakan preventif sedini mungkin.

“Artinya agar penderitaan kami tidak berlarut-larut dan dipolitisir demi kepentingan kelompok maupun pribadi,dan seluruh prosedur telah kami jalani sesuai ketentuan yang berlaku,” tukas Emril.

Mereka menegaskan, bila kasus rumah toko miliknya tidak menyentuh rasa keadilanm maka akan melaporkan kasus tersebut ke presiden Joko Widodo untuk meminta keadilan. “ Hal itu tidak menutup kemungkinan bila memang tidak menyentuh rasa keadilan bagi kami, dan kami akan terus melakukan upaya hukum dan melaporkannya ke presiden Jokowi, ucap para pemilik rumah toko di Jalan Kumango, Jalan Lorong Saudagar dikawasan Pasar Atas Bukittinggi, Sumatera Barat.

Akankah para anggota Forum Komunikasi Pemilik Rumah Toko (FKPRT) berujung happy ending seperti yang diinginkan, atau sebaliknya berakhir di meja peradilan? Yang jelas penegakan hukum pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) adalah salah satu isu utama yang diusung pasangan Joko Widodo dan Yusuf Kalla saat mereka berkampanye menuju kursi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia saat itu. karena janji itulah Jokowi sapaan akrab Joko Widodo menang Pemilu pada tahun 2014, dan kini janji itu tampaknya dibutuhkan oleh para anggota FKPRT di Jalan Kumango, Jalan Lorong Saudagar di kawasan Pasar Atas Bukittinggi sebagai gerbang keadilan terakhir.* (cam)

 

sam

No comment

Leave a Response