Mengapa Sertifikasi Halal Dianggap Membebani Pengusaha ?

 

Matamatanews.com,JAKARTA---Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI) meminta pemerintah untuk memperjelas dan meringkas tata cara sertifikasi halal yang tengah dikaji dan akan diubah oleh pemerintah.

Sekretaris Jenderal GAPMMI Titie Sadarini menegaskan tata cara sertifikasi harus lebih jelas dari sebelumnya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. ”Pemerintah harus menjelaskan mengenai pemeriksaan produk halal yang memakan waktu dua bulan, karena pemeriksaan per dua bulan hanya akan membuang biaya dan uang”, lanjut Titie.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tengah mengkaji ulang UU tentang JPH, kemudian dari hasil kajian tersebut pemerintah akan memberlakukan skema jaminan produk halal untuk tiga industri.  JPH akan di berlakukan untuk industri makanan dan minuman pada akhir tahun ini. selanjutnya JPH diberlakukan untuk industri kosmetik pada tahun 2017 serta diberlakukan untuk industri obat dan alat kesehatan pada tahun 2018 mendatang.

Bersamaan dengan revisi UU jaminan produk halal (JPH), Titie mengharapkan pemerintah mempertimbangkan semua masukan dari industri makanan dan minuman. Titie mengatakan, “Industri makanan dan minuman akan diatur terlebih dahulu, jadi kami meminta untuk benar-benar memperhitungkan tata cara pmeriksaan dari hulu sampai hilir”.

Selain itu Titie menghawatirkan waktu pemeriksaan yang terlalu lama akan menurunkan daya saing produk Indonesia yang akan mengakibatkan produk negara lain jauh lebih unggul. Hal ini dapat menyebabkan masyarakat lebih memilih produk luar ketimbang produk dalam negeri. (Atep/berbagai sumber)

sam

No comment

Leave a Response