Menanti Tindakan KPK Terkait Permasalahan Perusahaan Sawit

 

Matamatanews.com, JAKARTA – Panitia Khusus Monitoring Lahan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau telah mengirimkan laporan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait 190 perusahaan sawit yang tidak mempunyai izin dan tidak mempunyai nomor pokok wajib pajak.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan perusahaan yang mengambil keuntungan dengan cara melakukan tindak kejahatan di sektor sumber daya alam dapat terjerak pidana. Hal tersebut berkaitan dengan peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

Sementara itu, Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman mengatakan bahwa pemerintah dan legislator daerah telah melakukan koordinasi dengan KPK, Kejaksaan dan kepolisian untuk menindak lanjuti permasalahan pelanggaran pidana terkait pemanfaatan lahan di Riau termasuk perusahaan sawit yang tidak mempunyai izin.

Sekretaris Komisi A DPRD Riau dan Ketua Tim Pansus, Suhardiman Amby menjelaskan lahan perkebunan sawit yang terdapat di Provinsi Riau mencapai 4,2 hektare yang dikuasi oleh 501 perusahaan sawit. Namun, terdapat 190 perusahaan dengan luas lahan mencapai 1,8 hektare yang tidak mempunyai berbagai izin seperti izin pelepasan kawasan hutan, izin usaha perkebunan dan izin usaha budi daya hasil perkebunan.

Suhardiman menambahkan, pansus telah menghitung potensi kerugian negara akibat perusahaan tersebut mencapai Rp 15 triliun per tahun. Kerugian tersebut berdasarkan perhitungan pajak yang tidak tertagih dari perusahaan-perusahaan tersebut terkait PPN, PPh dan PBB. Menurut pansus, negara seharusnya menerima pajak sebesar Rp 24 triliun per tahun, namun negara hanya menerima pajak sebesar Rp 9 triliun per tahun.

Namun, Juru Bicara Kantor Wilayah Pajak Provinsi Riau mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan klarifikasi atas temuan pansus. Berdasarkan hasil klarifikasi, selisih pajak perusahaan-perusahaan sawit di Riau tidak sebesar catatan dari pansus. Hal ini disebabkan karena sebagian perusahaan yang tercatat mengemplang membayar pajak melalui perusahaan pusatnya di berada di luar Riau. (Atep/berbagai sumber)

sam

No comment

Leave a Response