Matamatanews.com Banyumas Berencana Adakan Seminar Nasional Pertanahan

 

Matamatanews.com, JAKARTA — Belum adanya jaminan kepastian hukum atas tanah sering kali memicu terjadinya sengketa dan perseteruan atas lahan di berbagai wilayah di Indonesia. Selain di kalangan masyarakat, baik antarkeluarga, tak jarang sengketa lahan juga terjadi antarpemangku kepentingan (Pengusaha, Badan Usaha Milik Negara dan Pemerintah). Hal itu membuktikan pentingnya sertifikat tanah sebagai tanda bukti hukum atas tanah yang dimiliki. 

Menyikapi hal itu Matamatanews.com berencana mengadakan Seminar Nasional Pertanahan dengan terlebih dulu mengantarkan surat undangan ke Kementerian Sekretariat Negara, DPR - RI, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Dalam Negeri yang nantinya menjadi Narasumber Rabu (08/01/20).

Dalam seminar tersebut Matamatanews mengusung tema “Dengan Semangat Membangun Indonesia, Kita Ciptakan Kepastian Hukum di Bidang Pertanahan Guna Mewujudkan Cita - Cita Pembangunan Nasional”.  Kegiatan tersebut  rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 5 - 6 Februari 2020 di Kab. Banjarnegara yang akan dibuka oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan ditutup oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Menurut salah seorang panitia Wisnu Candra, banyaknya permasalahan yang terjadi di lapangan,  PTSL telah mengalami perubahan sebanyak empat kali. Perubahan-perubahan ini mencerminkan ketidakmatangan strategi dan konsep program PTSL. 

"Regulasi ditetapkan dan direvisi secara tambal sulam. Dalam Pasal 26 PP No. 24 tahun 1997 dijelaskan, diberikan waktu 30 hari kalender bagi siapapun untuk mengajukan keberatan. Waktu ini biasanya dapat digunakan untuk mengajukan blokir dan/atau gugatan oleh pihak yang bersengketa. Tetapi, dalam Permen ATR/Ka. BPN No. 6 tahun 2018 pasal 24 tenggat waktu ini dipangkas menjadi 14 hari kalender saja. Perbedaan waktu ini hanya berselisih 16 hari kalender, namun membuka ruang sengketa yang akan berlarut - larut di kemudian hari, " terangnya.

Selain itu tambah Wisnu Candra masih banyak LSM yang salah mengartikan tentang SKB 3 Menteri yakni Menteri ATR/BPN, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. 

"Seperti dalam Diktum Ketujuh dimana besaran biaya yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, Diktum Keempat, Diktum Kelima dan Diktum Keenam. Namun dalam Diktum Kesembilan dijelaskan, “Dalam hal biaya persiapan pendaftaran tanah sistematis tidak dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga, Menteri Dalam Negeri memerintahkan Bupati/Walikota untuk membuat Peraturan Bupati/Walikota bahwa biaya tersebut dibebankan kepada masyarakat, " ungkapnya.

"Ini adalah salah satu upaya kami untuk membangun sinergritas antara Kementerian/Lembaga yang terkait yang tentunya sangat dibutuhkan agar program – program pemerintah berjalan dengan lancar ," pungkas Wisnu Candra.(Javi/Nusa/Neo)

 

 

redaksi

No comment

Leave a Response