Mantan Kades DI BelitungDiduga Langgar Undang-undang

 

Matamatanews.com, BELITUNG – Sekitar 7 tahun silam, beberapa oknum melakukan persekongkolan membuat Surat Keterangan Tanah (SKT) untuk seorang anak berusia empat tahun. Tindakkan tersebut termasuk dalam tindak pidana, karena melanggar undang-undang.

Ahli waris pemilik tanah yang sah, Mat Arip mengatakan, “Saya kecewa kepada mantan kades Tanjungtinggi yang mengeluarkan Surat Keterangan Tanah (SKT), terhadap seseorang anak berumur 4 tahun sekitar 7 tahun yang lalu. Sementara, saya selaku ahli waris tidak dapat memiliki lahan tersebut, sudah berbagai cara saya berusaha untuk mendapatkan kembali. Tapi karena diduga ada persekongkolan jahat tingkat tinggi, saya selalu kalah, sampai kepengadilanpun saya dikalahkan.” ujarnya.

“Bukti-bukti sah sebagai ahli waris ada di saya, saya tidak akan menyerah dan terus berusaha. Sampai kapanpun saya akan berjuang untuk mendapatkan hak saya, saya yakin saya bisa, karena BPN saja tidak mau membuatkan sertipikat untuk lahan tersebut,” tambah Mat Arip.

Humas LSM Lintar, Hermanto kepada wartawan mengatakan,”Ini jelas-jelas sesuatu yang direkayasa dan penuh kebohongan, kami akan bongkar kasus ini. Pada tanggal 13 Oktober 1976, Mahkamah Agung sudah mengeluarkan Yurisprudensi Nomor 477 yang menyatakan Usia Dewasa adalah 18 Tahun atau sudah pernah menikah. Kemudian tanggal 26 Januari 2015, oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang melalui Surat Edaran No. 4/SE/I/2015 tentang Batas Usia Dewasa Dalam Rangka Pelayanan Pertanahan. SE No 4/SE/I/2015 tersebut menyatakan bahwa batas usia dewasa dalam melakukan perbuatan hukum terkait dengan pengalihan dan pembebanan tanah-tanah di Indonesia di tetapkan menjadi 18 tahun atau sudah menikah, kalau tidak percaya baca di internet : http://irmadevita.com/2008/batas-usia-dewasa/ jadi saya tidak bicara sembarangan dan semua itu berdasarkan undang undang yang berlaku,“ ungkap Hermanto.

Didalam KUHP dan Perppu 51/1960, tertera larangan memakai tanah tanpa izin yang berhak dan kuasanya yang sah. Jika terdapat seseorang atau oknum pejabat yang membantu proses penyerobotan lahan tersebut, bisa dipidanakan sesuai peraturan yang ada. Ahli waris yang sah dapat menggugat perbuatan oknum pejabat yang membantu proses penyerobotan lahan.

Di sisi lain dalam hukum perdata, jika pihak yang berhak atas tanah tersebut merasa dirugikan atas penyerobotan tanah, maka langkah hukum yang dapat ditempuh adalah mengajukan gugatan perdata atas dasar perbuatan melawan hukum, yang saya katakan ini sesuai apa yang saya baca informasi di internet : http://www.hukumonline.com tanpa rekayasa berdasarkan informasi hukum,” jelas Hermanto. (Ali Hasmara)

sam

No comment

Leave a Response