Legalitas Pemerintah Terkait Pemblokiran Situs

 

Matamatanews.com, JAKARTA – Kementerian Komunikasi hanya menggunakan Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif. Peraturan tersebut dinilai banyak pihak kurang kurang untuk mencegah atau mengontrol informasi yang beredar.

Oleh karena itu, Pemerintah menggunakan dan melakukan Revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang mengatur kewenangan pemerintah untuk memutus akses informasi elektronik dan dokumen elektronik yang melanggar undang-undang.

Akhir pekan lalu, Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika Henry Subiakto mengatakan, “Pemerintah memiliki otoritas untuk memutus akses informasi elektronik yang melanggar undang-undang”.

Kepala Pusat Informasi serta Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika, Noor Izza mengatakan hal terpenting terkait revisi ini ialah untuk meningkatkan tingkat kewaspadaan masyarakat dalam menyebarkan informasi.

Selain melakukan pemblokiran, Undang-Undang ITE juga mengatur penghapusan informasi yang sifatnya tidak relevan di dunia maya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 26 Revisi UU ITE, perubahan lain terjadi pada Pasal 29 yang mengatur tentang ancaman di dunia maya terkait cyber bullying yang sifatnya mengancam, menakuti hingga membuat seseorang mengalami tekanan psikis. (Atep/ berbagai sumber)

sam

No comment

Leave a Response