Kudeta Myanmar Dipicu Adanya Kecurangan Pada Pemilu 2020

 

Matamatanews.com, PURWOKERTO -Myanmar, negara yang juga dikenal dengan nama Burma berbatasan dengan Bangladesh, India, Cina, Thailand, dan Laos. Senin dini hari (01/02/2021) militer Myanmar meluncurkan kudeta terhadap pemerintah dan mengambil alih kekusaan dengan alasan untuk menjaga stabilitas negara serta menyatakan negara dalam kondisi darurat. Kudeta yang dilakukan oleh militer, dipicu adanya dugaan kecurangan dalam pemilihan umum 2020.

Dosen FISIP Unsoed Dr.Agus Haryanto,S.IP, M.Si. menjelaskan bahwa situasi Myanmar seperti yang dilaporkan oleh Media Asing saat ini tidak ada kekerasan. Tentara membolakde jalan ke ibukota, internet terganggu, air mati, serta bank diminta untuk tutup. 

"Sebenarnya peristiwa kudeta oleh Militer ini bukan yang pertama. Sejak tahun 1962 telah dilakukan kudeta terhadap pemerintahan sipil," kata Agus Haryanto.

Kudeta militer di Myanmar ini dikecam oleh dunia internasional, di antaranya Sekjen PBB Antonio Gutteres menyebut sebagai pukulan serius untuk reformasi demokrasi di Myanmar. Begitupun kecaman datang dari Presiden AS Joe Biden dan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson.

Namun bagi ahli Politik Luar Negeri FISIP Unsoed ini, yang menarik untuk ditunggu adalah bagaimana respon negara - negara ASEAN. Selama ini ASEAN menurut Agus, memiliki prinsip untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Negara - negara anggota ASEAN juga merupakan tetangga dekat bagi Myanmar.

Wakil Sekjen Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia ini menambahkan, menarik jika kita bandingkan dengan kudeta yang terjadi beberapa kali di Thailand. ASEAN menganggap ini sebagai urusan dalam negeri yang tidak bisa dicampuri, sejauh ini kudeta di negara - negara Asia Tenggara masih dapat menjalankan roda pemerintahannya. (Hen)

 

redaksi

No comment

Leave a Response