KPK YEL-RI Khawatir Dakwaan Terhadap Kadisperkim Pemalang Timbulkan Praduga Kurang Sedap

 

Matamatanews.com, PEMALANG—Ketua Harian Nasional Komite Pemantau Kinerja Yudikatif, Eksekutif, dan Legislatif Republik Indonesia (KPK YEL-RI), Mat Karno menyatakan keprihatinannya terhadap kasus yang menimpa Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Kadisperkim) Pemalang , Jawa Tengah, Ir.Mugiyatno, Msi Bin Musrip, yang perkaranya masih digelar di Kejaksaan Negeri Pemalang.

Meski kasus ini masih bergulir di persidangan dan masih menunggu vonis dari JPU Kejari Pemalang Haris Fadillah Harahap, SH, MH, yang rencananya pada hari Senin (25/10/2021) besok, namun pemberitaan terkait  putusan terhadap Mugiyatno yang dituntut 30 bulan penjara telah dipublikasikan oleh media lokal.

“Sebagai pemantau kinerja yudikatif ,eksekutif dan legislatif, saya sangat prihatin dengan adanya pemberitaan yang mendahului keputusan pengadilan terkait kasus tersebut, karena sejauh ini pengadilan atau majelis hakim belum memutuskan vonis terhadap terdakwa, dan pembacaan vonis rencana baru hari Senin (25/10/2021) besok.Ini seakan ada penggiringan opini terhadap kasus tersebut agar terdakwa shock,” kata Mat Karno kepada Matamatanews.com, Sabtu (23/10/2021) di Pemalang, Jawa Tengah.

“Kami dari KPK YEL-RI berharap kasus yang menimpa pak Mugiyatno bisa selesai sesuai dengan ketentuan dan proses hukum yang berlaku dengan mengedepankan  azas transparan, dan kejujuran, sehingga proses hukum yang berjalan tidak ditunggangi kepentingan kelompok maupun individu.Dan dari pemantauan kami pada waktu sidang, para saksi yang dihadirkan tidak memberatkan terdakwa,” jelas Mat Karno.

Kasus yang menimpa Kadisperkim Pemalang  sebenarnya berawal ketika Pemerintah Kabupaten Pemalang melalui Disperkim memfasilitasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau proyek bedah rumah untuk warga miskin.

Kronologis kejadian perkara hukum yang melibatkan Mugiyatno ini berawal dari pertemuan antara saksi Sulatif Julianto dengan terdakwa Ir.Mugiyatno, Msi selaku Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Pemalang sekitar bulan Agustus 2020 lalu.

Dalam kasus ini, menurut jaksa penuntut umum (JPU), ada kerugian materi hingga Sulatif dirugikan keuangannya sebesar Rp 750 juta meski dalam perjalanan ada pengembalian keuangan dan masih tersisa sekitar Rp 640 juta.Namun dalam pleidoi atau nota pembelaan yang dilayangkan kuasa hukum Mugiyatno, yaitu Charles Sinaga, SH, MH membantah semua dakwaan jaksa penuntut umum tersebut.

Dalam pleidoinya, kuasa hukum Mugiyatno menyatakan bahwa terdakwa Ir.Mugiyatno,Msi Bin Musrip tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana didakwakan pada surat dakwa yang ketiga.

Pleidoi tersebut juga  meminta membebaskan terdakwa  dari dakwaan maupun tuntutan Jaksa Penuntut Umum, menyatakan, memulihkan hak terdakwa Ir.Mugiyatno,Msi Bin Musrip dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Selain itu, ada juga Surat Pernyataan yang ditandatangi Sulatif Julianto Bin Sudarmo,61 tahun,kelahiran Pemalang, 27 April 1960, yang menjelaskan secara rinci bahwa dirinya telah menerima uang pinjaman 4 Bumdesma (Bumdesma Kecamatan Pemalang, Bumdesma Kecamatan Taman,Bumdesma Kecamatan Ulujami, Bumdesma Bodeh) dari Ir.Mugiyatno sebesar Rp 650.000.000 untuk pembelian dan pembayaran bahan material bahan bangunan kegiatan proyek Bantuan Rumah Swadaya tahun 2020 yang berlokasi di 4 desa, yaitu Desa Tambakrejo, Desa Banjarmulya, Desa Surajaya dan Desa Taman, yang tertulis dalam 3 kuitansi yaitu : (1) kuitansi tertanggal 15 September 2020, (2) kuitansi tertanggal 16 September 2020 dan (3) kuitansi tertanggal 23 September(terlampir).

“Artinya bila sudah ada surat pernyataan dari Sulatif seperti itu, majelis hakim bisa mempertimbangkan keputusannya secara adil  sehingga praduga kurang sedap terhadap kasus tersebut tidak merebak,”tandas Mat Karno mengakhiri perbincangan.(bar)

redaksi

No comment

Leave a Response