Ketua DPC AWI Bekasi Minta, Satpol PP Tegas Sikapi Perizinan PT. WAP

 

Matamatanews.com, BEKASI - Beberapa Media Online telah memberitakan bahwa PT.WINSA ANUGERAH PROPERTYNDO diduga melanggar perizinan dengan tidak mengantongi Izin Mendirikan Bangunan ( IMB) Perkantoran. Hal tersebut sudah menyalahi fungsi peruntukan dan aturan serta melanggar Perbup dan Perda Kabupaten Bekasi.

Kendati telah dilakukan pemanggilan oleh Satpol PP Kabupaten Bekasi dan pihak PT WAP berjanji memenuhi aturan yang telah ditetapkan oleh Pemkab Bekasi, namun seolah pihak PT WAP tak menggubris perjanjian yang telah disepakati, bahkan terkesan melecehkan pihak Penegakan Perda Kabupaten Bekasi tersebut.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Peraturan Daerah Satpol PP Kabupaten Bekasi Windhy Mauly, saat di jumpai Awak Media di kantornya (23/02/2021).

Windhy mengatakan, bahwa terkait alih pungsi IMB Perkantoran PT.WINSA ANUGRERAH PROPERTYNDO, pihak Perusahaan telah memenuhi panggilan Satpol PP perihal Bangunan Perkantoran yang beralih fungsi.

"Dikarenakan telah menyalahi aturan peruntukanya, maka pihak PT.WINSA ANUGRERAH PROPERTYNDO mengakui bahwa pihaknya tidak memiliki IMB Perkantoran dari bangunan yang mereka miliki," ungkapnya.

Windhy menjelaskan, bahwa pihak PT.WINSA ANUGRERAH PROPERTYNDO akan memenuhi perizinan yang akan di tempuh dan membuat berita acara kepada Satpol PP untuk menempuh perizinan peralihan IMB Bangunan Perkatoran Perusahaan terhitung sejak tanggal 15 Febuari 2021 dengan menujukkan bukti tanda terima proses IMB dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTST) Kabupaten Bekasi. 

"Apabila sampai tanggal yang di tentukan tidak dapat menunjukan bukti proses tanda terima IMB Perkantoran dari Dinas terkait, maka PT.WINSA ANUGRERAH PROPERTYNDO akan di hentikan sementara kegiatannya sampai dapat memiliki IMB Perkatoran," jelasnya.

Senada dengan Windhy Mauly, Staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTST) menegaskan bahwa, PT WAP belum terdaftar di data base Dinas sejak tahun 2010 sampai 2020," katanya.

Keterangan berbeda justru muncul dari Fajar pemilik PT.WINSA ANUGRERAH PROPERTYNDO saat di hubungi Awak Media melalui Whatsapp. Dia mengatakan, bahwa pihaknya telah menepuh pengurusan rekomendasi ke Desa dan Kecamatan terkait alih fungsi bangunan Perkatoran yang ia miliki.

Terkait hal tersebut Awak Mediapun meminta tanggapan dari Julham Harahap Ketua DPD Gerakan Rakyat Peduli Penegakan Hukum Republik Indonesia (DPD GRPPH-RI) Kabupaten Bekasi. Julham mengatakan, dengan dipanggilnya PT.WINSA ANUGRERAH PROPERTYNDO oleh Satpol PP dan benar tidak memiliki IMB Bangunan Perkantoran, maka GRPPH-RI Kabupaten Bekasi menyatakan bahwa semua yang di lakukan oleh PT.WINSA ANUGRERAH PROPERTYNDO terkait perizinan IMB adalah pembohongan Publik.

"GRPPH-RI akan mengawal proses sejauh mana perizinan yang akan di tempuh PT.WINSA ANUGRERAH PROPERTYNDO, jika tidak di pantau proses pembuatan perizinan IMB Perkantoran , maka kami menduga bahwa PT.WINSA ANUGRERAH PROPERTYNDO akan melakukan Persekongkolan dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTST) Kabupaten Bekasi, dan Kasat Satpol PP diindikasikan di "KEBIRI" oleh PT.WINSA ANUGRERAH PROPERTYNDO," kata Julham.

Sementara Ketua DPC Aliansi Wartawan Indonesia (AWI), Irwan A. menegaskan bahwa, bila benar informasi dan keterangan yang didapat mengenai IMB Perkatoran PT.WINSA ANUGERAH PROPERTYNDO yang beralih Fungsi namun tidak memiliki izin dan bahkan sudah melakukan "Wanprestasi"dalam Agreement yang disepakati bersama dengan pihak Satpol PP Kabupaten Bekasi, pihaknya meminta agar Satpol PP Kabupaten Bekasi  segera melakukan eksekusi dengan menutup kegiatan PT.WINSA ANUGERAH PROPERTYNDO, sampai izin IMBnya diterbitkan.

" Hal itu sesuai dalam perjanjian berita acara yang mengacu dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No.10 Tahun 2014 dan Peraturan izin Mendirikan Bangunan No.10 Tahun 2013," tandasnya.

"Bilamana hal tersebut tidak dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Bekasi maka diduga kuat terjadi persekongkolan. Keduanya telah melanggar aturan dan merugikan Pemerintah Kabupaten Bekasi yang seharusnya masuk dalam PAD. Kalau jelas terbukti kamipun meminta kepada Bupati Kabupeten Bekasi agar segera "Mempersona Non Gratakan" oknum tersebut yang telah merugikan Pemkab Bekasi," pungkas Ketua DPC AWI Kab.Bekasi.(One/Jof/timAWI)

 

redaksi

No comment

Leave a Response