Ketika Penegakan Hukum Dipertaruhkan…

 

Matamatanews.com,JAKARTA—Semarak akhir tahun 2016 lagi-lagi membuat kita berkacadiri.Republik ini seakan sedang diuji terus-menerus, di tengah impitan kasus supersensitif terkait dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.Perkara yang membelit Ahok memang bukan perkara pembunuhan atau terkait kerusuhan,tetapi perkara itu pun bukan perkara sepele,tetapi menyangkut penistaan agama.

Memang  tidak ada perkara atau masalah yang tidak mengundang kegaduhan. Tetapi kegaduhan,kebisingan politik,keributan bahkan kerusuhan sekalipun, itu merupakan tanda paling nyata masyarakat telah kehilangan kesabaran dan akal sehatnya. Namun,kegaduhan dan kebisingan itu bukan tanpa alasan atau acek-ecek.Perkara yang membelit Ahok berkembang liar karena adanya dugaan ‘orang dibelakang layar’ yang ikut cawe-cawe melindungi dirinya sehingga perkara penistaan agama memantik kemarahan umat Islam.

Kalau boleh berterus terang, dalam banyak hal,kita semua bangsa Indonesia sedang dikepung oleh terlalu banyaknya kejahatan, baik dalam sentuhan sehari-hari di lingkungan kecil pergaulan kita,maupun dalam skala besar kenegaraan.Kini kita seakan sudah tidak kaget lagi oleh derasnya kriminalitas, hancurnya logika dalam politik dan birokrasi atau mentradisinya korupsi kolektif dan jamaah kolusi. Itu semua membengkak dan kian menumpuk dari hari ke hari,, sehingga kita tenggelam di dalamnya.

Dan kini tampaknya kita tenggelam dalam habitat kejahatan dalam jangka waktu yang melampaui ambang kapasitas alamiah manusia dan masyarakat, membuat kita semakin tidak mampu memelihara objektifitas terhadap kadar kejahatan itu.Kualitas sebuah negara bisa diukur antara lain dengan seberapa patuh masyarakat tunduk kepada hukum. Semakin patuh pada hukum, maka semakin berkelas negara itu. Begitu pun sebaliknya.

Komitmen negara untuk menuntaskan dan menangani perkara Ahok ke ranah hukum merupakan tindakan tegas dan tepat ,bahkan dapat menjadi tolok ukur seberapa besar wibawa sebuah negara ketika menangani perkara mahaberat yang membelit Gubernur nonaktif DKI Jakarta. Sesungguhnya wajah masa depan negeri ini untuk sebagian sungguh ditentukan oleh kemampuan negara mengatasi persoalan besar yang kita hadapi hari ini,terutama penuntaskan perkara penistaan agama.

Kegagalan mengatasi persoalan hari ini akan membawa persoalan yang jauh lebih besar lagi di masa mendatang. Kini emosi publik,terutama umat Islam semakin tercabik dan diaduk oleh sikap pemerintah dan politisi yang masih memandang perkara Ahok sebagai ‘perkara biasa’. Kini publik seolah dipaksakan dengan berbagai kegaduhan yang menggelikan, kekanak-kanakkan dan berlebihan seakan para ulama yang bernaung di Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak memiliki disiplin ilmu untuk menentukan bahwa perkara yang membelit Gubernur nonaktif DKI merupakan perkara ‘penistaan agama’.

Kita menyambut baik dan apresiasi tindakan tegas Kepolisian membawa perkara penistaan agama yang dilakukan Ahok ke ranah hukum agar kasus Ahok cepat berakhir sehingga wibawa negara dan harapan umat Islam yang tersakiti sedikit terobati. Kita menyadari memangt tidak mudah pemerintah menyelesaikan konflik demi konflik atau kasus demi kasus yang ada,terlebih perkara penistaan agama. Karena memang tidak mudah menemukan formula pendekatan solusinya,akan tetapi komitmen aparat negara untuk menyelesaikan perkara penistaan agama ke ranah hukum harus diapresiasi dengan arif dan bijaksana,bukan sebaliknya dengan prasangka atau pun makian panjang. (SM Akbar)

 

 

sam

No comment

Leave a Response