Kejagung Ajukan Anggaran Tambahan Sebesar Rp 310,99 Miliar

 

Matamatanews.com-JAKARTA—Kejaksaan Agung mengajukan anggaran tambahan sebesar Rp 310,99 miliar,meski  pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P) 2016 masih digelar oleh pemerintah dan DPR. Anggaran tambahan itu,menurut Jaksa Agung M Prasetyo, karena biaya. penanganan perkara, baik pidana umum,pidana khusus, mau pun perdata  masih belum mencukup

“Dana yang ada selama ini digunakan juga untuk kebutuhan kantor seperti biaya PLN,telepon,air, internet, dan mutasi pegawai ,”papar Jaksa Agung M Prasetyo dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR di Gedung Nusantara II, Senayan, Senin (6/6/2016) lalu. Untuk APBN 2016, pagu alokasi anggaran kejaksaa tercatat sebesar Rp 4,5 triliun.Tetapi, berdasarkan instruksi presiden tentang penghematan APBN, dilakukan pemotongan sebesar Rp162,76 miliar. Oleh sebab itu, penambahan Rp310,99 miliar akan digunakan untuk pemulihan atas pemotongan pada Mei lalu.

Selain itu,kata Jaksa Agung, tambahan anggaran juga untuk pembiyaan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di Kedoya, Jakarta Barat, senilai Rp32,57 miliar dan pengadaan peralatan kontra penginderaan dan persandiaan Rp97,78 miliar. Kejaksaan Agung juga membutuhkan biaya eksekusi perkara Yayasan Beasiswa Supersemar. Seperti diketahui, jaksa pengacara negara selaku kuasa dari pemerintah telah mengajukan permohonan sita eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap aset Yayasan Supersemar yang terdiri dari 113 rekening/deposito/giro,5  mobil, 2 bidang tanah, dan bangunan.

“Butuh biaya panjar ke kas kepaniteraan Pengadilan negeri di mana aset itu berada, biaya pengosongan,biaya lelang, dan pengamanan , diperkirakan mencapai Rp 2,5 miliar,”jelas Prasetyo. Ia berharap Komisi III mendorong penambahan anggaran tersebut.” Paling tidak dukungan moril dari teman-teman. Kami sangat kekurangan,”pintanya.

Komisi II mengimbau pihak kejaksaan segere melampirkan detail rencana dan urgensi kegiatan terkait tambahan anggaran tersebut.Akurasi penjelasan akan menentukan permintaan itu diluluskan atau tidak. Wakil Ketua Komisi II Benny Kabur Harman selaku pemimpin rapat menjelaskan pada prinsipnya DPR tidak mempersoalkan nominal yang diajukan kejaksaan. Namu n, perlu disertai alasan logis dan didukung akurasi  data kegiatan.

“Kalau kami setujui, kami harus tahu Rp 310 miliar itu  dari mana asal usulnya. Sebelum tahu, kami tidak boleh kasih persetujuan. Ini untuk mencegah jangan sampai nanti jadi masalah,” jelasnya. Pernyataan serupa juga dilontarkan anggota F-PKS DPR Nasir Djamil. Katanya, lebih elok jika pengajuan anggaran dan kebutuhan dipaparkan dalam bentuk visual. Politikus PAN Daeng Muhammad juga menyoroti hal tersebut. Ia berharap capaian dan akselerasi kerja dari rencana pengadaan alat kontra penginderaan intelijen maupun pembiayaan  rusunawa itu, sedianya bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. (MI//Gol/P-3/samar)

sam

No comment

Leave a Response